Badan Siber Nasional : Apakah Solusi Ideal?

dalam Pojok Karya

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without inter- ference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media regardless of frontiers.

– Article 19, Universal Declaration of Human Rights

Pendahuluan

Seiring dengan berkembangnya teknologi, muncul platform baru untuk menyampaikan pendapat ke publik ataupun pemerintah dan melakukan partisipasi politik. Sebelumnya masyarakat perlu turun ke jalan atau menulis di surat kabar untuk menyuarakan pendapatnya. Dengan munculnya internet, masyarakat dapat menyuarakan pendapatnya dengan media sosial secara bebas. Twitter, Facebook, Instagram, Youtube, dan platform media sosial lain merupakan sarana yang saat ini banyak digunakan masyarakat untuk menyuarakan pendapat serta mengekspresikan pemikiran politik mereka. Hal ini tentunya merupakan kabar baik bagi demokratisasi di Indonesia. Menurut Leslie David Simon, terdapat empat pengaruh positif internet terhadap demokratisasi, yaitu: 1) memperkecil rintang bagi mobilisasi dan organisasi akar rumput, sehingga memberdayakan kelompok kepentingan yang berada jauh dari mainstream; 2) meningkatkan jumlah pemilih tanpa mengganggu sekuritas suara; 3) membebaskan dari sekat-sekat geografis; dan 4) berpotensi membebeaskan warga negara dari ketergantungan pada negara dan penguatan masyarakat sipil.[1]

Walaupun platform media sosial banyak memberikan kemudahan dalam menyuarakan pendapat, dalam perkembangannya platform ini menimbulkan masalah baru. Hoaks dan hate speech adalah sebuah masalah baru di media sosial yang muncul di dunia internet dan menyebar secara cepat. Secara umum, hoaks adalah suatu berita palsu atau bohong yang tidak dapat dipetanggung jawabkan kebenarannya. Hate speech atau ujaran kebencian adalah tindak pidana yang berbentuk, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, penyebaran berita bohong. Semua tindakan tersebut memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial yang aspeknya meliputi suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan dan kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual.[2]

Masalah ini sudah sangat meresahkan di Indonesia karena isu politik dan SARA paling sering diangkat jadi materi untuk konten hoaks dan hate speech. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan para penyebar hoaks untuk memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, muncul wacana pembentukan Badan Siber Nasional untuk menanggulangi hoaks dan hate speech. Lalu, muncul pertanyaan, apakah pembentukan Badan Siber Nasional merupakan sebuah solusi yang ideal?

 

Permasalahan Kebebasan Berpendapat di Ruang Siber

Perkembangan Hoaks dan Hate Speech

Saat ini, hoaks berkembang dan menyebar dengan cepat di internet, dan banyak di antaranya menyangkut soal isu sosial politik. Menurut riset yang dikeluarkan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), sebanyak 91,8 persen responden mengaku paling sering menerima konten hoaks tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan, tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6 persen. Bentuk konten hoaks dengan tingkat tertinggi yang diterima responden adalah teks sebanyak 62,1 persen, sementara sisanya dalam bentuk gambar sebanyak 37,5 persen, dan video 0,4 persen.[3] Responden riset ini juga menyatakan mereka paling sering mendapatkan konten hoaks dari media sosial, sebanyak 92,4 responden menyatakan demikian. Media sosial tersebut adalah Facebook, Twitter, Instagram, dan Path. Angka ini cukup jauh jika dibandingkan dengan situs web (34,9%), televisi (8,7%), media cetak (5 %), email (3,1%), dan radio (1,2%).[4]

Ujaran kebencian atau hate speech pada dasarnya adalah intimidasi dan pembatasan terhadap kebebasan berbicara karena ujaran kebencian memperkuat situasi sosial yang menghambat partisipasi bebas warga negara dalam demokrasi.[5] Ujaran kebencian tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan wacana permusuhan, menanamkan intoleransi atau melukai perasaan terhadap kelompok identitas lain, tetapi juga telah menjadi alat mobilisasi atau rekrutmen oleh kelompok-kelompok garis keras. Narasi kebencian dalam isu-isu tertentu seperti persepsi bahaya aliran sesat, Kristenisasi, atau dikotomi etnik asli dan pendatang menjadi instrumen kelompok-kelompok ekstrim untuk mendapatkan pengaruh baik secara sosial dan politik. Hoaks dan hate speech dapat dikatakan menjadi trend baru dalam aspek politik. Hoaks telah menjadi medium baru dan alat yang sangat efektif dalam berbagai manuver politik.

Salah satu fenomena dimana hate speech dan hoax dapat berimplikasi politis besar ialah terlihat dalam kasus Buni Yani dan Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Buni ditetapkan sebagai tersangka kasus melontarkan ujaran kebencian dengan mengunggah potongan video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang menyinggung Surat Al-Maidah ayat 51 di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, 27 September 2016. Buni Yani dijerat dengan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik lantaran mengunggah status bermuatan SARA melalui akun media sosialnya. Kepolisian Daerah Metro Jaya menetapkan Buni Yani sebagai tersangka pada November 2016. Buni menyertakan transkrip ucapan Ahok dalam video berdurasi setengah menit yang diunggahnya itu.[6] Dengan beredarnya video tersebut berlanjut kepada implikasi politik bahwa Ahok menjadi terdakwa atas kasus tersebut dan mempengaruhi perjalanannya menuju Pilkada DKI Jakarta lalu.

Kekuatan hoaks yang dapat dengan cepat membentuk dan mengubah persepsi publik dalam berbagai hal banyak dimanfaatkan oleh banyak kalangan untuk menciptakan suatu diskursus baru yang didasari oleh kepentingan sekelompok orang. Pilpres 2014 misalnya, terjadi hoax war dimana telah terjadi penyetiran opini publik yang sangat masif dari berbagai kelompok untuk meraih kekuasaan. Dalam iklim demokrasi hal tersebut dapat diibaratkan sebuah kanker yang mengakar dimana telah terjadi kooptasi demokrasi yang seharusnya berjalan secara fair. Dalam demokrasi yang tidak sehat tersebut muncul bias-bias baru antara freedom of speech dan hate speech yang sulit untuk diklasifikasikan. Namun freedom of speech meruapakan penyangga demokrasi yang sangat krusial. Bila hal tesebut dihilangkan akan berimpilikasi pada delegitimasi civil society yang akan berimplikasi negatif pada demokrasi yang berujung pada lack of control terhadap pemerintah.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Hoaks dan Hate speech

   Penetrasi penyebaran informasi sosial-politik di berbagai kalangan masyarakat dimanfaatkan sekelompok orang untuk menyebarkan hoaks dan hate speech, contohnya seperti apa yang terjadi pada Pilpres 2014 dan Pilgub Jakarta 2017. Fenomena ini ditanggapi dengan berbagai argumen dan cara penolakan, pada 8 Januari 2017 sejumlah pegiat media sosial dan anggota masyarakat sipil melakukan deklarasi Masyarakat Indonesia Anti-Hoax dan sosialiasi soal dampak negatif hoax[7]. Ini merupakan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sipil dalam rangka melawan kejahatan dunia siber dengan melakukan deklarasi dan sosialisasi. Selain itu, ada pula komunitas masyarakat sipil yang lahir dari keresahan merebaknya hoaks dan hate speech, diantaranya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH), Fanpage & Group Indonesian Hoax Buster, Fanpage Indonesian Hoaxes, dan Grup Sekoci. Empat grup ini semuanya terdapat di Facebook.[8] Adanya penolakan dari berbagai kelompok masyarakat merupakan pembuktian masyarakat sipil sebagai penentu berkembangnya demokrasi, tersedianya wadah bagi masyarakat untuk berhimpun menyelesaikan masalah dapat dimanfaatkan oleh negara sebagai mitra dalam menjalankan pemberantasan hoaks dan hate speech.

   Terdapat survei untuk masyarakat yang dilakukan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) pada bulan Februari 2017. Menurut hasil survei, 1.116 responden menunjukkan 83,2 persen mengaku memeriksa kebenaran ketika mendapatkan informasi yang menghebohkan 15,9 persen menghapusnya dan hanya 1 persen yang meneruskannya.[9] Hal ini membuktikan bahwa masyarakat kritis dan dapat memilah-milih informasi ketika ingin meneruskan informasi walaupun memang terdapat beberapa orang yang masih meneruskannya. Adapun penyebab masyarakat yang meneruskan informasi dengan alasan informasi berasal dari orang yang terpercaya (47,1 persen), mengira informasi bermanfaat (31,9 persen), mengira informasi benar (18 persen) dan hanya 3 persen yang ingin menjadi yang pertama menyebarkan informasi.[10] Menurut survei Mastel diatas mengenai alasan masyarakat meneruskan informasi mayoritas dengan alasan karena disebarkan oleh orang terpercaya, perilaku seperti ini akan sangat mudah dimanfaatkan aktor politik untuk menyebarkan hoaks dalam rangka menjatuhkan lawan main didalam politik.

Tanggapan Pemerintah Terhadap Hoaks dan Hate speech

Dalam mencegah dan menanggulangi serangan hoax dan hate speech yang marak terjadi pada dunia siber–terutama pemberitaan mengenai konstelasi politik–yang dapat mempengaruhi dinamika jalannya pemilihan kepada daerah hingga bahkan pemilihan presiden, pemerintah menanggapi hal ini dengan wacana pembentukan Badan Siber Nasional. Badan Siber Nasional akan memiliki empat fungsi utama yakni proteksi dan deteksi serangan dini, pemulihan atau rehabilitasi pasca serangan siber, pengawasan dan pengendalian dan pengembangan SDM dan riset keamanan siber.[11] Nantinya, permasalahan hoaks akan dikoordinasikan di dalam naungan Badan Siber Nasional melalui mekanisme pengawasan dan pengendalian. Badan Siber Nasional menjadi payung besar bagi lembaga sejenis yang berkaitan dengan permasalahan hoaks seperti Cyber Defence di Kementerian Pertahanan, Cyber Intelligence di Badan Intelijen Negara, dan Direktorat Cyber Crime di Kepolisian.

Sebelumnya, perlindungan siber telah dipegang dan menyebar di beberapa lembaga lainnya Menurut Kelompok Kerja Pembentukan Badan Siber Nasional Kemenkopolhukam Andi Widjojanto, saat ini fungsi perlindungan siber di Indonesia menyebar di beberapa instansi negara, contohnya Pertahanan Siber ada di Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, fungsi sinyal intelijen yang ada di komunitas-komunitas intelijen, fungsi kejahatan siber di Polri dan Kominfo, penyidik Pegawai Negeri Sipil yang menangani kejahatan siber berada di Kominfo, fungsi persandian untuk mengamankan komunikasi negara di Lembaga Sandi Negara, fungsi perlindungan siber di ID-SIRTII (Indonesia-Security Incident Response Team on Internet Infrastructure) yang melapor ke Kominfo dengan dua Direktorat Jenderal di Kominfo, terakhir ada penapisan internet (filtering) yang juga ada di Kominfo.[12]

Pertahanan Siber yang berada dibawah naungan Kemhan dan TNI memiliki fungsi diantaranya menjamin tercapainya sinergi kebijakan pertahanan siber, membangun organisasi dan tata kelola sistem penanganan keamanan siber, membangun sistem yang menjamin ketersediaan informasi dalam konteks pertahanan siber, membangun sistem penangkalan, penindakan dan pemulihan terhadap serangan siber.[13] Fungsi yang dijalankan oleh Pertahanan Siber butuh untuk dikuatkan dalam rangka menertibkan dunia siber dari serangan yang dapat merusak ketahanan NKRI. Polri memiliki badan yang menangani dalam bidang siber yakni Direktorat Cyber Crime Bareskrim yang sebelumnya adalah Subdit Cyber Crime ini merupakan upaya Polri dalam menindak lanjuti kabar-kabar bohong yang merajalela di dunia maya maupun media sosial.[14] Berdirinya Direktorat Cyber Crime sebagai badan yang independen pada bulan Januari 2017 ini memiliki tanggung jawab atas penjagaan ketat aktivitas di media sosial, setidaknya pada 6 Maret 2017 Mabes Polri menyatakan telah menerima sebanyak 4.000 laporan terkait dugaan penyebaran informasi tidak benar atau hoax. Namun, dari jumlah itu, baru 400 kasus yang tertangani.[15] Ini dikarenakan minimnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh kepolisian. Diperlukan peningkatan jumlah ahli teknologi dan informasi dalam Direktorat Cyber Crime untuk mengatasi permasalahan hoax dan hate speech dibanding harus menghabiskan dana dan merekrut sumber daya manusia untuk badan baru, masing-masing badan yang memiliki kompetensi dalam perlindungan dunia siber perlu di optimalkan. Selain itu pemerintah perlu mengedukasi masyarakat dengan mensosialisasikan literasi media agar dapat melek media dan tidak memproduksi informasi hoaks dan hatespeech, pemerintah juga dapat menggandeng komunitas masyarakat anti-hoaks untuk mensosialisasikan literasi media dan menolak penyebaran informasi yang tidak sesuai. Pembentukan Badan Siber Nasional memang perlu dilakukan pemerintah sebagai bentuk proteksi khususnya dari ancaman hoaks dan hate speech yang marak terjadi dalam pemberitaan politik dan isu SARA.

 

Dampak Adanya Intervensi Negara terhadap Partisipasi Politik

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, media sosial saat ini memiliki peranan yang besar dalam partisipasi politik. Sebagai contoh, kita bisa melihat kondisi pada Pemilu Presiden 2014 dimana media sosial dijadikan “zona perang” di antara kedua kubu baik pendukung Jokowi – Jusuf Kalla maupun Prabowo – Hatta Rajasa. Hal ini membuktikan bahwa kemudahan dalam penggunaan media sosial pada saat ini telah meningkatkan partisipasi politik di masyarakat.

Menurut kami, pembentukan Badan Siber Nasional merupakan sebuah bentuk intervensi pemerintah terhadap kebebasan berpendapat di dunia internet. Hal ini terlihat dari fungsi Badan Siber Nasional yang dapat melakukan pengawasan dan pengendalian di dunia internet. Lewat fungsi ini, Badan Siber Nasional nantinya dapat melakukan pengendalian terhadap konten-konten yang ada di dunia internet. Fungsi ini bisa jadi berdampak pada menurunnya partisipasi politik masyarakat di dunia internet karena pikiran dan opini yang mereka sampaikan bisa saja dikategorikan sebagai hoaks ataupun hate speech.

Selain itu, menurut kami pembentukan Badan Siber Nasional dapat menjadi sarana legitimasi pihak pemerintah. UU no. 19 tahun 2016 tentang ITE memang telah menjelaskan tentang hukuman apabila menyebarkan berita bohong. Akan tetapi, pemerintah tidak pernah secara spesifik mendefinisikan pengertian dari hoaks dan hate speech tersebut. Dengan tidak adanya pendefinisian yang jelas soal hoaks dan hate speech, pemerintah dapat memfilter konten-konten di internet yang tidak pro-pemerintah sehingga pemerintah tetap mendapat legitimasi dari masyarakat. Bentuk legitimasi ini bisa jadi hadir bila Badan Siber Nasional terbentuk.

 

Analisis

The internet … if properly understood and defended and understood by enough citizens, does have democratising potential in the same way that alphabets and printing presses had democratising potential.

– Harry Rheingold (1993:279).

Menilik Hak Kebebasan Berpendapat

Negara demokrasi harus menjamin hak-hak rakyatnya. Salah satunya adalah hak atas kebebasan berpendapat. Hak kebebasan berpendapat atau berekpresi begitu vital dalam demokrasi. Biasanya pelaksanaan kebebasan berpendapat dipenuhi dengan diskursus anatara pendapat-pendapat yang beragam–baik yang pro maupun yang kontra. Namun, kebebasan berpendapat memerlukan suatu kondisi tertentu agar berjalan dengan baik. Kondisi itu berupa masyarakat dengan tingkat literasi, pengetahuan, dan akses informasi yang baik. Selain itu, masyarakat juga dilarang melanggar kebebasan berpendapat orang lain yang menimbulkan kekerasan, mempromosikan rasime, merugikan reputasi orang lain, dan menyebabkan hal-hal negatif.[16]

Kebebasan berpendapat dimulai dari mengenal hak orang lain dan secara konsekuen pengakuan keseteraan individu. Lalu, kebebasan berpendapat individu akan datang dari individual dan otonomi secara kolektif serta bertanggung jawab. Aplikasi alami dari kebebasan berpendapat adalah setiap orang memiliki hak yang sama dan muncul dengan tanggung jawab untuk menghargai orang lain. Kebebasan seperti itu mengutamakan aksesibilitas yang mudah diakses seperti di media sosial dan kesadaran saling menghargai terhadap sesama pengguna media sosial. Kebebasan berpendapat juga harus dijamin untuk berada dimana saja termasuk media sosial yang saat ini sudah menjadi ruang aktif digunakan masyarakat.

Badan Siber Nasional bukan merupakan cara terbaik untuk menanggulangi pelanggaran kebebasan berpendapat seperti hoaks dan hate speech. Apabila badan ini dibentuk, hal ini akan menunjukkan bahwa pemerintah membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Idealnya kebebasan berpendapat dalam kehidupan digital, dalam media sosial, diatur oleh masyarakat digital itu sendiri.[17] Oleh karena itu, pemerintah perlu memikirkan kembali sebuah solusi lainnya yang dapat menyentuh akar permasalahan. Dalam memahami masalah ini, pemerintah sebaiknya melihat kembali sebab kenapa masyarakat dapat menerima atau bahkan menyebarkan hoaks dan hate speech. Alasan mengapa hoaks dan hate speech dapat berkembang adalah kurangnya literasi masyarakat sehingga membuat mereka cenderung tidak melakukan verifikasi informasi yang diterima dan menyebarkan dengan begitu saja[18]. Dengan alasan ini, sebaiknya pemerintah berfokus pada bagaimana membuat kesadaran masyarakat meningkat.

Pembentukan badan ini bila ditelusuri lebih jauh mengenai mekanismenya, maka akan didapat bahwa pihak Direktorat Cyber Crime dari kepolisian lah yang melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran hoaks dan hate speech.[19] Fakta di lapangan bahwa di tahun 2017 menerima sekitar 4000 laporan hoaks dan baru sekitar 400 yang ditangani karena alasan kekurangan sumber daya manusia.[20] Tentunya, pembentukan Badan Siber Nasional juga memerlukan sumber daya manusia. Dengan mekanisme pihak kepolisian yang melaksanan penindakan pelanggaran, akan lebih efektif bila sumber daya manusia yang baru untuk Badan Siber Nasional dialokasikan ke Direktorat Cyber Crime dari Kepolisian.

Pada titik itu juga kita perlu mencermati mengenai posisi Badan Siber Nasional. Badan Siber Nasional merupakan sebuah badan yang memayungi badan siber dari lembaga yang ada seperti Direktorat Cyber Crime di Kepolisian, Cyber Defence di Kementerian Pertahanan, dan Cyber Inteligence di Badan Inteligen Negara. Jadi, posisinya lebih tinggi dibandingkan badan-badan yang sudah ada. Di lihat dari segi relasi kekuasaan, maka posisi kekuasaan Badan Siber Nasional lebih kuat. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mekanisme pengawasannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk pengawasan.

Sebenarnya, tanpa adanya Badan Siber Nasional pun, kebebasan berpendapat sudah dijamin. Dan, peraturan tentang potensi pelanggaran kebebasan berpendapat juga sudah ada sebelumnya Pada UUD 1945 Pasal 28 dijamin bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Dasar ini merupakan jaminan bagi setiap warga negara Indonesia untuk bebas berpendapat dalam kehidupan sehari-harinya. Di sisi lain, pelanggaran kebebasan berpendapat juga diatur di dalam undang-undang (UU). Sudah ada sebelumnya peraturan yang mengatur hal tersebut dalam UU 19 Tahun 2016 tentang Revisi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transakksi Elektronik pada pasal 27 ayat 3, Pasal 28, dan Pasal 29. Pasal 27 ayat 3 menjelaskan tentang larangan penghinaan atau pencemaran nama baik di dalam ruang informasi elekronik (internet, smart phones, Televisi). Pada pasal 28, diatur mengenai larangan menyebarkan berita bohong dan menimbulkan kebencian tentang suku, ras, dan antargolongan (SARA). Dan terakhir, di Pasal 29 diatur mengenai larangan mengirim informasi ancaman kekerasan terhadap pribadi. Dari pasal-pasal yang telah dijelaskan di atas, terlihat bahwa kebebasan berpendapat masyarakat telah dijamin. Selain itu, pasal-pasal tersebut juga menjadi dasar peraturan terhadap potensi pelanggaran kebebasan berpendapat seperti hoaks dan hate speech. Maka dari beberapa pasal dan fakta-fakta sebelumnya, menurut kami, Badan Siber Nasional memiliki tendensi untuk tidak dapat menjawab permasalahan-permasalah yang ada.

Kesimpulan

Keberpihakan kami berada pada tidak mendukung sepenuhnya wacana pembentukan Badan Siber Nasional. Menurut kami, pemerintah belum memberikan informasi yang jelas serta belum melibatkan civil society dalam wacana pembentukan Badan Siber Nasional. Kajian ini secara fundamental bertujuan untuk menyadarkan publik akan terancamnya salah satu kebebasan kita, yaitu kebebasan berpendapat di ruang siber yang sesungguhnya merupakan urgensi besar untuk diketahui. Hubungan kekuasaan dan mengawal proses pengawasan antarlembaga negara perlu dijaga agar kebebasan yang sudah kita raih pada masa reformasi tidak kembali tergadaikan. Penekanan kami adalah masalah bagaimana kebebasan berpendapat dapat terus berjalan. Masyarakat perlu memberikan perhatiannya kepada permasalahan tersebut dan mengawalnya agar Pemerintah Indonesia mencari solusi ideal dalam menangani masalah hoaks dan hate speech. Pemerintah perlu memiliki desain besar mengelola ruang publik baru di ranah digital, tetapi tetap menghormati privasi dan kebebasan berekspresi.[21]

Menurut kami, untuk jangka pendek, solusi yang tepat adalah optimalisasi lembaga-lembaga sejenis yang sebelumnya sudah kami sebutkan. Dengan mengoptimalisasi lembaga sejenis yang sudah ada, pemerintah dapat menghemat anggaran dan mengalokasikannya ke kebijakan lainnya. Selain itu, solusi ini kami tawarkan agar tidak terjadi tumpang tindih kekuasaan antar lembaga. Untuk jangka panjang, kami merasa sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman literasi agar informasi-informasi yang berkembang tidak dicerna begitu saja. Tidak kalah pentingnya, pemerintah juga harus melibatkan civil society dalam membuat kebijakan. Pemerintah perlu melibatkan civil society organizations (CSOs) yang juga concern dengan permasalahan ini, seperti contoh Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), Masyarakat Indonesia Anti “Hoax”, dan lain sebagainya.


Departemen Kajian Sosial dan Politik

HMIP FISIP UI 2017

Progresif Bermanfaat

Narahubung: Ricky (089662928863)


[1] Fayakhun Andriadi, Demokrasi di Tangan Netizen, Jakarta: RMBOOKS, 2016, hlm. 22-23.

[2] Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Mengenai Penanganan Ujaran Kebencian, Diakses melalui https://www.kontras.org/data/SURAT%20EDARAN%20KAPOLRI%20MENGENAI%20PENANGANAN%20UJARAN%20KEBENCIAN.pdf pukul 13.25 WIB tanggal 28 April 2017.

[3] JofieYordan, IsuPolitikdan SARA KuasaiBerita Hoax di Indonesia, 13 Februari 2017, https://kumparan.com/jofie-yordan/isu-politik-dan-sara-kuasai-berita-hoax-di-indonesia diakses , Pukul 14.08 WIB tanggal 28 April 2017.

[4] Ibid.

[5] Muhammad Iqbal Ahnaf dan Suhadi, Isu-Isu Ujaran Kebencian (Hate Speech) : ImplikasinyaTerhadap Gerakan Sosial Membangun Toleransi, Jurnal Multikultural dan Multireligius Vol. 13 No. 3 153-163, hal 156.

[6] Angelina Anjar Sawitri, Buni Yani Segera Disidang, Penasihat Hukum Siapkan Saksi Ahli, 05 April 2017

https://metro.tempo.co/read/news/2017/04/05/064862792/buni-yani-segera-disidang-penasihat-hukum-siapkan-saksi-ahli?fb_comment_id=1297443626971568_1297840630265201#f261261ba200758 Diakses pukul 11.40 WIB tanggal 5 Mei 2017.

 

[7] Yusuf, Oik. “Perlawanan Netizan lahirkan Masyarakat Anti-Hoax” http://tekno.kompas.com/read/2017/01/08/10495047/perlawanan.netizen.lahirkan.masyarakat.anti-.hoax. Pukul 00.23 WIB. Tanggal 5 Mei 2017

[8] Ibid

[9] Andraningtyas, Natisha. “Masyarakat kritis tanggapi hoax” http://www.antaranews.com/berita/612233/masyarakat-indonesia-kritis-tanggapi-hoax Pukul 00.34 WIB tanggal 5 Mei 2017.

[10] Ibid.,

[11] Arkhelaus. Wiranto: Badan Cyber Nasional Payungi Tiga Lembaga Cyber. Diakses
dari https://m.tempo.co/read/news/2017/01/03/078832324/wiranto-badan-cyber-nasional-payungi-tiga-lembaga-cyber pada pukul 20.04 WIB tanggal 08 April 2017.

[12] Desca Lidya Natalia, Badan Cyber Nasional Demi Indonesia Digital, 20 Juni 2016, diakses melalui https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/7693/badan-cyber-nasional-demi-indonesia-digital/0/sorotan_mediapukul 20.05 WIB tanggal 28 April 2017.

[13] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 Tentang “Pedoman Pertahanan Siber” https://www.kemhan.go.id/pothan/wp-content/uploads/2016/10/Permenhan-No.-82-Tahun-2014-tentang-Pertahanan-Siber.pdf pukul 20.25 WIB tanggal 28 April 2017.

[14] Mabruroh, Cyber Crime Polri Kini Menjadi Direktorat Sendiri, 7 Januari 2017, diakses melalui http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/07/oje73i366-cyber-crime-polri-kini-menjadi-direktorat-tersendiri pukul 20.55 WIB tanggal 28 April 2017 .

[15]Ambaraie nadia Kemala Movanita,4 Maret 2017, Hingga Awal 2017, Polisi Terima 4.000Laporan Terkait Hoaks,

http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/04/21481291/hingga.awal.2017.polisi.terima.4.000.laporan.terkait.hoaks pukul 15.45 WIB tanggal 29 April 2017.

[16]US Bureau of International Information Programs, Democracy In Brief, Desember 2017, http://usinfo.state.gov/products/pubs/democracy-in-brief/, diakses pukul 20.03 WIB tanggal 28 April 2017, hlm. 12.

[17] Todung Mulya Lubis, Kejahatan Digital, Koran Harian Kompas, 17 Januari 2017, hlm. 6.

[18]Isyana Artharini, Upaya Partikelir Menangani Berita Bohong, 5 Januari 2017, diakses melalui http://www.bbc.com/indonesia/majalah-38508148 pukul 23.17 WIB tanggal 28 April 2017.

[19]Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Op, Cit.

[20]Amabaranie Nadia Kemala Movanita, Hingga Awal 2017, Polisi Terima 4000 Laporan Terkait Hoaks, 4 Maret 2017, diakses melalui http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/04/21481291/hingga.awal.2017.polisi.terima.4.000.laporan.terkait.hoaks pukul 23.25 WIB tanggal 28 April 2017.

[21] Antony Lee, Politik Manipulasi “Emosi” di Dunia Maya, Koran Harian Kompas, 20 Desember 2016, hlm. 6