ANGGARAN DASAR – ANGGARAN RUMAH TANGGA

HIMPUNAN MAHASISWA ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

Pembukaan

Berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan itikad yang baik serta keinginan yang luhur, maka dibentuklah suatu wadah organisasi kemahasiswaan yang disebut dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP). HMIP FISIP UI adalah organisasi kemahasiswaan yang menampung seluruh aspirasi mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan menyalurkannya melalui kegiatan-kegiatan yang terarah dalam bidang keilmuan dan kemahasiswaan.

Dengan terbentuknya HMIP FISIP UI ini, diharapkan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Departemen Ilmu Politik FISIP UI dapat diberdayakan secara optimal, sehingga diharapkan akan tercipta suatu generasi yang unggul dan mampu berperan dalam rangka memerdekakan kehidupan bangsa dan meningkatkan harkat serta martabat manusia.

Agar pengorganisasian HMIP FISIP UI dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka disusunlah suatu Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang berfungsi sebagai landasan idiil dan  landasan operasional jalannya organisasi.

Menimbang :

  1. bahwa AD/ART merupakan salah satu syarat diakuinya HMIP FISIP UI sebagai organisasi yang menaungi mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI;
  2. bahwa AD/ART diperlukan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan HMIP FISIP UI;
  3. bahwa diperlukan sebuah landasan hukum untuk seluruh kegiatan HMIP FISIP UI;
  4. bahwa penyempurnaan terhadap AD/ART HMIP FISIP UI sebelumnya dimaksudkan untuk beradaptasi dengan kondisi mahasiswa Ilmu Politik; dan
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga HMIP FISIP UI FISIP UI;

Mengingat :

  1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  4. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1465/SK/R/UI/2008 tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
  5. Pedoman Dasar Kegiatan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (PDKK FISIP UI).

 


 

ANGGARAN DASAR

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan:

  1. UI adalah Universitas Indonesia
  2. FISIP adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
  3. HMIP FISIP UI adalah Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik
  4. AD/ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  5. Pemira adalah Pemilihan Raya
  6. BPM FISIP UI adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI
  7. Musma adalah Musyawarah Mahasiswa

Pasal 2

Definisi

HMIP FISIP UI merupakan satu-satunya organisasi kemahasiswaan di Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

Pasal 3

Struktur

Organisasi ini terdiri dari:

  1. Pengurus HMIP FISIP UI, yang terdiri dari:
  2. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum
  3. Sekretaris
  4. Bendahara
  5. Ketua dan wakil ketua departemen/biro/bidang atau yang setara
  6. Staf departemen/biro/bidang atau yang setara

BAB II

LANDASAN

Pasal 4

HMIP FISIP UI berlandaskan pada Tridharma Perguruan Tinggi.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 5

Tujuan

Terwujudnya mahasiswa Ilmu Politik yang bertakwa, beradab, kritis, peduli, serta aktif dalam upaya membangun bangsa dan negara Indonesia.

Pasal 6

Fungsi

  1. Wadah komunikasi, koordinasi, konsolidasi, dan ekspresi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Ilmu Politik FISIP UI.
  2. Mengeksplorasi, memberdayakan, dan mengembangkan potensi mahasiswa program Strata Satu (S1) Ilmu Politik FISIP UI dalam bidang akademik dan non-akademik.
  3. Menjadi sarana penghubung mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI dengan seluruh elemen Departemen Ilmu Politik FISIP UI
  4. Menjadi sarana penghubung mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI dengan lembaga lainnya.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota HMIP FISIP UI adalah seluruh mahasiswa Ilmu Politik yang masih dan/atau pernah menempuh program Strata Satu (S1) yang terdiri dari:

  1. Anggota Aktif
  2. Anggota Pasif
  3. Anggota Khusus
  4. Mantan Mahasiswa

BAB V

MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 8

Musyawarah Mahasiswa adalah forum seluruh anggota HMIP FISIP UI yang penyelenggaraannya harus didahului oleh kesepakatan empat ketua angkatan dari empat angkatan termuda dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

BAB VI

ORGANIZATION AND ACADEMIC TRAINING

Pasal 9

Organization and Academic Training (OAT) adalah proses rekrutmen Anggota Aktif HMIP FISIP UI.

BAB VII

PEMIRA

Pasal 10

Pemira adalah mekanisme untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum dan Perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 11

Keuangan organisasi ini bersumber dari:

  1. Iuran anggota khusus HMIP FISIP UI
  2. Hasil usaha organisasi, dan
  3. Bantuan yang tidak mengikat.

BAB IX

 PERUBAHAN DAN TRANSISI

Pasal 12

Anggaran dasar ini hanya dapat diamandemen minimal 2 (dua) tahun setelah ditetapkan.

Pasal 13

Perubahan anggaran dasar harus melalui mekanisme Musyawarah Mahasiswa.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga serta peraturan pelaksana lainnya.


ANGGARAN RUMAH TANGGA

Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Pengertian

  1. Anggota Aktif adalah mahasiswa yang sedang menempuh studi Program Strata Satu (S1) Departemen Ilmu Politik FISIP UI dan telah lulus OAT.
  2. Anggota Khusus adalah anggota aktif yang sedang menjabat sebagai pengurus HMIP FISIP UI.
  3. Anggota Pasif adalah mahasiswa yang sedang menempuh studi Program Strata Satu (S1) Departemen Ilmu Politik FISIP UI yang tidak lulus OAT dan/atau tidak mengikuti OAT.
  4. Mantan Mahasiswa adalah individu yang pernah menempuh studi Program Strata Satu (S1) Departemen Ilmu Politik FISIP UI.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

  1. Kewajiban Anggota Aktif HMIP FISIP UI meliputi:
    1. mematuhi AD/ART HMIP FISIP UI
    2. menyukseskan dan berpartisipasi dalam kegiatan HMIP FISIP UI
    3. menjaga nama baik HMIP FISIP UI
  2. Kewajiban Anggota Khusus HMIP FISIP UI meliputi:
    1. seluruh kewajiban Anggota Aktif
    2. melaksanakan tugas sesuai dengan deskripsi kerja
    3. membuat laporan pertanggungjawaban minimal 1 (satu) kali selama masa kepengurusan
    4. menghadiri rapat pleno HMIP FISIP UI
    5. membayar iuran anggota
  3. Kewajiban Anggota Pasif HMIP FISIP UI meliputi:
    1. mematuhi AD/ART HMIP FISIP UI
    2. menjaga nama baik HMIP FISIP UI
  4. Kewajiban Mantan Mahasiswa HMIP FISIP UI meliputi:
    1. mematuhi AD/ART HMIP FISIP UI
    2. menjaga nama baik HMIP FISIP UI

Pasal 3

Hak Anggota

  1. Hak Anggota Aktif HMIP FISIP UI meliputi:
    1. memperoleh perlindungan dan bantuan psikologis, akademis, dan finansial dari HMIP FISIP UI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
    2. menggunakan fasilitas HMIP FISIP UI sesuai dengan prosedur yang berlaku;
    3. meminta pertanggungjawaban Anggota Khusus;
    4. dipilih dan memilih dalam Pemira HMIP FISIP UI;
    5. mewakili HMIP FISIP UI di tingkat Fakultas, Universitas dan Eksternal; dan
    6. memiliki hak suara dan hak berbicara dalam musyawarah mahasiswa;
    7. menjadi pengurus HMIP FISIP UI;
    8. terlibat dalam struktur inti kepanitiaan OAT.
  2. Hak Anggota Khusus HMIP FISIP UI meliputi:
    1. seluruh hak Anggota Aktif;
    2. memberikan pembelaan terhadap laporan pertanggungjawaban; dan
    3. mengatur jalannya HMIP FISIP UI.
  3. Hak Anggota Pasif HMIP FISIP UI meliputi:
    1. hak anggota aktif, kecuali:
    2. mencalonkan diri dalam Pemira HMIP FISIP UI
    3. menjadi pengurus HMIP FISIP UI
    4. terlibat dalam struktur inti kepanitiaan OAT
    5. hak untuk menjadi anggota aktif HMIP FISIP UI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  4. Hak Mantan Mahasiswa HMIP FISIP UI meliputi:
    1. menghadiri kegiatan HMIP FISIP UI;
    2. menghadiri musyawarah mahasiswa atas kesepakatan forum dan berstatus sebagai peserta biasa

Pasal 4

  1. Anggota HMIP FISIP UI dinyatakan kehilangan status keanggotaanya apabila:
    1. Tidak lagi terdaftar secara akademis sebagai mahasiswa Program Strata Satu (S1) Departemen Ilmu Politik FISIP UI
    2. Masa keanggotaan sebagai Anggota Khusus HMIP FISIP UI berakhir apabila:
    3. masa jabatan sebagai Anggota Khusus telah berakhir;
    4. mengundurkan diri; atau
    5. Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengajukan surat pengunduran diri menggunakan kop surat HMIP FISIP UI, bermaterai, dan dengan persetujuan Ketua HMIP FISIP UI yang kemudian disosialisasikan kepada anggota HMIP FISIP UI.
    6. Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila:
      1. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan tanpa alasan yang jelas selama batas waktu yang ditentukan oleh kepengurusan yang sedang berlangsung.
      2. tidak menghadiri rapat pleno tanpa alasan yang jelas sejumlah yang ditentukan oleh kepengurusan yang sedang berlangsung; atau
      3. melakukan perbuatan yang terbukti mencemarkan nama baik HMIP FISIP UI.

BAB II

ORGANIZATIONAL AND ACADEMIC TRAINING

Pasal 5

Pengertian

Organizational and Academic Training (OAT) adalah sebuah rangkaian acara orientasi bagi seluruh mahasiswa baru Ilmu Politik FISIP UI dan merupakan mekanisme rekrutmen Anggota Aktif HMIP FISIP UI yang penyelenggaraan berada dibawah pengawasan Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI.

Pasal 6

Bentuk

  1. OAT memiliki format yang anti kekerasan baik secara verbal maupun non-verbal, tidak diskriminatif, memadukan kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis dan non akademis, serta mempererat calon Anggota Aktif dengan Anggota Aktif HMIP FISIP UI
  2. Kegiatan OAT diharuskan memiliki visi, misi, dan nilai-nilai yang ingin dicapai serta melibatkan seluruh elemen yang ada di dalam Ilmu Politik FISIP UI.

Pasal 7

Tujuan

OAT memiliki tujuan menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan kultur Ilmu Politik FISIP UI kepada calon anggota aktif HMIP FISIP UI.

Pasal 8

Fungsi

OAT berfungsi sebagai mekanisme rekruitmen Anggota Aktif HMIP FISIP UI.

Pasal 9

Kepanitiaan

Kepanitiaan OAT dibentuk oleh mekanisme yang ditentukan oleh kesepakatan tim ad hoc kepanitiaan OAT dan ditetapkan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari sebelum kegiatan OAT resmi dibuka yang ditetapkan secara transparan.

Pasal 10

Tim ad hoc kepanitiaan OAT

  1. Unsur-unsur tim ad hoc kepanitiaan OAT terdiri dari masing-masing ketua panitia OAT dari minimal dua kepanitian sebelumnya berturut-turut dan ketua dan atau wakil ketua HMIP FISIP UI.
  2. Tim ad hoc kepanitiaan OAT berfungsi untuk menentukan mekanisme pembentukan kepanitiaan OAT sebagai penyeleksi ketua dan tim inti OAT yang akan dibentuk.
  3. Badan Pengurus Harian Inti HMIP FISIP UI bertindak sebagai formatur tim ad hoc kepanitiaan OAT.

Pasal 11

Pertanggungjawaban

Kepanitiaan OAT diharuskan untuk membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan OAT  yang dibacakan kepada semua Anggota HMIP FISIP UI dan diserahkan kepada Sekretaris Umum HMIP FISIP UI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah OAT ditutup.

Pasal 12

Kebijaksanaan

  1. Bagi calon anggota aktif yang tidak dinyatakan lulus dalam rangakaian OAT maka berhak menyatakan banding
  2. Banding diajukan selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan dikeluarkan.
  3. Keputusan banding akan ditentukan dalam rapat panitia OAT dan Badan Pengurus Harian HMIP FISIP UI.

BAB III

PERMUSYAWARATAN

Pasal 13

Pengertian dan fungsi

  1. Rapat Kerja adalah musyawarah yang dilakukan oleh pengurus terpilih untuk menetapkan program kerja satu kali selama masa kepengurusan.
  2. Rapat Pleno adalah musyawarah yang dilakukan oleh pengurus HMIP yang dilakukan selama minimal 2 bulan sekali.

BAB IV

MUSYAWARAH MAHASISWA

Pasal 14

Pengertian

Musyawarah Mahasiswa adalah forum anggota HMIP FISIP UI yang diselenggarakan berdasarkan agenda Musyawarah Mahasiswa.

Pasal 15

Penyelenggaraan

  1. Musyawarah Mahasiswa diselenggarakan oleh empat orang ketua angkatan termuda dan pihak-pihak terkait.
  2. Yang dimaksud dengan pihak-pihak terkait adalah pihak yang dianggap oleh empat orang ketua angkatan termuda dapat membantu penyelenggaraan Musyawarah Mahasiswa
  3. Ketua Umum dan atau Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI bertindak untuk mengorganisasi empat orang ketua angkatan termuda.

Pasal 16

Agenda

 Agenda Musyawarah Mahasiswa adalah :

  1. Melakukan pelantikan kepengurusan HMIP FISIP UI dan perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP yang diselenggarakan oleh panitia P
  2. Pertanggungajawaban Panitia PEMIRA
  3. Pertanggungajawaban kepengurusan HMIP FISIP UI dan perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI.
  4. Pertanggungajawaban Panitia OAT
  5. Melakukan amandemen AD/ART.
  6. Mendengarkan pandangan dari perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM dalam kesempatan dengar pendapat.

Pasal 17

Aturan Musma

  1. Musyawarah mahasiswa dihadiri setidak-tidaknya oleh 4 angkatan termuda.
  2. Setiap angkatan wajib mengirimkan delegasi minimal 10% dari total jumlah mahasiswa aktif diangkatan masing-masing
  3. Peraturan-peraturan lainnya yang belum diatur dalam pasal ini maka diatur melalui tatib Musma.

BAB V

PEMIRA HMIP FISIP UI

Pasal 18

Pengertian

  1. Pemira HMIP FISIP UI adalah mekanisme yang dilakukan setiap satu tahun sekali untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI serta perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI.
  2. Pemira HMIP FISIP UI dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
  3. Rangkaian kegiatan Pemira dimulai selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum masa jabatan Ketua Umum HMIP FISIP UI habis.

Pasal 19

Kepanitiaan Pemira HMIP FISIP UI

  1. Kepanitiaan PEMIRA dibentuk oleh mekanisme yang ditentukan oleh kesepakatan tim ad hoc kepanitiaan PEMIRA yang ditetapkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum kegiatan PEMIRA resmi dibuka.
  2. Panitia PEMIRA dikepalai oleh satu orang komisioner yang berasal dari mahasiswa aktif yang telah mengikuti perkuliahan selama 6 semester.

Pasal 20

Tim ad hoc kepanitiaan PEMIRA

  1. Unsur-unsur tim ad hoc kepanitiaan PEMIRA terdiri dari komisioner PEMIRA
  2. Tim ad hoc kepanitiaan PEMIRA berfungsi sebagai penyeleksi kepanitiaan PEMIRA yang akan dibentuk.

Pasal 21

Tugas dan Kewajiban Panitia Pemira HMIP FISIP UI

  1. Menetapkan kandidat Ketua Umum dan Wakil Ketua UMum HMIP FISIP UI serta Perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI yang telah memenuhi persyaratan.
  2. Mengumumkan dan menetapkan kandidat Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI serta Perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI terpilih dan membuat berita acaranya.
  3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemira secara tepat waktu.
  4. Memperlakukan kandidat Pemira secara adil dan setara.
  5. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemira kepada Pemilih.
  6. Memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemira kepada Musyawarah Mahasiswa paling lambat 30 (dua puluh) hari kerja setelah Ketua dan Wakil ketua serta perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI dilantik.
  7. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemira dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Panitia Pemira HMIP FISIP UI kepada Pemilih.
  8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan pertanggung jawaban pada akhir rangkaian kegiatan Pemira HMIP FISIP UI yang diserahkan kepada Sekretaris Umum HMIP FISIP UI

Pasal 22

Wewenang Panitia Pemira HMIP FISIP UI

  1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
  2. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan.
  3. Mengkordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan.
  4. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data anggota HMIP FISIP UI dan menetapkannya sebagai DPT selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pemilihan dimulai.
  5. Menetapkan dan mengumumkan hasil penghitungan suara Pemira dengan membuat berita acara penghitungan suara.
  6. Menerbitkan ketetapan dan keputusan Panitia Pemira HMIP FISIP UI terkait berjalannya PEMIRA
  7. Mengesahkan hasil Pemira dan mengumumkannya.
  8. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Anggota HMIP FISIP UI
  9. Menjatuhkan sanksi administratif kepada anggota Panitia Pemira HMIP FISIP UI yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemira yang sedang berlangsung.
  10. Menjatuhkan sanksi administratif kepada kandidat dan Tim Kampanye yang terbukti melanggar persyaratan administratif yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Panitia Pemira HMIP FISIP UI.

Pasal 23

Penetapan

  1. Selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pemungutan suara, panitia Pemira HMIP FISIP UI mengadakan sidang penetapan yang mengumumkan hasil dari pemungutan suara Pemira HMIP FISIP UI.
  2. Untuk menjadi Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI, harus memperoleh suara minimal 50 (lima puluh) persen plus satu dari total suara.
  3. Apabila tidak ada kandidat Ketua Umum HMIP FISIP UI yang memperoleh 50 (lima puluh) persen plus 1 suara, maka diadakan pemungutan suara putaran kedua yang dilaksanakan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah sidang penetapan putaran pertama, dengan diikuti oleh dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama.

Pasal 24

Serah Terima Jabatan

  1. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI terpilih diambil sumpahnya pada saat prosesi serah terima jabatan yang dilakukan oleh panitia Pemira.

Pasal 25

Syarat-syarat calon ketua dan wakil ketua HMIP FISIP UI :

  1. Berstatus sebagai Anggota Aktif HMIP FISIP UI
  2. Memiliki integritas, kepribadian, dan berbudi pekerti luhur, serta mempu menjalankan tugas
  3. Telah mengikuti  kuliah  di  Fakultas  Ilmu Sosial  dan  Ilmu  politik Universitas  Indonesia selama 4 semester dan dalam satu semester berikutnya masih berstatus sebagai mahasiswa
  4. Pernah mengikuti  kepanitiaan  dan/atau  organisasi  kemahasiswaan  di lingkungan Universitas Indonesia
  5. Memiliki IPK minimal 3,00
  6. Tidak dicabut  haknya  untuk  dipilih  dan  memilih  pada  tahun  akademik yang sedang berjalan
  7. Tidak pernah terkena sanksi akademis secara formal karena pelanggaran yang bersifat akademis di lingkungan Universitas Indonesia

BAB VI

PENGURUS HMIP FISIP UI

Pasal 26

Pengertian

Pengurus HMIP FISIP UI adalah anggota aktif HMIP FISIP UI yang dipilih berdasarkan mekanisme tertentu untuk memegang tanggung jawab penyelenggaraan organisasi dalam periode yang telah ditentukan untuk 1 periode kepengurusan.

Pasal 27

Struktur, Tugas, dan Wewenang Pengurus

  1. Ketua Umum:
    1. Dilantik melalui Prosesi Serah Terima jabatan hanya untuk 1 (satu) periode kepengurusan melalui proses Pemilihan Raya.
    2. Sebagai pengemban amanat anggota HMIP FISIP UI
    3. Sebagai representasi dari HMIP FISIP UI
    4. Mengawasi secara langsung departemen, biro atau bidang atau yang setara yang telah ditentukan dan atau diperbantukan oleh wakil ketua, sekretaris, dan bendahara dalam melakukan pengawasan
    5. Tidak diperkenankan terlibat langsung dalam kepanitian di dalam dan luar lingkungan HMIP FISIP UI.
    6. Menetapkan struktur kepengurusan atau organisasi yang belum diatur oleh AD/ART HMIP FISIP UI
  2. Wakil Ketua Umum
    1. Sebagaimana struktur tugas dan wewenang ketua umum
    2. Mewakili ketua umum jika berhalangan untuk hadir
    3. Membantu ketua umum dalam mengawasi secara langsung departemen, biro atau bidang atau yang setara yang telah ditentukan
    4. Berkoordinasi dengan ketua umum untuk menjalankan kegiatan organisasi
  3. Sekretaris Umum:
    1. Dipilih langsung oleh ketua umum dan wakil ketua umum dan dilantik melalui prosesi serah terima jabatan
    2. Mengurusi berbagai urusan mengenai surat yang masuk dan keluar dari HMIP FISIP UI
    3. Mengurus pengarsipan yang terkait dengan kegiatan HMIP FISIP UI
    4. Bertanggung jawab kepada ketua umum dan wakil ketua umum
  4. Bendahara Umum:
    1. Dipilih langsung oleh ketua umum dan dilantik melalui prosesi serah terima jabatan
    2. Bertugas mengelola keuangan HMIP FISIP UI
    3. Bertanggung jawab kepada ketua umum.
  5. Kepala Departemen/Biro/Bidang:
    1. Dipilih langsung oleh ketua umum dan/atau melalui mekanisme pemilihan yang ditentukan
    2. Kepala setiap departemen dan diperbantukan oleh wakil
    3. Bertanggung jawab kepada ketua umum.
    4. Bertugas menjalankan tugas dan amanat sesuai hasil Rapat Kerja.
  6. Wakil Ketua Departemen
    1. Sebagaimana tugas dan wewenang ketua departemen pada pasal 26 ayat 5 point a, c, d
    2. Membantu ketua departemen dalam menjalankan tugas
  7. Staff
    1. Dipilih langsung oleh ketua bersama wakil departemen, biro atau bidang melalui mekanisme pemilihan yang ditentukan dan dilantik melalui prosesi serah terima jabatan
    2. Sebagai pelaksana program kerja
    3. Bertanggungjawab kepada ketua dan wakil departemen
    4. Membuat laporan pertanggungjawaban setelah program kerja dilaksanakan

Pasal 28

Masa Jabatan Pengurus

Masa jabatan pengurus HMIP FISIP UI adalah satu tahun terhitung setelah dilantik hingga terbentuk kepengurusan yang baru

BAB VII

PERWAKILAN HMIP FISIP UI UNTUK BPM FISIP UI

Pasal 29

Pengertian

Perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI adalah anggota umum HMIP FISIP UI yang telah mengikuti mekanisme Pemira HMIP FISIP UI untuk mewakili HMIP FISIP UI di BPM FISIP UI.

Pasal 30

Kewajiban

  1. Memperjuangkan kepentingan HMIP FISIP UI di BPM FISIP UI.
  2. Menyerap, menyalurkan, serta menindaklanjuti aspirasi mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI.
  3. Memberikan laporan berkala kepada anggota khusus HMIP FISIP UI dalam rapat pleno HMIP FISIP UI.
  4. Menjadi penghubung antara HMIP FISIP UI dengan BPM FISIP UI.
  5. Memberitahukan kepada Musma jika akan melakukan dengar pendapat selambat-lambatnya 5 hari kerja sebelum pertemuan.

Pasal 31

Hak

  1. Mewakili HMIP FISIP UI di BPM FISIP UI.
  2. Mengadakan dengar pendapat dengan Musma terkait dengan kewajibannya sebagai perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI.

Pasal 32

Fraksi HMIP FISIP UI untuk BPM

  1. Ketua Fraksi HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI adalah anggota aktif yang memperoleh suara terbanyak dalam Pemira HMIP FISIP UI untuk memilih perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI.
  2. Jika jumlah calon perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI kurang dari yang dibutuhkan oleh BPM FISIP UI, maka ketua umum dan wakil ketua umum HMIP FISIP UI dengan berkoordinasi dengan 4 ketua angkatan termuda dapat menunjuk langsung anggota aktif untuk menjadi perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM.
  3. Jika jumlah calon perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI lebih dari yang dibutuhkan oleh BPM FISIP UI, maka yang berhak menjadi perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI didasarkan kepada hasil dari perolehan suara dalam Pemira HMIP FISIP UI untuk memilih perwakilan HMIP FISIP UI untuk BPM FISIP UI.

BAB VIII

PROGRAM KERJA

Pasal 33

Pengertian

Program Kerja HMIP FISIP UI merupakan kegiatan yang dijalankan oleh HMIP FISIP UI dan memiliki kesesuaian dengan visi dan misi yang dibawa oleh HMIP FISIP UI, serta dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak bertentangan dengan Pedoman Dasar Kegiatan Kemahasiswaan FISIP UI.

Pasal 34

Pelaksanaan Program

  1. Pelaksanaan program kerja HMIP FISIP UI dilakukan oleh pengurus HMIP FISIP UI dan/atau panitia yang dibentuk oleh kepengurusan HMIP FISIP UI untuk menjalankannya.
  2. Pelaksanaan program kerja dapat merupakan kerja sama antar departemen.
  3. Program dilaksanakan secara otonom oleh pengurus HMIP FISIP UI dan/atau panitia dengan koordinasi dengan Departemen Ilmu Politik, dan Pimpinan Fakultas.
  4. Pelaksanaan program kegiatan HMIP FISIP UI dapat dijalankan dalam bentuk:
    1. Mandiri sebagai kegiatan HMIP FISIP UI.
    2. Kerja sama dengan pihak lain di FISIP UI; dan atau dengan pihak lain di luar FISIP UI sejauh tidak mengikat secara organisasi.

Pasal 35

Pengevaluasian Program

  1. Evaluasi program dibedakan atas:
    1. Evaluasi intern kepanitiaan – dilakukan oleh panitia HMIP FISIP UI yang menjalankan kegiatan.
    2. Evaluasi intern kepengurusan – dilakukan oleh pengurus HMIP FISIP UI dalam Rapat Pleno.
  2. Setiap pelaksanaan evaluasi harus diwujudkan dalam bentuk laporan tertulis, untuk keperluan evaluasi berikutnya.
  3. Laporan tertulis harus mencakup tiga bagian besar yaitu, pra kegiatan, pada saat kegiatan, dan sesudah kegiatan yang disusun secara kronologis.
  4. Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah kegiatan, laporan tertulis sudah diserahkan oleh Ketua panitia kepada Sekretaris Umum HMIP FISIP UI.

Pasal 36

Pertanggungjawaban Program

  1. Ketua Panitia bertanggung jawab kepada Ketua dan wakil ketua HMIP FISIP UI melalui Rapat evaluasi kegiatan.
  2. Ketua dan wakil ketua HMIP FISIP UI bertanggung jawab kepada seluruh anggota umum HMIP FISIP UI dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang dibahas dalam sebuah Musyawarah Mahsiswa HMIP FISIP UI diakhir masa jabatan.

BAB IX

KEPANITIAAN

Pasal 37

  1. Ketua panitia ditentukan oleh mekanisme tertentu dan disetujui oleh Ketua Umum HMIP FISIP UI
  2. Ketua dan anggota kepanitiaan harus merupakan anggota HMIP FISIP UI
  3. Kepanitian bersifat sementara dan sukarela

Pasal 38

Hak Panitia

  1. Ketua Panitia berhak mengangkat dan memberhentikan anggota kepanitia
  2. Panitia berhak mengatur segala sesuatunya yang berkaitan dengan kelancaran kegiatan yang diselenggarakan, selama disetujui oleh Ketua Umum HMIP FISIP UI dan tidak bertentangan dengan AD/ART HMIP FISIP UI.

Pasal 39

Kewajiban Panitia

Panitia berkewajiban menyelenggarakan kegiatan dan melaksanakan tugasnya dengan sebaik mungkin.

Pasal 40

Masa kerja kepanitiaan

Kepanitiaan dibubarkan setelah selesai melaksanakan tugasnya dan memberikan laporan pertanggungjawaban kegiatannya kepada Sekretaris Umum HMIP FISIP UI.

Pasal 41

Mekanisme Pengunduran Diri Dari Kepanitiaan

Anggota suatu kepanitiaan dapat mengundurkan diri dengan mekanisme mengajukan surat permohonan pengunduran diri yang diketik di atas kop surat HMIP FISIP UI, bermaterai, dan dengan persetujuan Ketua Panitia.

BAB X

PENDANAAN ORGANISASI

Pasal 42

Sumber Dana HMIP FISIP UI

  1. Iuran Anggota yang besarnya ditentukan oleh kepengurusan yang berjalan.
  2. Sumbangan atau sumber-sumber di luar iuran anggota yang tidak mengikat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

HUBUNGAN KELUAR

Pasal 43

  1. HMIP FISIP UI bersifat otonom dalam pengelolaan organisasi.
  2. Hubungan HMIP FISIP UI dengan Departemen Ilmu Politik bersifat koordinatif.
  3. Hubungan HMIP FISIP UI dengan Pimpinan Fakultas bersifat koordinatif.
  4. Hubungan HMIP FISIP UI dengan lembaga lain bersifat sinergis, sukarela dan tidak mengikat.
  5. HMIP FISIP UI memiliki perwakilan di BPM FISIP UI melalui mekanisme pemilihan dalam Pemira HMIP FISIP UI.

BAB XII

PERGANTIAN KEPENGURUSAN

Pasal 44

Pergantian Kepengurusan HMIP FISIP UI diatur sebagai berikut:

  1. Ketua HMIP FISIP UI berkewajiban menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban sebelum Musyawarah Mahasiswa
  2. Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI melalui mekanisme Pemilihan Raya.
  3. Pemilihan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI diatur oleh mekanisme Pemira, yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Raya HMIP FISIP UI, yang tidak bertentangan dengan AD/ART HMIP FISIP UI dan bertanggung jawab terhadap Musma.
  4. Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI yang terpiih harus menyelesaikan pemilihan badan pengurus harian inti HMIP FISIP UI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum prosesi serah terima jabatan.
  5. Ketua HMIP FISIP UI yang karena suatu hal tidak dapat menyelesaikan periode kepengurusannya, digantikan oleh Pejabat Sementara Ketua HMIP FISIP UI, yang dalam hal ini adalah Wakil Ketua Umum HMIP FISIP UI sampai dengan sisa masa kepengurusan Ketua HMIP FISIP UI yang lama berakhir.
  6. Pejabat Sementara Ketua HMIP FISIP UI mempunyai kewajiban dan wewenang yang sama dengan Ketua HMIP FISIP UI.

Ditetapkan di Depok tanggal ………

Disahkan oleh ;

Ketua Umum HMIP FISIP UI 2014

Aryo Akmal Fauzias