Partisipasi Warga dalam Pilkada Langsung: Studi Kasus Kawal Pilkada Pada Pemilihan Langsung Kepala Daerah DKI Jakarta Tahun 2017

dalam Kasospol Update

Kejatuhan rezim Orde Baru dan dimulainya Reformasi tidak hanya membawa pergantian rezim politik, tetapi juga telah mendorong proses demokratisasi politik ke arah yang lebih luas dalam sistem politik nasional dan lokal. Politik saat ini pun telah banyak dimeriahkan oleh partisipasi masyarakat yang berbasis voluntarisme atau kesukarelawanan. Faktanya, sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017, muncul kelompok-kelompok relawan dari kalangan masyarakat yang mendukung (bakal) calon gubernur. Beberapa kelompok tersebut di antaranya adalah Teman Ahok, Sahabat Sandiaga Uno, Sahabat Djarot, Relawan Adhyaksa, Pendukung Yusril, dan Suka Haji Lulung. Munculnya kelompok-kelompok ini menjadi tren baru sejak Pemilu 2014.

Seperti pada kasus pelaksanaan Pemilu 2014, muncul relawan yang bergotong royong atas dasar keinginan sendiri untuk mendukung salah satu kandidat. Berbagai agenda politik pun dilakukan oleh relawan dengan tujuan untuk menghimpun masyarakat dengan harapan dapat bersama mendukung calon yang dikehendaki. Selain relawan yang mendukung kandidat, muncul juga relawan independen yang bergerak atas kehendak sendiri untuk turut menjaga integritas hasil pemilu. Platform crowdsourcing monitoring kawalpilkada.org adalah salah satu contoh partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan yang menjaga integritas hasil pemilu.

Kawalpilkada.org memuat tabulasi dari hasil rekapitulasi data scan C1 plano (jumlah perolehan suara di masing-masing TPS) untuk pemilihan kepala daerah tahun 2014. Pengoperasian dari kawalpilkada.org ini dilakukan sepenuhnya oleh relawan-relawan, baik pengembang aplikasi maupun 700 relawan yang memasukkan data. Relawan yang terdiri dari netizen independen ini secara sukarela memasukkan data secara gotong royong.

Dimensi dari partisipasi masyarakat dalam pemilu memang luas, tapi melihat dari fenomena Pemilu 2014, tergambar dua jenis partisipasi masyarakat, yakni: partisan dan nonpartisan. Aktivitas yang dilakukan relawan dalam memobilisasi massa adalah suatu bentuk partisipasi yang berpihak pada pemenangan salah satu kandidat. Sementara aktivitas relawan dalam menghimpun data kepemiluan terlihat sebagai suatu upaya untuk ikut menjaga integritas pemilu.

Fenomena baru demokrasi Indonesia ini dapat dikategorikan sebagai kebangkitan politik masyarakat sipil yang menandai lahirnya partisipasi warga dalam politik. Kebangkitan politik sipil dapat ditelusuri melalui kehadiran relawan politik yang tersebar di seluruh Indonesia tanpa mempermasalahkan sekat agama, etnis atau ras (primordialisme). Relawan politik ini kemudian menciptakan asosiasi sipil secara spontan dengan mengedepankan kepercayaan publik tanpa diperintah oleh partai politik apapun. Pemilihan kepala daerah (Pilkada) ini pun secara langsung menjadi momentum yang sangat penting bagi proses demokratisasi politik di tingkat lokal. Penulisan makalah ini dilakukan karena penulis hendak meninjau fenomena munculnya relawan demokrasi dan dampaknya bagi partisipasi politik warga dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2017.

Munculnya sejumlah kelompok relawan pengawas TPS menandai partisipasi politik warga yang meningkat dan menjadi tren baru dalam pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat untuk turut ambil bagian sebagai alat pengontrol dari kegiatan demokrasi sebagai upaya untuk menciptakan pemilu yang transparan dan akuntabel. Tentunya banyak bentuk partisipasi masyarakat, khususnya di era digital ini perkembangan teknologi semakin maju dan telah banyak menawarkan kemudahan dalam aktivitas manusia, salah satunya aktivitas masyarakat untuk mengontrol penyelenggaraan Pilkada Proses pelaporan kecurangan juga dapat dilakukan secara efektif dan efisien melalui platform kawal.pilkada.org sebagai salah satu aplikasi yang mendukung lembaga pengawasan pada pemilihan umum. Kawal Pilkada dalam melakukan pengawasan terhadap pilkada juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses pengawasan. Ketelibatan masyarakat dalam proses pengawalan pilkada ini sering disebut sebagai relawan kawal pilkada. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengawasan di lapangan dan dapat melaporkan langsung kepada lembaga ini melalui bukti-bukti yang ada dilapangan dalam bentuk foto ataupun laporan temuan lapangan lainnya. Dalam konteks ini menarik untuk dikaji mengenai fenomena kemunculan kelompok relawan dalam pilkada dan mekanisme kerja relawan dalam mengawal penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, sehingga penulis ingin mempertanyakan fenomena tersebut dengan mengajukan pertanyaan kajian yaitu:

Bagaimana partisipasi politik warga dalam Kawal Pilkada pada Pilkada Langsung DKI Jakarta Tahun 2017?

Partisipasi Politik

Konsep partisipasi politik merupakan sesuatu yang beragam bentuknya dan menjadi salah satu ciri negara yang menganut demokrasi, namun setidaknya terdapat dua konsep besar yang dikemukakan oleh para ilmuwan politik yang dianggap penulis relevan dalam makalah ini. Penulis dalam hal ini membatasi konsep partisipasi yang berkaitan dengan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan warga negara dalam Pemilihan Umum (sebelum, ketika pemilihan dan setelah) atau dinamakan partisipasi warga dalam demokrasi elektoral – sejauh mana peran dan keterlibatan masyarakat dalam Pemilu melalui pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pilkada.

Konsep pertama, dalam The 1995-1997 Value Survey, Charles Andrian dan James Smith membagi jenis-jenis partisipasi menjadi tiga yaitu partisipasi pasif, aktif dan protes (Maridjan, dalam Andrian&Smith, 2006:67) . Partisipasi pasif adalah partisipasi dilihat dari keterlibatan politik seseorang yakni sejauh mana orang melihat politik sebagai sesuatu yang penting, minat terhadap politik, sering berdiskusi mengenai isu politik. Partisipasi aktif ialah sejauh mana partisipasi orang terlibat dalam organisasi, voluntary associations seperti kelompok keagamaan, organisasi buruh dan relawan demokrasi. Terakhir, partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes seperti ikut menandatangani petisi, melakukan boikot dan demonstrasi. Konsep kedua, Herbert McClosky seorang tokoh dan teoritis partisipasi yang dikutip oleh Miriam Budiardjo mendefinisikan partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari masyarakat/warga dengan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan publik. Kegiatan yang dimaksud ialah peran warga dalam setiap agenda desentralisasi seperti Pilkada. Mulai dari proses pendidikan politik melalui sosialisasi proses pengawalan Pilkada hingga aksi langsung proses pengawalan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Crowdsourcing Monitoring dalam Pilkada

Konsep ini dibagi dalam dua istilah yaitu crowdsourcing  dan monitoring yang lazim digunakan dalam disiplin ilmu teknologi infomatika. Monitoring secara sederhana  didefinisikan sebagai upaya mengawasi sesuatu, dalam hal ini mengawasi penyelenggaraan Pilkada, sedangkan crowdsourcing oleh Miftah Andriansyah, Teddy Oswari dan Budi Prijanto didefinisikan sebagai pelibatan yang tidak terbatas dan tanpa memandang latar belakang pendidikan, kewarganegaraan, agama, amatir atau professional yang ingin memberikan kontribusinya atau solusi atas suatu permasalahan yang dilemparkan oleh individu, perusahaan atau lembaga, baik dibayar atau secara gratis. Selain itu, Ramlan Surbakti dan Hari Fitrianto memaparkan bahwa crowdsourcing ialah mekanisme voluntarisme atau aktivitas politik di era digital dengan memaksimalkan data informasi dari khalayak luas mengenai pelanggaran masa kampanye dan kecurangan pemilu melalui SMS, e-mail dan media sosial.

Istilah tersebut bukan hal yang baru, melainkan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perilaku dan sikap memonitori atau mengawal secara bersama-sama proses penyelenggaraan Pilkada yang bertujuan untuk mengantisipasi berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemilihan suara. Hal ini disebabkan bahwa partisipasi warga tidak hanya pada kehadiran untuk memilih di TPS, tetapi juga melibatkan aktivitas pengawalan Pilkada baik secara offline maupun online melalui pemanfaatan teknologi infomasi seperti media sosial. Lebih jauh, Verrianto Madjowa, Diah Setiawaty, Yuandra Ismiraldi dan Ramda Yanurzha dalam “ Modul Open Data Pemilu” pada bagian Partisipasi Masyarakat dan Generasi Digital menjelaskan bahwa momen Pemilu 2014 menjadi tonggak lahirnya sejumlah relawan yang menggunakan teknologi informasi untuk memantau proses pesta demokrasi, kemudian terus berkembang ke sejumlah pilkada, salah satunya Pilkada Serentak tahun 2015 dan tahun 2017.

Crowdsourcing monitoring atau pengawalan secara gotong royong oleh warga dijadikan sebagai tindakan para relawan politik untuk mencegah potensi kecurangan secara dini. Selain itu sebagai wadah yang luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi dengan menghadirkan keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pilkada hingga pelantikan calon terpilih. Keterbukaan informasi yang dimaksud ialah upaya yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membentuk kegiatan positif dalam membuka data informasi yang mudah diakses, memungkinkan tumbuhnya relawan dan memperluas partisipasi publik melalui berbagai media seperti media sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan pilkada.

Pada era digital ini, upaya yang efektif dan efisien dilakukan yaitu dengan memanfaatkan aplikasi digital. Para pegiat demokrasi digital menawarkan cara-cara alternatif yang cerdas dan efektif dalam pengawalan pilkada melalui edukasi kepada pemilih dan pengawasan serta pemantauan aktif oleh relawan Pilkada melalui aplikasi. Dalam artikel yang ditulis oleh Damar Juniarto dalam Pusat Penelitiaan Politik LIPI, ia menjelaskan bahwa peran internet dalam gerakan demokrasi Indonesia diinisiasi oleh partisan dan media massa yang ditujukan untuk kepentingan pemilu dengan jumlah 20 platform. Dalam hal ini mencakup tahap-tahap proses mulai dari pemutakhiran daftar pemilih (DP), pencalonan, pengawasan kampanye, penghitungan suara di TPS dan pengawalan hasil rekapitulasi suara, bahkan hingga pengawasan kinerja kandidat terpilih.

Kawal Pilkada dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017

Kawal Pilkada digagas oleh generasi muda dari beberapa kelompok masyarakat sipil, seperti Code4Nation, Turun Tangan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, serta Data Science Indonesia. Mereka mengembangkan laman kawalpilkada.id untuk menyajikan informasi pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada DKI Jakarta putaran pertama tahun 2017. Tidak hanya itu, laman tersebut juga menyediakan tabulasi perolehan suara pilkada yang direkapitulasi secara swadaya oleh relawan.

Tidak seperti grup-grup relawan yang terang-terangan mendukung capres/cawapres tertentu, relawan crowdsourcing ini tidak memiliki preferensi politik terhadap salah satu calon. Mereka muncul dan berpartisipasi karena dua alasan. Pertama, dipicu oleh transparansi KPU dalam membuka data-data pemilu, khususnya scanning C1 plano yang diunggah KPU ke jaringan internet.

Para relawan ini memanfaatkan data yang disediakan KPU pusat dalam beberapa sistem aplikasinya, seperti profil kandidat serta unggahan hasil pindai formulir C1 atau hasil penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara (TPS). Sebagai gerakan sosial pengawasan pilkada, kemunculan Kawal Pilkada tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan Kawal Pemilu 2014.  Hasil rekapitulasi swadaya hasil pemungutan suara di tingkat TPS yang diunggah ke Kawal Pemilu 2014 menjadi rujukan masyarakat yang ingin segera mengetahui hasil pemilihan presiden.

Kedua, kegelisahan atas kondisi pasca pemungutan suara yang sangat panas, karena hasil pilpres yang sangat ketat. Apalagi, situasi pun dibuat makin tak menentu oleh quick count lembaga-lembaga survei yang bertolak belakang: ada yang memenangkan Jokowi, ada yang memenangkan Prabowo. Bahkan, Jokowi maupun Prabowo pun ikut mendeklarasikan kemenangannya berdasarkan hasil quick count itu. Sementara itu, hasil resmi pilpres masih harus menunggu waktu, karena proses rekapnya yang manual berjenjang.

Para relawan crowdsourcing ini berhasil merekap hasil penghitungan suara dari 500 ribu lebih TPS. Dan, karena yang direkap para relawan ini adalah data riil, bukan data sampel seperti quick count, hasilnya lebih mampu meraih kepercayaan publik.

Kawal Pilkada bergerak dengan tenaga relawan. Relawan-relawan tersebut akan mengambil foto formulir C1 plano di masing-masing tempat pemungutan suara (TPS). Formulir C1 adalah dokumen yang berisi hasil penghitungan suara di sebuah TPS. Dalam formulir tersebut, petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan menghitung berapa banyak suara untuk pasangan calon tertentu serta berapa banyak suara yang tidak sah.

Setelah mengambil foto, para relawan harus mengunggah foto tersebut melalui aplikasi Kawal Pilkada yang dapat diunduh di Google Play Store dan Apple AppStore. Berikutnya, giliran para administrator mengambil alih. Data tersebut kemudian akan diolah oleh para administrator dan ditampilkan dalam bentuk peta, beserta keterangan persentase perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Munculnya Fenomena Relawan dalam Pilkada Langsung

Kelompok relawan politik telah menjadi entitas baru dalam praktik politik dan pemilu. Relawan politik menjadi satu kelompok di luar struktur partai politik dan tim kampanye yang turut berkontribusi bagi pemenangan kandidat peserta pemilu. Marcin Walecki, doktor Hukum dan Ilmu Politik lulusan Oxford, menyebut relawan ini sebagai partai ketiga–organisasi yang memengaruhi hasil pemilu, tapi dia bukan pelaku atau partai politik peserta pemilu. Praktik ini memang lazim terjadi di negara-negara yang berdemokrasi. Kehadiran relawan politik pada akhirnya menciptakan tradisi baru perpolitikan Indonesia yakni tradisi voluntaristik.

Membaca gerakan relawan politik dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017 tentu tidak terlepas dari sosial media. Peran media sosial dalam ranah politik digital dapat menjadi kekuatan potensial dalam politik Indonesia. Keberadaanya telah banyak mengubah rekonfigurasi politik Indonesia, termasuk ikon penting dalam mendorong kemunculan berbagai gerakan aktivisme digital yang kemudian melahirkan fenomena relawan politik dalam kontestasi Pilkada DKI Jakarta 2017.

Partisipasi politik masyarakat pun terbagi ke dalam dua kategori, yakni: non-partisanship dan partisanship. Kedua kategori tersebut terletak pada keberpihakan dan pemenuhan prinsip-prinsip partisipasi masyarakat. Garis tegas perbedaan keduanya berada pada relasi suatu kelompok dengan kandidat. Jika ia (kelompok) tidak terlibat dalam pemenangan kandidat, maka ia dapat dikategorikan sebagai relawan, independen, atau partisipasi masyarakat yang bersifat partisipan. Sebaliknya, jika ia (kelompok) terlibat dalam upaya pemenangan kandidat, maka kelompok tersebut digolongkan sebagai tim sukses pemenangan kandidat tertentu. Dengan kata lain, kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai kelompok partisipan yang ikut aktif dalam pemenangan pemilu, sebagaimana Tim kampanye suatu Calon/Pasangan Calon.

Fenomena relawan yang terlibat dalam pemenangan ini senada dengan kategori-kategori kampanye. Kampanye didefinisikan sebagai kerja terkelola yang berusaha agar calon dipilih atau dipilih kembali dalam suatu jabatan. Bedanya, kampanye menjadi cara yang digunakan oleh para calon untuk merayu pemilih, agar pemilih mau memberikan suaranya untuk mereka dengan sumber dana yang berasal dari partai politik dan calon, sumbangan perseorangan, dan perusahaan.

Peran relawan dinilai sebagai salah satu penentu tingkat partisipasi masyarakat, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi bisa berjalan dengan baik dan demokratis. Peran relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia seolah telah menjadi pilar utama pelembagaan demokrasi. Dengan cara masing-masing, para relawan politik tidak jarang bergerak tanpa koordinasi dan terstruktur, tetapi dapat bergerak sendiri untuk mendukung calon presiden pilihannya. Tanpa disadari, relawan politik telah mampu membangun pelembagaan budaya partisipatif.

Pelanggaran-Pelanggaran yang Ditemukan dalam Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017: Data

Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilihan umum daerah, legislatif ataupun presiden biasanya rawan dengan pelanggaran ataupun kecurangan. Namun kemungkinan kecurangan yang akan terjadi di Pilkada DKI Jakarta sebenarnya lebih kecil dibandingkan di daerah lain. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia. Apalagi DKI Jakarta merupakan ibukota dari negara republik Indonesia. Hal ini akan semakin memfokuskan DKI sebagai kota yang bersih dari segala bentuk kecurangan dalam setiap pemilihan umum. Namun ini tidak semata-mata membuat Pilkada DKI menjadi bebas dari kecurangan. Dengan menjadi salah satu kota yang yang paling disorot pilkada DKI sekarang ini dapat dikatakan memiliki sebuah keuntungan. Penyenggaraan pilkada yang ada di DKI Jakarta menjadi pilkada yang paling disorot di Indonesia. Filosofinya apabila orang bekerja di bawah sorotan dan biasanya akan bekerja lebih optimal.

Meski begitu tidak dapat dipungkiri pilkada DKI Jakarta tahun ini adalah pilkada yang paling ‘panas’ di antara daerah-daerah lain dan juga dibandingkan pilkada sebelumnya. Hal yang paling menarik adalah dalam Pilkada DKI Jakarta terdapat tiga pasangan calon. Tentunya hal ini apabila dielaborasi latar belakangnya mewakili tiga kepentingan politik besar yang berbeda. Dengan melihat perbedaan latar belakang, dapat menunjukkan bagaimana koalisi-koalisi didalamnya menjadi koalisi yang sangat kompetitif yang memiliki kekuatan dan basis massa masing-masing, sehingga diperlukan sebuah pengawasan yang ketat melihat panasnya Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 ini. Dalam pilkada kali ini tipisnya selisih hasil polling elektabilitas antar kandidat berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak pilih ataupun kecurangan lain dalam Pilkada DKI Jakarta yang akan memicu sengketa hasil Pemilu.

Dalam hal ini Kawal Pilkada menjelaskan berbagai potensi pelanggaran yang dapat terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Sejak tahun 2012 permasalahan DKI Jakarta terdapat pada permasalahan DPT (Daftar Pemilih Tetap) – tidak terdaftarnya para pemilih ini, dengan kondisi tersebut pemilih yang tidak terdaftar di DPT biasanya enggan untuk datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) meski sebenarnya mereka tetap bisa menggunakan hak suaranya di TPS dengan menggunakan e-ktp.

Potensi pelanggaran kedua ialah Formulis C6 tidak disebar kepada masyarakat. Formulir C6 merupakan surat pemberitahuan untuk memilih. Sama seperti pemilih yang tidak terdaftar di DPT, akhirnya banyak pemilih yang menjadi enggan untuk memilih dan kemudian suara mereka rentan untuk disalahgunakan. Dengan tidak adanya penyebaran informasi terkait hal ini dapat dilakukan penyalahgunaan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Seperti digunakan oleh orang lain. Tidak terlepas dari itu pemilihan ganda juga masih ditemukan. Dalam hal ini terdapat sebuah undang-undang yang telah mengatur tentang pemilih ganda. Menurut UU No. 12 Tahun 2008 Pasal 115, pemilih ganda atau orang yang menggunakan identitas palsu terancam hukuman pidana penjara.

Selain pelanggaran terkait DPT, juga terdapat kecurangan yang sering terjadi di Pilkada, diantaranya: (1) Kecurangan logistik, Alasan logistik ini juga yang membuat penting untuk memiliki rekap pemilih yang akan menggunakan suket (surat keterangan) di TPS. (2) Praktik Politik Uang, hampir semua permasalahan yang ada di Mahkamah Konstitusi masih seputar praktik politk uang. (3) Petugas yang tidak netral, Netralitas petugas penyelenggara pilkada terutama dalam level TPS sangat penting untuk mengantisipasi kecurangan. Sehingga kawal pilkada menghimbau untuk meminimalisir pelanggaran dan kecurangan pilkada, maka masyarakat juga diharapkan dapat berperan aktif mengawasi pelaksanaan pemilu dan perhitungan hasil rekapitulasi. Warga atau kelompok relawan diharapkan mengambil foto yang menunjukkan indikasi kecurangan-kecurangan selama pencoblosan dan hasil suara di formulir C1 dengan menggunggahnya ke media sosial atau ke aplikasi-aplikasi pemantau suara yang ada.

Lewat fitur baru aplikasi Kawal Pilkada yang diluncurkan Code4nation, Kawal Pilkada sebagai salah satu lembaga pengawasan oleh masyarakat terhadap Pilkada sendiri mendorong masyarakat untuk aktif sebagai pemilih dan pemerhati kelangsungan pesta demokrasi. Masyarakat dapat melaporkan langsung hasil temuan-temuan yang dianggap ganji di lapangan yang nantinya laporan=laporan tersebut akan ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib yaitu Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu).

Analisis Berdasarkan Teori dan Data

Kawal Pilkada sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang didirikan sebagai salah satu lembaga penyedia informasi terkait calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada. Kawal Pilkada yang merupakan lembaga independen tidak memiliki preferensi dukungan politik kepada partai politik ataupun kepada setiap calon yang akan ikut berpartisipasi dalam pilkada DKI Jakarta. Kawal Pilkada dalam perkembangannya juga melakukan pengawan terkait penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam proses pengawasan yang dilakukan Kawal Pilkada sendiri selalu melakukan evalusi kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum). Banyak sekali cara yang dilakukan oleh Kawal Pilkada untuk mengawasi jalannya pilkada langsung, terutama yang terjadi di Jakarta. Dalam pilkada 2017 ini Jakarta memiliki tiga pasang calon yang memeriahkan pesta pemilihan umum yang diselenggarakan untuk merebutkan kursi Gubernur DKI Jakarta.

Tiga pasang calon kepala daerah yang bersaing untuk merebutkan kursi bergengsi di Jakarta sangat terlihat jelas memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Dengan adanya perbedaan latar belakang dari setiap pasangan akan menunjukan bagaimana koalisi-koalisi didalamnya menjadi koalisi yang sangat kompetitif yang memiliki kekuatan dan basis massa masing-masing, sehingga diperlukan sebuah pengawasan yang ketat melihat betapa sengitnya Pilkada DKI Jakarta Tahun 2017. Ketiga kandidat berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak pilih ataupun kecurangan lain dalam Pilkada DKI Jakarta.

Kawal Pilkada yang hadir sebagai salah satu lembaga pengawasan dalam Pilkada Jakarta ini tentunya akan sangat kesulitan apabila mengawasi satu persatu kecurangan yang ada dalam pemilihan yang nantinya terjadi. Oleh karena itu Kawal Pilkada sendiri menghadirkan sebuah terobosan terbaru dimana, dalam bentuk pengawasan langsung di lapangan Kawal Pilkada ingin mengajak masyarakat untuk aktif secara lansung dalam mengawasi Pemilihan Kepada Daerah ini. Istilah Voluteer atau relawan menjadi panggilan kepada setiap masyarakat yang berpartisipasi dalam pengawasan pilkada ini. Relawan Kawal Pilkada menjadi sebutan yang menunjukan ciri khas mereka sebagai salah satu bentuk partisipasi politik secara langsung oleh masyarakat dalam keterlibatannya dalam pesta demokrasi.

Hadirnya kelompok relawan politik telah menjadi sebuah bentuk baru dalam praktik politik dan pemilu. Relawan politik ini dapat dijelaskan sebagai satu kelompok di luar struktur partai politik ataupun tim pemenangan salah satu calon dalam pemilihan umum. Relawan Politik yang tim penulis sajikan kali ini lebih membahas mengenai peranannya sebagai salah alat pengawasan keberlangsungan dan kelancaran pilkada langsung yang ada di Indonesia terutama daerah-daerah yang sedang berlansung proses pemilihan kepala daerah.

Mekanisme voluntarisme atau aktivitas politik yang dilakukan oleh para relawan di era digital ini pun dilakukan dengan memaksimalkan data informasi dari khalayak luas mengenai pelanggaran masa kampanye dan kecurangan pemilu melalui SMS, e-mail dan media sosial. Proses mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh para relawan ini akan ditampung terlebih dahulu oleh KawalPilkada.id yang kemudian akan dipilah-pilah terlebih dahulu sebelum nantinya akan langsung ditindak lanjutin oleh Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu).

Dengan adanya Relawan Kawal Pilkada ini yang terlibat secara langsung dalam pengawasan pilkada, akan meningkatkan ketertarikan masyarakat untuk bisa lebih aktif dalam salah satu bentuk perwujudan nilai-nilai demokrasi. Dimana dalam setiap proses demokrasi diperlukan keterlibatan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Kesimpulan

Otonomi daerah telah melahirkan fenomena relawan. Keadaan tersebut telah membuat partisipasi masyarakat yang awalnya hanyalah sekedar melaksanakan partisipasi elektoral atau hanya sebagai subjek ketika hari H pencoblosan, menjadi partisipan yang aktif dan mampu terlibat dalam proses pengawasan Pilkada DKI Jakarta 2017. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh calon maupun panitia penyelenggara saat pemilihan berlangsung dapat direduksi dengan adanya fenomena relawan yang aktif dalam proses pengawalan Pilkada seperti Kawal Pilkada. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat menimbulkan keresahan di masyarakat yang berujung pada ketegangan sosial dan hingga dapat mengakibatkan bentrokan massa. Oleh sebab itulah, partisipasi politik warga dalam Kawal Pilkada merupakan wujud dari kesuksesan dalam perjuangan mengawal demokrasi tingkat lokal yang lebih baik.


 Oleh :

Arief Ismaryanto, Politik 2014

Nurul Fajri Vidi Astuti, Politik 2015

Rizki Iramdan Fauzi, Politik 2015


Departemen Kajian Sosial dan Politik

HMIP FISIP UI 2017

Progresif Bermanfaat

Narahubung: Ricky (089662928863)