Kenali Persekusi: Ancaman yang Menggerogoti Demokrasi Negeri

dalam Kasospol Update

Arti Sebuah Persekusi

Persekusi.., beberapa bulan ini kata tersebut menjadi familiar di telinga masyarakat Indonesia tatkala seringkali menghiasi layar kaca dan berbagai media massa lainnya. Persekusi sendiri bukan merupakan suatu kata yang baru saja terbentuk, menurut kbbi /per·se·ku·si/ /pérsekusi/ merupakan pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas. Fenomena persekusi telah ada sejak lama, persekusi pada abad medieval atau pertengahan dilakukan oleh masyarakat suatu kerajaan atau desa untuk memburu seseorang yang dianggap mempraktekkan witch-craft atau ilmu sihir.[1] Di Indonesia sendiri, populernya kata persekusi baru-baru ini tidak dapat dilepaskan oleh keterlibatan media massa yang berperan besar untuk mempopulerkan bahasa tersebut dengan menggalakan penggunaan kata ‘persekusi’ sebagai dalam redaksi, populernya penggunaan kata ‘persekusi’ distimulasi oleh rangkaian kasus yang hadir dan dianggap mengancam kebebasan berdemokrasi. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mendata bahwa dalam tiga tahun terakhir terjadi kasus-kasus berpotensi menjadi persekusi.  Tercatat Pada tahun 2014 terdapat 162 kasus, pada tahun 2015 terdapat 238 kasus, dan pada tahun 2016 terdapat 342 kasus yang menyangkut pelanggaran kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkeyakinan.[2] Data tersebut mengisyaratkan terjadinya peningkatan kasus yang berpotensi menjadi persekusi secara pesat. Umumnya, kasus persekusi di Indonesia erat kaitannya dengan unsur politik dan kepercayaan.

The Ahok Effect: Demokrasi Getir Dihantui, Digital Mempermudah Persekusi

Berbeda dengan persekusi pada abad medieval, media untuk melakukan praktik persekusi telah berkembang. penggunaan platform digital terutama media sosial sebagai sarana bertukar informasi disalahgunakan untuk menunjang pelaksanaan aksi persekusi. SAFENet dan beberapa oraganisasi lainnya yang tergabung dalam Koalisi Anti-Persekusi merupakan pihak yang berperan melakukan sosialisasi dan penyelidikan terkait kasus persekusi, menurut SAFENet (Southeast Asia Freedom of Expression Network), terdapat empat tahapan persekusi melalui platform digital berupa media sosial: Pertama, pihak pelaku persekusi memburu target lewat media sosial dan mencari bukti berupa informasi lengkap korban dan kata-kata yang dianggap dapat ‘dihakimi’ dengan cara persekusi. Kedua, menginstruksikan massa untuk memburu target dengan mendatangi tempat tinggal target. Ketiga, aksi penghakiman yang biasanya tak luput dari kekerasan, baik secara fisik maupun verbal. Keempat, dilaporkan ke polisi dengan tuntutan pasal 28 ayat 2 UU ITE atau pasal 156a KUHP.[3] Lebih lanjut SAFENet menerangkan maraknya persekusi di Indonesia baru-baru ini terjadi karena adanya “The Ahok Effect”. Argumen tersebut diperkuat lantaran jumlah kasus persekusi yang meningkat pesat semenjak Ahok dipenjarakan dengan pasal-pasal yang biasa digunakan untuk persekusi, data SAFENet mencatat terdapat 59 korban persekusi sejak Januari hingga Juni 2017 dan diprediksi akan terus bertambah jika tidak ditangani.[4] Pemerintah pun dituntut untuk serius menangani persmasalahan persekusi tersebut.

Persekusi, ‘Main Hakim Sendiri’, dan Respons Pemerintah

Persekusi sering disalahartikan dengan ‘main hakim sendiri’. Menurut Damar Juniarto anggota SAFENet, persekusi merupakan hal yang berbeda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi merupakan sebuah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas. Hal tersebut menjelaskan bahwa terdapat intensi dan perencanaan secara sistematis, hal tersebutlah yang membedakan persekusi dengan main hakim sendiri yang notabene seringkali terjadi secara spontan (misal: penghakiman terhadap copet di jalanan), main hakim sendiri cenderung tidak direncanakan secara sistematis. Penulis ingin menyinggung bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menganut asas praduga tak bersalah, lebih jelas hal tersebut tertera pada UU Kehakiman pasal 8 ayat (1) dan KUHAP butir tiga huruf (c), yaitu “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”[5] Dengan kata lain, seseorang tidak patut dianggap bersalah sebelum diputuskan bersalah oleh pengadilan. Secara makna dan definisi, persekusi dan main hakim sendiri merupakan hal yang berbeda, namun baik secara hukum dan moral keduanya tidak patut untuk dilakukan. Meski sudah ada landasan hukum yang kuat, pemerintah tergolong lambat untuk menangani persekusi yang kerap terjadi. Hingga akhirnya, pemerintah mendirikan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang dianggap sebagai solusi jangka panjang keamanan siber di Indonesia yang baru beroperasi pada September 2017 mendatang.[6] Pemerintah seharusnya tanggap melakukan ‘pertolongan pertama’ dengan merumuskan regulasi yang tepat sebagai solusi dini untuk menangani permsalahan persekusi.

Kesimpulan

Atas dasar pemaparan penulis, dapat dimaknai bahwa terjadinya rangkaian kasus persekusi di negeri ini haruslah dijadikan katalis introspeksi bagi seluruh golongan masyarakat. Penulis percaya bahwa baik para pemangku kuasa sebagai pembuat regulasi maupun masyarakat yang menjalankannya, secara menyeluruh perlu memahami bahaya persekusi dan melakukan upaya pencegahan terhadap ancaman tersebut. Hal yang sama juga berlaku terhadap ancaman-ancaman lainnya yang berpotensi mengubah kehidupan berbangsa yang awalnya harmonis menjadi pecah dikarenakan hadirnya konflik horizontal. Dengan demikian, Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang tepat untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut. Sejatinya, penegakan hukum secara yuridis merupakan cara yang sepantasnya ditempuh untuk memperoleh keadilan di Indonesia yang berasaskan negara hukum dan menjunjung demokrasi sebagai sistem pemerintahan. Persekusi bukanlah sebuah solusi, maknai bersama demokrasi dengan toleransi.


[1] Austin Cline, “Persecuting Witches and Witchcraft”, diakses melalui https://www.thoughtco.com/persecuting-witches-and-witchcraft-4123033 pada 10 Agustus 2017 pukul 22:21 WIB

[2] Juneka Mufid, “Kontras: Pemerintah Inkonsisten Tangani Kasus Persekusi”, diakses melalui http://www.jawapos.com/read/2017/06/15/137981/kontras-pemerintah-inkonsisten-tangani-kasus-persekusi pada 10 Agustus 2017 pukul 22:34 WIB

[3] David Oliver Purba, “Peneliti SAFENet: Ada 4 Tahapan Proses Persekusi, http://nasional.kompas.com/read/2017/06/04/20270071/peneliti.safe.net.ada.4.tahapan.proses.persekusi diakses pada 10 Agustus 23:45 WIB

[4] Lazhuardi Utama, “Persekusi di Media Sosial Terjadi karena Aparat Hukum Diam”, diakses melalui http://m.viva.co.id/digital/920663-persekusi-di-media-sosial-terjadi-karena-aparat-hukum-diam pada 11 Agustus 2017 pukul 01:04 WIB

[5] Tim Visi Yustisia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), (Jakarta: Visi Media Pustaka, 2014), hlm. 17

[6] Agus Tri Haryanto, “Badan Siber dan Sandi Negara Berpoerasi September 2017”, diakses melalui https://inet.detik.com/security/d-3517808/badan-siber-dan-sandi-negara-beroperasi-september-2017 pada 11 Agustus 2017 pukul 02:13 WIB


Oleh Rakha Andinayaka Indra

Mahasiswa Ilmu Politik 2015


Departemen Kajian Sosial dan Politik

HMIP FISIP UI 2017

Progresif Bermanfaat

Narahubung: Ricky (089662928863)