In Politics, We Trust!

Kabinet vs. Parlemen : Siapa Oposisi Sesungguhnya?

dalam Kasospol Update

Pertengahan tahun 2014 ini menjadi momen penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemilu yang sudah ketiga kalinya dilaksanakan secara demokratis menjadi salah satu fenomena politik yang secara signifikan mempengaruhi dinamika perpolitikan di Indonesia. Keterlibatan lembaga-lembaga counterparts, LSM, dan berbagai gerakan yang mengatasnamakan masyarakat sipil turut mewarnai bergulirnya Pemilu kali ini. Sejak dilaksanakannya Pemilu yang pertama kali pada tahun 2004, Indonesia secara konsisten menggunakan sistem multipartai dimana hal ini berimplikasi pada keharusan akan adanya koalisi elektoral sehingga tiap-tiap partai yang berpartisipasi dalam pemilu dapat melampaui electoral treshold untuk dapat mengusung calon presiden dari partainya. Keharusan tersebut berujung pada percabangan kekuasaan yang secara jelas membagi partai-partai tersebut berdasarkan kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Percabangan kekuasaan tersebut tentunya memiliki imbas yang secara signifikan mempengaruhi dinamika pememrintahan kedepannya. Periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara gamblang menunjukkan bahwa percabangan kekuasaan yang direpresentasikan oleh koalisi pasca pemilu tersebut sangat mempengaruhi berjalannya pemerintahan. Begitu juga dengan periode pemerintahan Joko Widodo, dimana perolehan suara di parlemen dimenangkan oleh kubu Prabowo yang berimbas pada menguatnya bargaining position dari parlemen terhadap eksekutif.

Lalu, bagaimanakah sebenarnya dinamika percabangan kekuasaan yang terjadi di periode pemerintahan sekarang? Apa saja yang menjadi tantangan dan permasalahan bagi pemerintah di rentang waktu 5 tahun ini? 

Kabinet vs. Parlemen : Siapa Oposisi Sesungguhnya?

Ditulis oleh An Nisa Tri Astuti, Staf Departemen Kajian Sosial dan Politik

Pertengahan tahun 2014 ini menjadi momen penting dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pemilu yang sudah ketiga kalinya dilaksanakan secara demokratis menjadi salah satu fenomena politik yang secara signifikan mempengaruhi dinamika perpolitikan di Indonesia. Keterlibatan lembaga-lembaga counterparts, LSM, dan berbagai gerakan yang mengatasnamakan masyarakat  sipil turut mewarnai bergulirnya Pemilu kali ini. Sejak dilaksanakannya Pemilu yang pertama kali pada tahun 2004, Indonesia secara konsisten menggunakan sistem multipartai dimana hal ini berimplikasi pada keharusan akan adanya koalisi elektoral sehingga tiap-tiap partai yang berpartisipasi dalam pemilu dapat melampaui electoral treshold untuk dapat mengusung calon presiden dari partainya. Keharusan tersebut berujung pada percabangan kekuasaan yang secara jelas membagi partai-partai tersebut berdasarkan kekuasaan eksekutif dan legislatif. Percabangan kekuasaan tersebut tentunya memiliki imbas yang secara signifikan mempengaruhi dinamika pememrintahan kedepannya. Periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara gamblang menunjukkan bahwa percabangan kekuasaan yang direpresentasikan oleh koalisi pasca pemilu tersebut sangat mempengaruhi berjalannya pemerintahan. Begitu juga dengan periode pemerintahan Joko Widodo, dimana perolehan suara di parlemen dimenangkan oleh kubu Prabowo yang berimbas pada menguatnya bargaining position dari parlemen terhadap eksekutif. Lalu, bagaimanakah sebenarnya dinamika percabangan kekuasaan yang terjadi di periode pemerintahan sekarang? Apa saja yang menjadi tantangan dan permasalahan bagi pemerintah di rentang waktu 5 tahun ini?

Dinamika Percabangan Kekuasaan : Tantangan dan Permasalahan

Seperti yang kita ketahui, dinamika kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tentunya memiliki kompleksitasnya sendiri.  Maka dari itu, pembangunan sistem presidensial yang efektif, pembenahan parlemen menjadi lembaga yang akuntabel dan representatif, serta penegakan hukum yang bersih dan berintegritas merupakan kunci dari terbentuknya pemerintahan yang baik. Namun, dalam praksisnya, banyak sekali permasalahan yang akan dihadapi oleh pemerintah. Beberapa permasalahan tersebut salah satunya adalah partai politik yang tidak lagi ideologis, dapat dilihat dari inkonsistensi mereka akan platform yang diusung pada awal terbentuknya partai. Selain itu, dominasi elit partai dalam pengambilan keputusan partai juga menjadi salah satu permasalahan serius dari sistem kepartaian dewasa ini. Selain dari sisi partai politik sebagai sitem representasi, reformasi kelembagaan di sektor hukum juga masih mengandung banyak sekali permasalahan, seperti tidak idealnya relasi antara penegak hukum, gagalnya law enforcement, dan kurangnya profesionalitas para penegak hukum hingga tingkatan grass-roots.

Dari berbagai permasalahan yang telah terjadi seperti yang dipaparkan sebelumnya, hal ini dapat menimbulkan potensi permasalahan lain yang akan semakin menambah rumit polemik yang ada. Dengan kurangnya legitimasi partai politik terkait dengan ketidak-konsistenan partai akan platform dan ideologi, dominasi elit partai, pelembagaan politik transaksional, dan berbagai masalah korupsi yang meliputi anggota partai sehingga memunculkan krisis kepercayaan terhadap partai dengan fungsinya sebagai representasi masyarakat menjadikan produk undang-undang yang ada mengalami delegitimasi dari masyarakat.

Selain potensi permasalahan yang muncul dari disfungsi sistem kepartaian yang terjadi dewasa ini, disorientasi birokrasi juga menjadi salah satu potensi permasalahan yang dapat menghambat berjalannya pemerintahan secara efektif. Birokrasi yang seharusnya melayani masyarakat dengan selalu menjunjung tinggi profesionalitas sama sekali tidak menunjukkan hal tersebut dalam kinerja sehari-harinya. Semangat revolusi mental birokrasi hanya tertanam di kalangan eksekutif, tidak terterjemahkan dengan baik di tingkat mesin birokrasi. Selain itu, disharmoni yang terjadi antara pusat dan daerah juga memicu deselerasi pemerintahan yang terjadi saat ini. Ketidakselarasan visi dan misi, tumpang tindih kebijakan, dan berbagai kontradiksi dalam implementasi peraturan perundang-undangan menjadikan reformasi birokrasi yang serius dan bersifat bottom-up, yaitu berangkat dari permasalahan di akar rumput, tidak hanya top down dan bersifat elitis.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, apa saja langkah antisipasi yang seharusnya dilakukan? Belum lama ini publik kembali dikagetkan oleh kasus Nenek Minah, yang menunjukkan rendahnya respon legislatif dalam merombak hukum pidanan yang memberatkan, dimana hal ini menunjukkan seakan-akan DPR sama sekali tidak mengidahkan fungsi legislasinya. Maka dari itu, sistem law making dan law enforcement yang profesional dan berintegritas merupakan awal dari usaha mengantisipasi berbagai potensi permasalahan tersebut. Selain reformasi di kalangan elit pemerintahan, reformasi di kalangan grass-root pun harus dilakukan. Sejauh ini, partisipasi politik masyarakat dikatakan meningkat pesat sejak pertama kali dilakukan pemilu pada tahun 2004. Partisipasi politik tersebut tidak hanya berupa partisipasi pemilu, namun juga munculnya berbagai gerakan, aksi, dan kampanye yang menyuarakan aspirasi masyarakat sipil tersebut. Namun sayangnya, berbagai partisipasi politik tersebut tidak memberikan sebuah perubahan yang signifikan terhadap pemerintahan, karena masyarakat sipil belum memiliki kekuatan yang memadai untuk menjadi penyeimbang dalam 3 cabang kekuasaan di tingkat elit pemerintah. Maka dari itu, perlu dilakukan pelembagaan pada partisipasi politik dari masyarkat sipil, sehingga kedua belah pihak, yaitu elit pemerintah dan masyarakat sipil dapat memiliki kedudukan yang setara sehingga proses check and balance  dapat dilakukan secara professional dan fungsi pengawasan masyarakat sipil dapat memberikan perubahan yang signifikan dalam berjalannya pemerintahan.

Relasi Kekuasaan Presiden-DPR Era Joko Widodo-Jusuf Kalla

Dengan percabangan kekuasaan yang secara tegas membagi eksekutif dan legislatif menjadi dua kubu yang berlawanan, lalu bagaimanakah relasi di antara kedua kubu? Seperti yang kita ketahui, bahwa amandemen pada UUD 1945 menjadikan pimpinan elit politik sepakat untuk memperkuat sistem presidensil, dimana presiden sebagai locus (pusat) dari pemerintahan dengan masa jabatan yang tetap. Berangkat dari keterpisahan kekuasaan antara presiden dan parlemen, muncullah konsep the divided society (pemerintahan terbelah), dimana setiap kubu saling mengklaim dirinya sebagai pemegang legitimasi terkuat. Selain itu, sistem presidensil di Indonesia di dukung oleh sistem multipartai, dimana hal ini berdampak pada kekuatan parlemen yang sangat fragmentatif—hampir tidak ada kekuatan politik mayoritas di dalam parlemen. Implikasinya, presiden cenderung menjadi presiden minoritas dengan basis politik yang relatif lemah dibandingkan dengan kekuatan parlemen. Potensi relasi yang bersifat konfliktual antara Presiden dan DPR selama periode 2014-2019 ini memperlihatkan hadirnya fenomena pemerintahan terbelah di balik keberhasilan penyelenggaraan Pemilu 2014. Seperti pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dimana pada masa pemerintahan tersebut kental sekali suasana konflik antara presiden dan DPR dengan diajukannya 14 hak interpelasi dan 9 hak angket. Perbedaan basis politik yang sangat signifikan ini merupakan salah satu alasan munculnya tren konflik politik di tingkat elit negara sejak terpilihnya Gusdur sebagai presiden.  Sangat riskannya posisi presiden dengan basis politik yang lemah inilah yang menjadi alasan terjadinya koalisi pasca pemilu sebagai salah satu basis kekuatan politik dari eksekutif dalam memberlakukan kebijakan.

Penguatan Sistem Presidensial : Solusi Bagi Stabilitas Pemerintahan

Salah satu solusi bagi pemerintahan 5 tahun ke depan yang rawan konflik di tingkat elit adalah penguatan sistem presidensial. Penguatan sistem presidensil harus [1]dimulai dengan adanya koherensi dari sistem presidensil tersebut dengan sistem kepartaian dan pemilu yang dijalankan. Penyederhanaan sistem kepartaian melalui peningkatan parliamentary treshold harus dijalankan secara konsisten tidak hanya untuk DPR, namun juga untuk DPRD. Selain fokus pada mekanisme parliamentary treshold, dewan juga harus berfokus pada fungsi legislasinya. Sejauh ini, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mencatat terjadinya degradasi pada fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPR. Selama ini DPR dinilai terlalu berfokus pada fungsi pengawasannya, dimana sebenarnya fungsi pengawasan itu sendiri sudah banyak tersubstitusi oleh banyak pihak diluar pemerintahan seperti media, organisasi non-pemerintah, masyarakat sipil, dll. Namun, selain penguatan sistem presidensial, perbaikan sistem kepartaian kita juga harus dibenahi. Sistem kaderisasi yang subjektif sehingga memunculkan permasalahan baru seperti politik dinasti yang terjadi di Banten harus ditata ulang, dimana sistem kaderisasi tersebut dilakukan secara gradual, transparan, dan demokratis. Dalam implementasinya, sistem kepartaian berhubungan erat dengan sistem pemilu yang ada. Penataan pemilu seharusnya sudah dilakukan jauh-jauh hari untuk mencegah money politics dan pembengkakan dana pemilu. Perubahan skema pemilu menjadi pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak sejauh ini telah dikaji dan dinilai paling efektif untuk dilakukan. Lagi-lagi, ini tak hanya melulu tentang sistem. Karena dalam praksisnya, kabinet sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem presidensial juga mutlak harus diperkuat posisinya. Penguatan kabinet idealnya dimulai dengan mengurangi porsi pada blok-blok politik di kementerian. Proporsi ideal dari blok politisi dan teknokrat seharusnya adalah 3:7, dimana nantinya hal itu akan berimplikasi pada peningkatan kualitas kebijakan dari pemerintahan tersebut.

Permasalahan Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2014

Lalu berdasarkan berbagai analisis mengenai kondisi pemerintahan di Indonesia dewasa ini, sebenarnya masalah krusial apa yang sedang terjadi? Pada bahasan ini, kami mencoba mengupas polemik demokrasi dan dinamika perpolitikan di Indonesia pasca Pemilu 2014. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa sistem multipartai menyebabkan tidak ada partai yang mendapatkan suara mayoritas, sehingga terbentuklah koalisi pasca pemilu. Tidak adanya suara mayoritas ini merupakan sebuah bukti konkrit akan ketidakpercayaan rakyat akan aktor-aktor politik yang berpartisipasi pada pemilu. Hal ini menjadikan masyarakat kurang bisa berpikir rasional dan objektif ketika melaksanakan pemilu. Jika rakyat yang seharusnya memiliki andil paling besar dalam proses , penyelenggaraan pemilu tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas yang memadai, lantas kepada siapa lagi tiang-tiang demokrasi harus ditegakkan?

Masih teringat jelas di benak kita tentunya, kemenangan DPR dalam mengebiri hak pilih rakyat dalam UU Pilkada. Sebenarnya, substansi dari permasalahan ini bukanlah terletak pada diambilnya hak pilih rakyat saja, tapi yang terpenting adalah kemunculan tendensi penguasa untuk sedikit demi sedikit merampas hak politik dari masyarakat sipil. Disahkannya UU MD3, munculnya wacana pemilihan Presiden melalui MPR, dan drama UU Pilkada antara DPR dan Presiden seharusnya menjadikan kita semua kembali berpikir lebih jauh mengenai bagaimana nasib demokrasi dari bangsa ini kedepannya. Karena faktanya, konsolidasi elit yang ada ternyata jauh lebih sistematis dan cerkas dibandingkan kita, masyarakat sipil. Selain itu, masih ada wacana pengesahan UU Pilkada kedepannya, (terlepas dari diturunkannya Perpu oleh Presiden Oktober lalu) menjadikan pengukuhan ownership dari elit politik atas sumber daya politiknya menjadi semakin “mencengkeram”. Partisipasi politik masyarakat akan ditekan seminim-minimnya, sehingga fungsi pengawasan rakyat pun menjadi  lemah. Dari realitas yang terjadi ini, dapat disimpulkan bahwa partai ternyata tdak hanya berfungsi sebagai instrumen politik, namun juga merupakan sumber persoalan demokrasi di Indonesia. Fungsi partai sebagai instrumen politik tidak berjalan, karena partai yang seharusnya menjadi wadah bagi perdebatan kritis bagi internal partai sekaligus ruang interaksi dengan gerakan masyarakat sipil dalam rangka mengkaji isu-isu kebijakan di DPR  malah tidak melaksanakan tugasnya, ditambah dominasi elit partai dalam pengambilan keputusan menjadikan partai secara struktural maupun fungsional tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai instrumen politik. Ditambah dengan maraknya politik transaksional, praktik korupsi yang terjadi secara masif, serta cacatnya regenerasi internal partai yang didominasi basis kekeluargaan dan relasi bukan lagi melalui mekanisme rekruitmen yang objektif, menjadikan masyarakat sipil pun semakin kehilangan kepercayaan terhadap Partai Politik sebagai representasi mereka di pemerintahan.

Peran Masyarakat Kritis sebagai “Oposisi yang Sebenarnya”

Dengan meningkatnya tren ketidakpercayaan terhadap politik, maka dibutuhkan redefinisi dari partisipasi politik—yang cenderung disempitkan menjadi sekedar partisipasi elektoral, dimana seharusnya partisipasi politik adalah turut  berpartisipasinya masyarakat secara aktif dalam mengawasi proses politik dalam suatu pemerintahan yang sedang berjalan. Dewasa ini, meningkatnya partisipasi politik non elektoral yang ditandai dengan munculnya  partisipasi-partisipasi lain diluar keikutsertaan pemilu seperti munculnya fenomena relawan politik, basis-basis gerakan masyarakat sipil, dan berbagai kegiatan partisipasi lainnya memberikan pertanda positif akan semakin meningkatnya bargaining position masyarakat sebagai oposisi yang paling objektif. Masyarakat mulai peduli dan bahkan semakin kritis dengan berjalannya pemerintahan. Masyarakat, sebagai “Oposisi yang Sebenarnya”, mulai menunjukkan peran krusialnya dalam proses politik di pemerintahan. Semakin maraknya organisasi dan gerakan masyarakat sipil yang mengawasi para elit pemerintah tentunya akan menjadi sebuah sistem check and balance yang ideal di pemerintahan kita, ketika sistem representasi masih belum mampu mewadahi aspirasi dari masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan demokratis.

Namun, berbagai tren positif yang muncul ini tentunya tidak lepas dari tantangan yang muncul dari berbagai pihak. Di tingkat elit, persaingan elit antar partai politik menjadikan tidak adanya sinergi di aspek pembuatan kebijakan. Potensi munculnya deadlock akan menjadikan tersendatnya proses pembangunan di skala nasional maupun lokal. Selain itu, dilihat dari perspektif masyarakat sipil, persaingan antar kelompok masyarakat akan menyulitkan konsolidasi—dan tentunya akan menghambat agenda demokratisasi yang dewasa ini sangat krusial untuk segera dijalankan. Maka dari itu, masyarakat sipil sebagai “Oposisi yang Sebenarnya”, sebuah entitas yang merepresentasikan kekuasaan rakyat atas pemerintahnya, seharusnya segera merapatkan barisan dalam rangka menyukseskan dan memperkuat basis demokrasi di Indonesia tidak hanya dari kalangan akademisi dan aktivis saja, namun hingga menyentuh “akar rumput”, yang berarti setiap individu bangsa ini memiliki kesadaran untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. []

Terbaru dari Kasospol Update

Kembali Ke Bagian Atas