Penulis: Alvie Fernandy, Ilmu Politik 2020
Kerja sama dalam hubungan internasional yang terjadi pasti bersifat resiprokal. Namun, dalam hubungan kerja sama yang terjadi antara negara maju dan negara berkembang, ketergantungan menjadi suatu keniscayaan. Perekonomian negara berkembang (periphery/pinggiran) akan bergantung kepada negara maju (core/inti) dan hal ini dapat dikatakan sebagai hambatan pembangunan independen bagi negara itu sendiri. Biasanya, negara berkembang ini akan “dijebak” dengan negara maju yang bekerja sama dengannya agar negara berkembang itu harus terus memiliki hubungan dengan negara maju itu. Tentunya, hubungan tersebut bersifat merugikan bagi negara berkembang. Keuntungan yang didapatkan dalam hubungan seperti ini akan selalu mengalir kepada negara maju.
Hubungan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara lain—khususnya dengan negara maju—memang memiliki beragam bentuk. Berbagai dinamika pun terjadi dalam hubungan internasional Indonesia. Namun, dalam perjalanannya, sebagaimana negara berkembang lainnya, Indonesia juga tidak terlepas dari ketergantungan terhadap negara maju. Walaupun banyak sekali keuntungan yang didapatkan Indonesia ketika bekerja sama dengan negara lain, tetapi ketergantungan adalah hal yang tidak dapat terelakkan. Tidak terlepas dengan hubungan Indonesia dengan Tiongkok yang memiliki dinamikanya tersendiri.
Dinamika Kerja Sama Indonesia-Tiongkok: Lima Tahun Terakhir
Ekspor dan Impor
Dalam hal ekspor impor, Tiongkok memang menjadi salah satu negara target ekspor terbesar Indonesia. Pada 2021, Indonesia-Tiongkok baru saja menandatangani perjanjian ekonomi dalam aspek ekspor impor. Komoditas ekspor utama Indonesia ke China di antaranya adalah nikel, batu bara, lignite, minyak nabati, dan baja. Sementara itu, komoditas impor Indonesia dari China di antaranya adalah suku cadang alat transmisi, vaksin, produk dan suku cadang elektronik, bawang putih, serta produk besi baja (Timorria, 2021).
Berdasarkan publikasi neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok oleh Lokadata (2021), dapat ditunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami defisit dalam bekerja sama dengan Tiongkok. Pada 2018, Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan tertinggi dengan Tiongkok sebesar US$ 18,41 miliar—nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Pada 2019–2021 (hingga Bulan April), neraca perdagangan Indonesia selalu mengalami defisit dengan nilai impor lebih kecil daripada nilai ekspor. Pada 2019, nilai impor Indonesia dari Tiongkok mencapai US$ 44,93 miliar dan nilai ekspor sebesar US$ 27,96 miliar dengan defisit neraca perdagangan sebesar US$ 16,97 miliar.
Lalu, pada 2020, neraca perdagangan Indonesia-Tiongkok defisit US$ 7,85 miliar dengan nilai impor US$ 39,63 miliar dan nilai ekspor US$ 31,78 miliar. Masih berdasarkan Kementerian Perdagangan, pada 2021 Indonesia mengalami defisit sebanyak US$ 1,48 miliar (Kusnandar, 2022). Memang, menurut BPS, Tiongkok menjadi negara asal utama impor nonmigas Indonesia pada 2021 dengan nilai sebesar US$55,74 miliar sepanjang tahun lalu (Mahdi, 2022). Hal tersebut menjadikan Tiongkok sebagai importir terbesar bagi Indonesia.
Dinamika Investasi, Bantuan, dan Pinjaman
Tiongkok meluncurkan proyek BRI (Belt and Road Initiative) atau OBOR (One Belt One Road) yang merupakan strategi ekonomi Tiongkok dalam pembangunan dengan melibatkan negara-negara yang telah ditentukan. Walaupun BRI atau OBOR telah dicetuskan pada 2013 oleh Xi Jinping, proyek ini masih tetap memiliki dampak signifikan bagi Indonesia. Berefleksi dari lima tahun ke belakang, proyek ini juga beririsan dengan beberapa pembangunan di Indonesia. Selain itu, strategi Tiongkok ini juga berpengaruh terhadap ekonomi nasional.
Dari segi investasi, nilai yang ditanamkan Tiongkok kepada Indonesia tidaklah sedikit. Katadata (2021) telah merilis grafik yang menunjukkan bahwa pada tahun 2018, nilai investasi Tiongkok ke Indonesia sebesar US$ 2,4 miliar dan kemudian naik menjadi US$ 4,7 miliar dan US$ 4,8 miliar pada 2019 dan 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melaporkan bahwa Tiongkok menanamkan modalnya sebesar US$ 2,3 miliar ke Indonesia pada Januari hingga September 2021. Nilai investasi ini berada di peringkat kedua sebagai investor asing terbesar Indonesia (Jayani, 2021). Djauhari Oratmangun, Dubes Indonesia untuk Tiongkok, mengatakan bahwa arah investasi ekonomi terbesar kedua ini ke Indonesia akan diprioritaskan ke sektor mineral, energi terbarukan, dan ekonomi digital (Aldila, 2022).
Modal yang ditanamkan oleh Tiongkok kepada Indonesia pun terbagi ke dalam berbagai sektor. Sebagian besar investasi China selama lima tahun terakhir ditujukan ke tiga sektor, yakni industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (42%). Lalu, diikuti transportasi, gudang dan telekomunikasi (20%), serta listrik, gas, dan air (19%) (Lahadalia, 2021). Selain itu, Tiongkok juga ikut campur dalam berbagai proyek—terutama proyek pembangunan di Indonesia. Disebabkan oleh adanya inisiatif OBOR atau BRI yang dicetuskan oleh Tiongkok dewasa ini, mereka sangat gencar untuk memberikan bantuan modal terhadap pembangunan di negara-negara terpilih, terutama Indonesia.
Menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, mengatakan kemunculan BRI atau OBOR memberikan Indonesia peluang untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur yang membutuhkan biaya sekitar Rp4.796 triliun (Lahadalia, 2021). Indonesia memanfaatkan peluang yang ada untuk membangun infrastruktur di Tanah Air, termasuk pembangunan tol laut. Pentingnya Indonesia bagi Tiongkok adalah Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam inisiatif “Jalur Sutra Maritim” yang sedang dikembangkan Tiongkok—diumumkan pertama kali di Indonesia pada 2018. Hasilnya, kereta cepat pertama di Asia Tenggara mulai dibangun di Pulau Jawa dengan pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dengan nilai investasi total yang direncanakan Tiongkok sebesar Rp81,3 triliun. (Firdaus, 2020; Lahadalia, 2021).
Selain itu, Indonesia memiliki utang kepada Tiongkok yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun nonpemerintah. Berdasarkan data SULNI (Statistik Utang Luar Negeri Indonesia), per akhir Juli 2021, total ULN (Utang Luar Negeri) dari Tiongkok sebesar US$21,12 miliar. Angka itu terdiri dari utang pemerintah sebesar US$1,66 miliar, serta utang BUMN dan swasta sebesar US$19,46 miliar (CNN Indonesia, 2021). Hemat saya, penanaman modal yang dilakukan oleh Tiongkok ke Indonesia merupakan salah satu bentuk utang yang tidak langsung. Demikian karena Tiongkok ketika memberikan bantuan pinjaman dalam pembangunan proyek, pasti akan meminta timbal-balik.
Tentang Teori Ketergantungan
Teori ketergantungan adalah gagasan bahwa sumber daya mengalir dari negara pinggiran atau semi-pinggiran (dalam bentuk bahan mentah) ke negara inti dan balik lagi ke negara pinggiran atau semi-pinggiran (dalam bentuk barang jadi). Ketergantungan yang dimaksud adalah bahwa negara-negara miskin yang diasingkan ke pinggiran ekonomi dunia tidak dapat berkembang selama mereka tetap diperbudak oleh negara-negara kaya di pusat—underdevelopment (Velasco, 2002: 44). Terdapat dua konteks dalam ketergantungan, yaitu (1) ketika ada negara lokal yang relatif kuat yang menciptakan lebih banyak kontrol nasional atas pembangunan, dan (2) ketika kepentingan asing mendominasi, sehingga memungkinkan kontrol nasional yang lebih sedikit (Kapoor, 2002: 649).
Menurut Caporaso, teori ketergantungan berfokus pada kekuatan internal dan eksternal (termasuk interaksi mereka) dan menyisipkan perusahaan—sebagai aktor—dan kelas sosial sebagai unit tambahan yang penting (Caporaso, 1980: 613). Negara yang memiliki ketergantungan membutuhkan pihak eksternal untuk memenuhi perputaran penciptaan modal, ekspansi, dan akumulasi. Teori ketergantungan menekankan relevansi pertimbangan ekonomi dengan masalah politik, yaitu pada pentingnya aktor asing untuk urusan internal negara-negara yang relatif lemah (Smith, 1981: 756).
Cardoso merangkum versi teori ketergantungannya sebagai berikut: ada penetrasi keuangan dan teknologi oleh pusat-pusat kapitalis maju di negara-negara periphery dan semi-periphery; menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang baik di dalam masyarakat periphery maupun di antara mereka dan pusat-pusat; menyebabkan keterbatasan pada pertumbuhan mandiri di periphery; dan memerlukan modifikasi peran negara untuk menjamin berfungsinya ekonomi dan artikulasi politik suatu masyarakat, yang di dalamnya mengandung fokus ketidakjelasan dan ketidakseimbangan struktural (Tausch, 2003).
Cukup bergantungkah Indonesia kepada Tiongkok?
Dari segi ekspor dan impor, dapat dilihat dari pembahasan di atas bahwa Indonesia selalu mengalami defisit ketika berhubungan dengan Tiongkok dalam lima tahun terakhir. Walaupun selalu mengalami defisit, Indonesia tetap memerlukan barang jadi dari Tiongkok dan Tiongkok yang mengalami keuntungan akan tetap untuk dengan sumber daya alam yang Indonesia ekspor. Hal ini merupakan bentuk konkret dari hubungan negara core dengan negara periphery dalam konteks ekspor-impor, seperti yang telah disinggung di bagian kerangka teori. Indonesia sebagai negara periphery memerlukan barang jadi dari Tiongkok yang membantu dalam proses pembangunan. Sebaliknya, Tiongkok sebagai negara core membutuhkan sumber daya alam agar dapat dikelola menjadi barang ekonomi/barang jadi.
Dari segi bantuan atau pinjaman dan investasi, Indonesia perlu berhati-hati terhadap debt trap. Jumlah utang Indonesia kepada Tiongkok diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan masuknya proyek-proyek BRI atau OBOR yang sudah ditandatangani (Rakhmat, 2020). Hal ini membuat khawatir karena akan meningkatkan risiko Indonesia gagal bayar, seperti yang terjadi pada Sri Lanka—pengambilalihan pelabuhan akibat gagal bayar yang modal pembangunannya dipinjam dari Tiongkok. Hal ini membuat Indonesia sangat bergantung kepada Tiongkok pada akhirnya. Sama seperti yang dikonsepkan oleh teori ketergantungan, negara core akan mengeksploitasi negara periphery, sehingga sulit untuk berkembang dan tetap menjadi negara pinggiran.
Kemudian, dinamika perekonomian Tiongkok juga berpengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, memperingatkan dampak negatif terhadap semakin bergantungnya Indonesia terhadap Tiongkok, yaitu bahwa penurunan 1% dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan turut membawa penurunan sebesar 0,3% bagi Indonesia (Rakhmat, 2020). Hal tersebut menandakan bahwa ketergantungan di Indonesia sudah sampai ke tahap yang seperti itu, yaitu ketika kondisi ekonomi negara core memengaruhi negara periphery sebagai akibat dari ketergantungan.
Ketergantungan yang melekat pada Indonesia ke Tiongkok ini juga memiliki implikasi politik—bagi Indonesia khususnya. Menurut Prof. Dr. Didik J. Rachbini, hubungan perekonomian yang terjadi berhubungan dengan ekonomi-politik yang mempunyai dampak mereduksi politik bebas-aktif Indonesia (Ekonomikro, 2021). Bahkan, Indonesia seolah telah menjadi subordinasi Tiongkok—konkretnya adalah ketika kapal Tiongkok yang masuk perairan Indonesia diintervensi sekadarnya.
Posisi Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan juga menjadi dilematis. Indonesia sulit untuk mencari bargaining position karena Tiongkok adalah mitra dagang yang menjadi “tempat bergantung”. Di satu sisi, Indonesia harus bersikap tegas atas permasalahan Laut Cina Selatan ini. Hal yang seperti ini yang menjadikan hubungan bilateral sebagai ancaman juga terhadap pelemahan politik—dari segi pertahanan dan keamanan negara. Indonesia dihadapi dengan konflik kepentingan dalam melihat dan menghadapi Tiongkok.
Bagaimana Sekarang?
Indonesia memang tidak dapat lepas dalam berhubungan dengan Tiongkok. Namun, hemat saya, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan agar mereduksi ketergantungan yang sudah terjadi. Pertama, pemerintah—beserta lembaga terkait—perlu menimbang dan bernegosiasi ulang dengan Tiongkok. Kemudian, pemerintah dapat mengencangkan kembali diversifikasi kerja sama internasional. Lalu, saya melihat bahwa Tiongkok lebih membutuhkan Indonesia—daripada sebaliknya. Oleh karena itu, memikirkan ulang adalah hal yang tepat untuk dilakukan pada saat ini.
Dalam berhubungan dengan Tiongkok—secara ekonomi, Indonesia memang mengalami distribusi yang timpang. Tiongkok seolah-olah memiliki kontrol atas ekonomi, politik—politik luar negeri khususnya, dan pembangunan di Indonesia. Sudah seharusnya Indonesia untuk maju menjadi negara core agar dapat lepas dari belenggu ketergantungan. Berangkat dari kasus di negara lain dan dari kewaspadaan, Indonesia perlu berhati-hati dalam berhubungan dengan Tiongkok. Jangan sampai ada negara baru yang menjadi inang dalam perekonomian Indonesia ke depannya.
Referensi
Artikel Jurnal
Caporaso, J. A. (1980, Autumn). Dependency Theory: Continuities and Discontinuities in Development Studies. International Organization, 34(4), 605-628.
Kapoor, I. (2002). Capitalism, Culture, Agency: Dependency versus Postcolonial Theory.
Third World Quarterly, 23(4), 647-664.
Smith, T. (1981, Autumn). The Logic of Dependency Theory Revisited. International Organization, 35(4), 755-761.
Tausch, A. (2003). Social Cohesion, Sustainable Development and Turkey’s Accession to the European Union: Implications from a Global Model. Alternatives: Turkish Journal of International Relations, 2(1), 1-41.
Velasco, A. (2002). Dependency Theory. Foreign Policy, (133), 44-45. https://www.jstor.org/stable/3183555.
Sumber Online
Aldila, N. (2022, Maret 22). Investasi China ke Indonesia Bakal Diutamakan dari Sektor Ini. Ekonomi Bisnis.com. Diakses April 3, 2022, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20220322/9/1513898/investasi-china-ke-indonesia-bak al-diutamakan-dari-sektor-ini.
CNN Indonesia. (2021, Oktober 15). Kemenkeu Buka Suara soal Utang Diam-Diam RI ke China Rp245 T. CNN Indonesia. Diakses April 3, 2022, dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211015143125-532-708307/kemenkeu-buka-suara-soal-utang-diam-diam-ri-ke-china-rp245-t.
Ekonomikro. (2021, November 3). Dampak Investasi China di Indonesia, Produktif atau Korosif? Ekonomikro.com. Diakses April 3, 2022, dari https://ekonomikro.com/id/ekonomi/read/1578/dampak-investasi-china-di-indonesia–p roduktif-atau-korosif-.
Jayani, D. H. (2021, Oktober 29). Investasi Tiongkok ke Indonesia Capai US$ 2,3 Miliar hingga September 2021 | Databoks. Databoks. Diakses April 3, 2022, dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/29/investasi-tiongkok-ke-indonesia-capai-us-23-miliar-hingga-september-2021.
Kusnandar, V. B. (2022, Januari 21). Selama 14 Tahun Terakhir, Indonesia Selalu Defisit Berdagang dengan Tiongkok | Databoks. Databoks. Diakses April 2, 2022, dari
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/21/selama-14-tahun-terakhir-indon esia-selalu-defisit-berdagang-dengan-tiongkok.
Lahadalia, B. (2021, Januari 13). Mengupas Kerja Sama Investasi China di Indonesia. Money Kompas.com. Diakses April 3, 2022, dari https://money.kompas.com/read/2021/01/13/195028326/mengupas-kerja-sama-investas i-china-di-indonesia.
Lokadata Beritagar. (2021). Neraca perdagangan Indonesia terhadap Cina, 2015-2021* – Lokadata. Lokadata. Diakses April 4, 2022, dari https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/neraca-perdagangan-indonesia-terhadap-cina-2015-2021-1623813429#.
Mahdi, M. I. (2022, Januari 26). China Banjiri Impor ke Indonesia pada 2021. Data Indonesia.id. Diakses April 4, 2022, dari https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/china-banjiri-impor-ke-indonesia-pada-2021.
Rakhmat, M. Z. (2020, November 27). Indonesia makin bergantung pada Cina dan itu berbahaya: apa yang bisa dilakukan. The Conversation. Diakses April 4, 2022, dari https://theconversation.com/indonesia-makin-bergantung-pada-cina-dan-itu-berbahaya- apa-yang-bisa-dilakukan-150948.
Timorria, I. F. (2021, Desember 2). Mantap! Produk Indonesia Total Rp20,5 Triliun Bakal Serbu China. Ekonomi Bisnis.com. Diakses April 2, 2022, dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20211202/12/1472915/mantap-produk-indonesia-total- rp205-triliun-bakal-serbu-china.