Notulensi Sersan, Satu!

dalam Berita

Pada tanggal 20 April 2017, Departemen Kasospol mengadakan Sersan, Satu! yang pertama kali di tahun kepengurusan 2017 di Pengkolan Politik. Sersan, Satu! kali ini yang dimoderatori oleh Yaqub Al Abror (Ilmu Politik 2014) dan Shafina Adiva (Ilmu Politik 2016) diadakan dengan mengangkat tema “Badan Cyber Nasional: Solusi atau Delusi” yang merupakan turunan dari fokus isu Departemen Kasospol, yaitu “Partisipasi Politik di Era Demokrasi Digital”.

Di awal, diskusi lebih banyak membahas mengenai media sebagai instrumen partisipasi politik. Mayoritas peserta diskusi setuju bahwa media –terlebih lagi media sosial- merupakan salah satu instrumen dalam partisipasi politik saat ini. Saat ini, media sosial menjadi saluran yang paling mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dalam berpartisipasi di dunia politik, contohnya seperti menyatakan pendapat. Media sosial seperti twitter, facebook, line, whatsapp, dll menjadi sarana penyebaran informasi yang sangat mudah dijangkau bagi para netizen. Di lain sisi, ada juga beberapa peserta diskusi yang menyatakan bahwa media sosial tidak dapat dijadikan acuan untuk melihat seberapa besar partisipasi politik di masyarakat. Menurut peserta diskusi yang berpandangan demikian, masyarakat cenderung ramai-ramai berpartisipasi di media sosial hanya pada saat berlangsungnya event-event politik tertentu, seperti pemilu atau pilkada.

Selanjutnya, diskusi lebih mengarah kepada perkembangan hoax dan hate speech, serta urgensi pembentukan pembentukan Badan Cyber Nasional. Hampir seluruh peserta diskusi setuju bahwa hoax dan hate speech merupakan dampak negatif dari perkembangan media sosial. Lebih jauh lagi, di bidang politik, hoax dan hate speech merupakan ”senjata” yang ampuh untuk digunakan dalam menjatuhkan lawan politik. Oleh karena itu, menurut para peserta diskusi juga, hoax dan hate speech sering kali bermunculan pada saat berlangsungnya pemilu ataupun pilkada.

Walaupun sebagian besar peserta diskusi setuju bahwa hoax dan hate speech merupakan dampak negatif dari perkembangan media sosial dan merupakan hal yang harus diberantas. Akan tetapi, pandangan peserta diskusi kembali berbeda ketika mereka ditanya langkah apa yang harus diambil pemerintah dalam memberantas perkembangan hoax dan hate speech. Bagi sebagain peserta diskusi, dalam memberantas hoax dan hate speech, pemerintah harus membuat Badan Cyber Nasional yang berfungsi menyaring konten-konten yang mengandung hoax dan hate speech. Sehingga, nantinya konten berita-berita yang didapat oleh masyarakat pun terbebas dari unsur hoax dan hate speech.

Di lain sisi, sebagian peserta beranggapan bahwa dalam memberantas hoax dan hate speech, pemerintah tidak perlu membuat sebuah lembaga baru. Pemerintah hanya perlu meningkatkan tingkat pemahaman literasi di masyarakat lewat sosialisasi dan pendidikan, sehingga masyarakat tidak menerima hoax dan hate speech begitu saja. Selain itu, peserta diskusi yang beranggapan demikian, mengatakan bahwa pemerintah harusnya memaksimalkan peran-peran lembaga sejenis yang telah ada sebelumnya (Cyber Defence, Cyber Intelligence, dan Cyber Security).

Setelah itu, pembahasan diskusi berlanjut pada implikasi politis dari wacana pembentukan Badan Cyber Nasional. Pandangan dari peserta diskusi tentang pembahasan kali ini pun cukup beragam. Ada yang beranggapan bahwa pembentukan Badan Cyber Nasional ini murni merupakan upaya pemerintah memberantas hoax dan hate speech dalam rangka memberikan informasi yang membangun bagi masyarakat. Ada pula peserta yang beranggapan bahwa wacana pembentukan Badan Cyber Nasional yang diinisiasi oleh Kementrian Pertahanan, BIN, TNI AD, Polisi, dan Menkopolhukam –yang dijabat oleh eks militer- hanyalah pelaksanaan dari kepentingan militer. Lalu, ada juga peserta yang beranggapan bahwa wacana pembentukan Badan Cyber Nasional hanyalah alat dari pemerintah untuk membuat kekuasaannya stabil dan tidak terganggu.

Pembahasan tersebut merupakan sesi akhir dari Sersan, Satu! kali ini. Ada dua closing statement yang diberikan oleh Jazirah Rose Manalang (Ilmu Politik 2015) dan Rana Anis Baswedan (Ilmu Politik 2014). Jazi berpendapat bahwa pembentukan lembaga yang mengawasi serta memfilter konten-konten di media bukan merupakan solusi yang tepat. Civil Society dan masyarakat di media itu lah yang harus melakukan filter dari apa yang ada di media. Civil Society dan masyarakat itulah yang harus lebih kritis dalam menerima info-info dari media. Setelah itu, Rana juga beranggapan bahwa pembentukan Badan Cyber Nasional yang memiliki kekuatan “super” harus diawasi oleh masyarakat itu sendiri agar nantinya lembaga tersebut tidak disalahgunakan oleh kepentingan-kepentingan yang ada.


Departemen Kajian Sosial dan Politik

HMIP FISIP UI 2017

Progresif Bermanfaat

Narahubung : Ricky (089662928863)