PEDOMAN DASAR KEGIATAN KEMAHASISWAAN IKATAN KELUARGA MAHASISWA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA

(PDKK IKM FISIP UI)

TAHUN 2012


BAB 1

KETENTUAN UMUM LEMBAGA KEMAHASISWAAN FISIP UI

Pasal 1

(1)  Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia adalah wadah formal dan legal bagi seluruh aktifitas kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

(2)  Kedaulatan  berada  di  tangan  mahasiswa  dan  dilaksanakan  sepenuhnya menurut Pedoman Dasar Kegiatan Kemahasiswaan IKM FISIP UI

Pasal 2

Lembaga Kemahasiswaan dalam wadah IKM FISIP UI adalah:

  1. Badan Perwakilan Mahasiswa
  2. Badan Eksekutif Mahasiswa
  3. Badan Otonom
  4. Himpunan Mahasiswa Jurusan/Program Studi

BAB II

ASAS, SIFAT, TUJUAN, DAN USAHA

Pasal 3

IKM FISIP UI berdasarkan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Pasal 4

IKM FISIP UI bersifat kekeluargaan, kemahasiswaan, keilmuan, kepekaan sosial, dan kebersamaan.

Pasal 5

IKM FISIP UI bertujuan untuk bersama-sama sivitas akademika lainnya :

  1. Berusaha mewujudkan insan akademis yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berwatak serta bertanggung jawab kepada bangsa dan negara Indonesia.
  2. Melaksanakan Tri  Dharma Perguruan Tinggi  secara ilmiah sebagai salah satu peran aktif mahasiswa dalam pembangunan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Semua usaha yang dilakukan oleh lembaga kemahasiswaan dalam rangka mencapai tujuan tersebut sesuai dengan asas dan sifat kegiatan.

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 7

Anggota IKM FISIP Universitas Indonesia adalah mahasiswa S1 Reguler, Paralel, dan Kelas Khusus Internasional FISIP UI

Pasal 8

  1. Anggota  IKM  FISIP  Universitas  Indonesia  terdiri  dari  anggota  biasa  dan anggota aktif.
  2. Anggota Biasa adalah setiap mahasiswa FISIP UI yang terdaftar di FISIP UI, meliputi s1 Reguler, Paralel, dan Kelas Khusus Internasional
  3. Anggota aktif adalah anggota biasa IKM FISIP UI yang telah dinyatakan lulus dalam proses pembinaan anggota aktif di tingkat fakultas

 

Pasal 9

  1. Pembinaan adalah proses peningkatan status anggota biasa menjadi anggota aktif IKM FISIP UI
  2. Pembinaan memiliki muatan berupa pengenalan fakultas, akademis profesi, kerohanian dan nilai kemahasiswaan

Pasal 10

  1. Penanggung Jawab pembinaan adalah Badan Perwakilan Mahasiswa FISIP UI
  2. Pelaksana Konsep, Alur, dan Teknis Pembinaan adalah seluruh lembaga kemahasiswaan FISIP UI

Pasal 11

Hak anggota Aktif Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia:

  1. mendapatkan  pelayanan  dan  fasilitas  Ikatan Keluarga  Mahasiswa  FISIP  UI, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  2. mengeluarkan pendapat secara lisan dan/atau tulisan;
  3. memilih dan/atau dipilih sebagai Anggota Umum BPM FISIP UI
  4. memilih  dan/atau  dipilih  sebagai  ketua  lembaga  di  IKM  FISIP  UI,  sesuai dengan prosedur yang berlaku
  5. berpartisipasi  dalam  kegiatan-kegiatan  Ikatan  Keluarga  Mahasiswa  FISIP Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku
  6. berpartisipasi sebagai pengurus lembaga kemahasiswaan di Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku;
  7. membela diri dan/atau mendapatkan pembelaan apabila akan dan/atau telah dikenakan sanksi di dalam/atau di lingkungan FISIP Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan
  8. mengajukan tuntutan kepada Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia dan/atau lembaga di dalam ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, sesuai dengan prosedur yang berlaku

 

Pasal 12

Hak anggota Biasa Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia sama dengan hak anggota aktif, kecuali :

  1. Hak untuk dipilih menjadi Anggota Umum BPM FISIP UI serta Ketua dan Wakil Ketua BEM FISIP UI
  2. Hak untuk dipilih menjadi Ketua Lembaga di IKM FISIP UI
  3. Hak berpartisipasi sebagai pengurus BEM dan BPM FISIP UI

 

Pasal 13

Kewajiban Anggota Ikatan Keluaga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia :

  1. mentaati dan melaksanakan PDKK FISIP Universitas Indonesia dan/atau aturan-aturan lain yang berlaku di Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia;
  2. menjaga nama baik Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia; dan
  3. melaksanakan sanksi yang ditetapkan bila terbukti melanggar PDKK IKM FISIP UI

Pasal 14

  1. Setiap Anggota  IKM  FISIP  UI  yang  melanggar  kewajiban  akan  dikenakan sanksi
  2. Ketentuan tentang mekanisme pemberian sanksi akan diatur kemudian

Pasal 15

Anggota   Ikatan   Keluarga   Mahasiswa   FISIP   Universitas   Indonesia   dinyatakan kehilangan status keanggotaan-nya apabila :

  1. tidak terdaftar lagi secara akademis sebagai mahasiswa FISIP Universitas Indonesia;
  1. meninggal dunia.

BAB IV

KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN

Pasal 16

Keuangan, kekayaan, dan perbendaharaan lembaga kemahasiswaan meliputi segala uang tunai, surat-surat beharga, piutang dan barang-barang yang dimiliki secara sah dan halal.

Pasal 17

  1. Segala sesuatu yang menyangkut persoalan barang-barang milik lembaga kemahasiswaan harus diinvetariskan dan dapat dipertanggungjawabkan pada setiap periode kepengurusan.
  2. Segala  sesuatu yang menyangkut utang  dan piutang menjadi tanggung jawab kepengurusan periode yang bersangkutan.
  3. Segala sesuatu yang menyangkut persoalan barang-barang milik kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan adil.

Pasal 18

Sumber-sumber keuangan lembaga kemahasiswaan berasal dari :

  1. Dana Kemahasiswaan Fakultas dan Universitas
  2. Hasil usaha sendiri (mandiri) yang sah dan halal.
  3. Sumbangan atau usaha lainnya yang sah dan halal dan tidak mengikat

Pasal 19

Setiap lembaga kemahasiswaan wajib mempertanggungjawabkan laporan keuangan secara transparan, berkala, dan dipublikasikan kepada publik.

BAB V

FORUM LEMBAGA MAHASISWA

Pasal 20

  1. Forum  Lembaga  Mahasiswa  yang  selanjutnya  disebut  FORBAMA  merupakan forum yang memiliki otoritas tertinggi dalam Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP UI.
  2. Anggota FORBAMA terdiri atas;
    1. Pimpinan Badan Perwakilan Mahasiswa dan/atau perwakilannya;
    2. Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa dan/atau perwakilannya
    3. Semua Ketua Badan Otonom Mahasiswa dan/atau perwakilannya;dan d. Semua    Ketua    Himpunan    Mahasiswa    Jurusan/Program    Studi dan/atau perwakilannya;
  3. Setiap anggota FORBAMA mempunyai hak suara yang sama.
  4. Segala putusan FORBAMA ditetapkan dengan musyawarah untuk mufakat dan bersifat mengikat seluruh mahasiswa Ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP UI.

Pasal 21

Wewenang FORBAMA

  1. melakukan perubahan terhadap PDKK;
  2. membentuk, mengubah, dan mencabut Ketetapan FORBAMA
  3. melakukan koordinasi antar lembaga di ikatan Keluarga Mahasiswa FISIP UI
  4. mengesahkan  pendirian  dan  pembubaran  Badan  Otonom  Mahasiswa yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam ketetapan BPM;
  5. Menjadi mediator dan mewakili dalam kasus-kasus tertentu.

Pasal 22

Persidangan FORBAMA

  1. Pimpinan Tetap FORBAMA terdiri atas tiga orang yang berbentuk presidium.
  2. Pimpinan Tetap FORBAMA dipilih dalam Sidang Pleno FORBAMA.
  3. Masa  Jabatan  Anggota  dan  Pimpinan  Tetap  FORBAMA  berlaku  selama  satu periode kepengurusan.

Pasal 23

  1. Sidang-sidang   FORBAMA   dilakukan   dengan   mengutamakan   musyawarah untuk mufakat.
  2. Persidangan terdiri atas:
    1. Sidang Umum
    2. Sidang Pleno
    3. Sidang Dengar Pendapat
    4. Sidang Istimewa
  3. Mekanisme sidang diatur melalui ketetapan FORBAMA

BAB VI

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 24

Badan Perwakilan Mahasiswa selanjutnya disingkat BPM adalah lembaga tinggi yang memiliki fungsi legislatif di dalam IKM FISIP UI.

Pasal 25

Keanggotaan BPM terdiri dari :

  1. Perwakilan  Umum  yang  dipilih  secara  langsung,  umum,  bebas  dan rahasia oleh mahasiswa melalui mekanisme Pemira Fakultas
  2. Perwakilan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi yang pemilihannya melalui mekanisme Pemira masing-masing Himpunan Mahasiswa Jurusan/Mahahasiswa Program Stud

Pasal 26

Syarat-syarat calon anggota BPM :

  1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Terdaftar sebagai anggota aktif IKM FISIP UI.
  3. Memiliki   integritas,   kepribadian   dan   berbudi   pekerti   luhur   serta mampu menjalankan tug
  4. Memiliki IPK minimal 2,50
  5. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia.
  6. Tidak  pernah  terkena  sanksi  akademis  secraa  formal  karena  pelanggaran yang bersifat akademis di lingkungan Universitas Indonesia.
  7. Tidak dicabut haknya dipilih dan memilih pada tahun akademik yang sedang berja
  8. Telah mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia serata berdasarkan masa studi yang berlaku dalam satu tahun berikutnya masih berstatus mahasiswa sesuai dengan Tata Tertib BPM.

Pasal 27

Jumlah anggota BPM dalam satu periode ditentukan berdasarkan Tata Tertib BPM.

Pasal 28

Masa jabatan BPM adalah satu tahun terhitung sejak diadakannya serah terima jabatan BPM yang lama kepada BPM yang baru.

Pasal 29

Setelah diadakan serah terima jabatan, BPM baru dilantik oleh mahasiswa dan disaksikan oleh Dekan atau pimpinan fakultas.

Pasal 30

Pimpinan BPM terdiri dari seorang Ketua dan Paling sedikit dua orang wakil ketua :

  1. Pimpinan BPM dipilih dari anggota BPM dalam Sidang Pleno BPM.
  2. Pimpinan  BPM  dipilih  melalui  sidang  pleno  yang  dipimpin  oleh  anggota BPM tertua dan termuda.

Pasal 31

Kewajiban-kewajiban BPM :

  1. Mengevaluasi dan mengesahkan Garis-garis Besar Program Kerja BEM FISIP UI.
  2. Menyusun Rancangan anggaran Pendapatan dan Belanja BPM
  3. Bertindak sebagai penyelia dalam kegiatan BEM dengan turut langsung dan ikut terlibat sebagai wakil BPM untuk efektifitas dan evaluasi kegiatan BEM.
  4. Menyalurkan    aspirasi    mahasiswa    kepada    pihak    yang    bersangkutan, khususnya kepada BEM dan pihak dekanat
  5. Menyampaikan hasil penilaian secara formal dan terbuka terhadap pertanggungjawaban BEM dan hasil kerja BPM kepada mahasiswa dan memberitahukan kepada FISIP UI.
  6. Menjadi mediator dan mewakili dalam kasus-kasus tertentu
  7. Menyelanggarakan pemilihan Ketua dan wakil ketua BEM yang tata cara pemilihannya diatur berdasarkan Tata Tertib Badan Perwakilan Mahasiswa yang berlaku

Pasal 32

Hak-hak BPM:

  1. Membuat ketetapan-ketetapan/peraturan-peraturan yang dianggap perlu untuk mengembangkan kegiatan kemahasiswaan dengan mengingat peraturan yang berlaku di IKM FISIP UI.
  2. Meminta dan menerima pertanggungjawaban BEM pada pertengahan masa jabatan, diakhiri masa jabatan dan waktu-waktu lain bila dianggap perlu.
  3. Memiliki  hak  budget,  resolusi,  interplasi,  angket,  dan  mosi  yang  diatur dalam tatib BPM.
  4. Menyelengarakan    referendum   bila   dianggap    perlu,   yang   mekanisme kerjanya diatur dalam ketetapan Badan Perwakilan Mahasisw
  5. Melaksanakan   fungsi   konsultatif   terhadap   aktifitas-aktifitas   BEM   yang bersifat
  6. Mengelola dan mengatur rumahtangganya send
  7. Mendaptkan fasilitas dan alokasi anggaran dari rektorat, dekanat, dan atau sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat untuk mengoperasionallan kegiatan kemahasiswaan.
  8. Mendapatkan informasi dan  transparansi serta diikutsertakan dalam pembuatan kebijaksanaan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan mahasiswa.
  9. Menjatuhkan sanksi (penjelasan terdapat di pasal 37, 38, 39)
  10. Melantik dan mengesahkan  Ketua  dan  Wakil  Ketua  Badan  Eksekutif Mahasiswa FISIP UI;
  11. Memberikan dan mencabut mandat Ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa FISP UI untuk menyusun kepengurusan Badan Eksekutf Mahasiswa yang tata caranya diatur dalam ketetapan BPM

Pasal 33

Kewajiban-kewajiban anggota BPM :

  1. Mentaati peraturan yang berlaku di IKM FISIP Universitas Indonesia.
  2. Melaksanakan program kerja BPM.
    • Mewakili dan menyalurkan aspirasi mahasiswa pada umunya
    • Mewakili   dan   menyalurkan   aspirasi   mahasiswa   jurusan/program   studi pilihannya
  3. Mengadakan pengawasan dan penilaian terhadap kegiatan BEM
    • Untuk anggota BPM yang berasal dari umum berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa pada umumnya.
    • Untuk anggota     BPM     yang     bersal     dari     Himpunan     Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program studi, berkewajiban menyampaikan pertanggungjawapan kepada mahasiswa jurusan/program studi.
    • Pertanggung jawaban dilaksanakan formal dan terbuka.

Pasal 34

Hak-hak anggota BPM

  1. Setiap anggota BPM dapat menggunakan hak tanya terhadap BEM
  2. Setiap anggota BPM dapat mengusulkan untuk mengadakan pertemuan khusus dengan BEM.
  3. Setiap anggota BPM dapat mengadakan pengumpulan pendapat dan mengadakan dialog dalam rangka mencari informasi dengan mahasiswa jurusan/program studi yang  diwakilnya  atau  mahasiswa  secara  umum  melalui  prosedur  kelembagaan yang telah ditentukan.
  4. Setiap anggota BPM dapat mengajukan sidang istimewa untuk meninjau kembali struktur BPM bila dianggap perlu.
  5. Setiap anggota BPM dapat mengajukan usul untuk mengadakan sidang BPM.
  6. Semua hak anggota BPM diatur dalam tatib BPM.

Pasal 35

Yang dimaksud sanksi adalah segala tindakan yang diambil berkenaan dengan pelanggaran dan pengabaian terhadap ketentuan-ketentuan/peraturan-peraturan yang berlaku.

Pasal 36

Macam-macam sanksi :

1.Berdasarkan ruang lingkupnya terbagi menjadi :

  • Sanksi internal, adalah tindak yang diambil berkenaan dengan pelanggran dan pengabaian terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku oleh anggota BPM.
  • Sanksi eksternal adalah segala tindak yang diambil berkenaan dengan pelanggaran dan pengabaian terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku dalam IKM FISIP UI.

2. Berdasarkan tingkatannya terbagi menjadi :

  • Sanksi secara teknis adalah segala tindak yang diambil berkenaan dengan pelanggran dan pengabaian terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku oleh Lembaga Kemahasiswaan yang ada (di luar BPM) menyangkut permasalahan- permasalahan operasional organisasi yang bisa langsung diberikan oleh komisi bersangkutan.
  • Sanksi luar biasa adalah segala tindakan yang diambil berkenaan dengan pelanggran dan pengabaian terhadap ketentuan/peraturan yang berlaku oleh lembaga kemahasiswaan yang ada (di luar BPM) menyangkut permasalahan mendasar organisasi yang diberikan setelah dilakukan referendum.

Pasal 37

Jenis sanksi

  1. Sanksi        lisan,        diberikan        untuk        pertama        kali        bilamana        ada pelanggaran/pengabaian yang dilakukan
  2. Sanksi tertulis, diberikan apabila sanksi teguran lisan tidak diindahkan atau pada satu pelanggaran yang lagsung dapat dikenai sanksi tertulis karena sifat pelanggaran atau pengabaian
  3. Sanksi administratif , diberikan apabila sanksi tertulis tidak diindahkan
  4. Sanksi administratif dapat berupa skorsing.

Pasal 38

Persidangan BPM :

  1. Sidang-sidang BPM dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat
  2. Persidangan terdiri atas :
    1. Sidang umum
    2. Sidang Pleno
    3. Sidang Komisi
    4. d. Sidang Dengar Pendapat BPM-Senat Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi/Bahan Kelengkapan Senat Mahasiswa/Pimpinan Fakultas
    5. Sidang Khusus
    6. Sidang Istimewa
  3. Penjelasan mengenai jenis persidangan diatur dalam tatib BPM.

BAB VI

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 39

Badan Eksekutif Mahasiswa selanjutnya disingkat BEM adalah lembaga tinggi yang memiliki fungsi eksekutif di dalam IKM FISIP UI

Pasal 40

BEM dibantu kepengurusannya dipimpin oleh ketua yang dibantu oleh wakil ketua

Pasal 41

Pemilihan Ketua dan wakil BEM :

  1. Ketua  dan  wakil  BEM  dipilih  oleh  anggota  IKM  FISIP  UI  secara  langsung, umum, bebas,rahasia, jujur dan adil
  2. Pemilihan dilakukan dalam satu tahap kecuali dalam kondisi tertentu
  3. Penentuan   Ketua   dan   wakil   ketua   BEM   didasarkan   pada   jumlah   suara mayoritas dari total jumlah suara
  4. Bila terdapat perolehan jumlah suara yang sama antar pasangan kandidat, maka akan diadakan Pemira ulang oleh para kandidat yang memiliki suara terbanyak.
  5. Jika  hanya  ada  satu  pasangan  calon  ketua  dan  wakil  ketua  pemira tetap diselenggarakan yang diatur tap oleh BPM
  6. Tata cara pemilihan diatur oleh BPM berdasarkan peraturan yang berlaku

Pasal 42

Syarat-syarat calon ketua dan wakil ketua BEM :

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Terdaftar sebgai anggota aktif IKM FISIP UI
  3. Memiliki   integritas,   kepribadian,   dan   berbudi   pekerti   lhur,   serta mempu menjalankan tug
  4. Telah mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Indonesia berdasarkan masa studi yang berlaku dalam satu tahun berikutnya masih berstatus mahasiswa , serta memperoleh kredit sesuai diatur dalam tata tertib BPM.
  5. Memiliki IPK minimal 2,50
  6. Pernah mengikuti kepanitiaan dan/atau organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia
  7. Tidak  dicabut  haknya  untuk  dipilih  dan  memilih  pada  tahun  akademik yang sedang berjalan
  8. Tidak  pernah  terkena  sanksi  akademis  secara  formal  karena  pelanggaran yang bersifat akademis di lingkungan Universitas Indonesia

Pasal 43

Kepengurusan BEM :

  1. Kepengurusan  BEM  terbuka untuk  seluruh  mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang diatur internal oleh BEM
  2. Ketua mempunyai hak sebagai pemutus terakhir dalam kepengurusan BEM
  3. Susunan kepengurusan BEN harus mendapatkan pengesahan dari BPM dan pengesahan  dari  Dekan  atau Pimpinan  Fakultas  yang  dperkuat  dengan surat keputusan

Pasal 44

Masa jabatan BEM adalah satu periode terhitung sejak dilakukannya serah terima jabatan dari periode kepengurusan BEM yang lama kepada kepengurusan BEM yang bar.

Pasal 45

Sebelum diadakannya serah terima BEM yang baru harus sudah terlebih dahulu dikukuhkan oleh BPM yang baru.

Pasal 46

Kewajiban-kewajiban BEM :

  1. Mentaati peraturan yang berlaku di IKM FISIP UI.
  2. Membuat program kerja yang kongkrit, rasional, dan relevan dengan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang menunjanh terselenggaranya kehidupan kampus sebagai perwujudan dari Tri darma Perguruan Tinggi.
  3. Membuat program kerja BEM berdasarkan Garis-garis Besar Program Kerja BEM yang ditetapkan Oleh BPM.
  4. Membuat Rencana Anggra Pendapatan dan Belanja BEM
  5. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada bPM pada pertengahan masa jabatan, di akhir masa jabatan, dan pada waktu-waktu lain yang dianggap perlu sepanjang berkenaan dengan tugasnya baik kegiatan yang ditetpkan dalam Garis-garis Program Kerja maupun kegiatan di luar program yang telah disahkan oleh BPM.
  6. Memberikan    penjelasan   dan   transparasi   terhadap    kebijaksaan   dan program kerja yang dirumuskan BEM kepada seluruhh mahasiswa
  7. Melakukan   sinergitas   program   kerja   dan   gerakan   dengan lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam IKM FISIP UI.

Pasal 47

Hak-hak BEM :

  1. Membentuk kepanitiaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas BEM
  2. Meminta dan menerima pertanggungjawaban kepanitiaan
  3. Menyusut dan memeriksa penyelewengan yang dilakukan oleh para anggota suatu kepanitiaan dan/atau pengurus BEM sebelum BPM meminta pertanggungjawaban BEM mengenai hal tersebut
  4. Merintis   dan/atau   mengusahakan   berdirinya   Badan   Kelenggkapan Senat Mahasiswa
  5. Mengelola dan mengatur rumah tangganya sendiri
  6. Mendapat informasi dan transparasi serta diikutsertakan dalam pembuatan kebijakansanaan yang menyangkut kepentingan dan kebutuhan mahasiswa,
  7. Mendapat fasilitas dan alokasi anggran dari rektorat, dekanat, dan tau sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat untuk mengoperasinalkan kegiatan mahasiswa

BAB VII

HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI

Pasal 48

Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi selanjutnya disingkat menjadi HMJ/HMPS merupakan pengelompokan mahasiswa berdasarkan jurusan/program studi.

Pasal 49

Ketentuan mengenai pembentukan dan pembubaran HMJ/HMPS yang baru diatur dalam ketetapan BPM

Pasal 50

Kepengurusan HMJ/HMPS :

  1. HMJ/HMPS    dipimpin    oleh    sorang    ketua    yang    dipilih    oleh mahasiswa jurusan/program studi yang beersangkutan
  2. Ketua  HMJ/HMPS  memberitahukan  susunan  pengurus  HMJ/HMPS  kepada BPM dan BEM
  3. Susunan     kepengurusan     HMJ/HMPS     harus     diketahui     oleh     jetua jurusan/Ketua progam Studi yang bersangkutan

 

Pasal 51

  1. Dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatannya HMJ/HMPS berkordinasi dengan lembaga kemahasiswaan yang ada dalam IKM FISIP
  2. Bentuk    koordinasi    yang    dilakukan    sebatas    pada    mengetahui    kegiatan HMJ/HMPS yang bersangkutan

Pasal 52

Hak-hak HMJ/HMPS

  1. HMJ/HMPS berhak mendelegasikan perwakilan ke BPM
  2. Ketua HMJ/HMPS berhak langsung tanpa pemilihan menjadi perwakilan di BPM;
  3. Ketua    HMJ/HMPS    berhak    memberikan    mandate    kepada    anggota HMJ/HMPS untuk menjadi perwakilan HMJ/HMPS di BPM.
  4. Ketua   HMJ/HMPS   berhak   merekomendasikan   orang-orang   yang   akan duduk dalam kepengurusan BEM
  5. Mendapatkan fasilitas dan alokasi anggaran dari rektorat, dekanat, program studi/jurusan dan atau sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat untuk mengoperasionalkan kegiatan kemahasiswaan

Pasal 53

Kewajiban-kewajiban HMJ/HMPS

  1. Mentaati peraturan yang berlaku di IKM FISIP UI
  2. Membuat program kerja yang kongkrit, rsional dan relevan dengan pengembangan kegiatan kemahasiswaan yang menunjang terselenggaranya kehidupan kampus sebagai perwujudan dari Tri Darma Perguruan Tinggi
  3. Membuat rancangan kerja dan anggaran tahunan
  4. Memberikan laporan pertanggung jawaban kepada mahasiswa dan jurusan/program studi
  5. Memberikan  penjelasan   dan   transparasi   kebijaksanaan   dan   program   kerja kepada mahasiswa jurusan/program studinya
  6. Melakukan  sinergitas     program     kerja     dan     gerakan     dengan     lembaga kemahasiswaan yang ada di dalam IKM FISIP UI

BAB VIII

UNIT KEGIATAN MAHASISWA

Pasal 54

Unit Kegiatan Mahasiswa selanjutnya dingkat menjadi UKM adalah lembaga kemahasiswaan di dalam IKM FISIP UI yang mewadahi kegiatan kemahasiswaan di bidang pemikiran, minat, bakat, kerohanian, dan kesejahteraan mahasiswa yang terorganisir dan berkesinambungan

Pasal 55

Unit kegiatan Mahasiswa terdiri dari :

  1. Badan Otonom; dan
  2. Badan Semi Otonom

Pasal 56

UKM Badan Otonom IKM FISIP Universitas Indonesia adalah UKM ditingkat fakultas yang memenuhi syarat dan diresmikan oleh keputusan Forum Mahasiswa menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa Badan Otonom FISIP Universitas indonesia yang memiliki otonomi.

Pasal 57

Syarat perubahan UKM Semi badan Otonoim FISP Universitas Indonesia menjadi Unit Kegiatan Badan Otonom Universitas Indonesia :

  1. Mempunyai  anggota   sedikitnya   20   anggota   aktif   dalm   IKM   FISIP Universitas Indonesia, minimal 3 jurusan
  2. Mempunyai anggran, dengan surplus minimal yang ditetapkan Forum Mahasiswa
  3. Telah berdiri selam 1 tahun; dan
  4. Tanda tangan dari 5% dari seluruh Anggota aktif IKM FISIP UI

Pasal 58

Hak UKM Badan Otononom FISIP Universitas Indonesia:

  1. Menetukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan ditingkat IKM FISIP Universitas Indonesia
  2. Mendapatkan fasilitas dan alokasi anggran dari rektorat, dekanat, program studi/jurusan dan atau sumber-sumber lain yang sifatnya tidak mengikat untuk mengoperasionalisasikan kegiatan kemahasiswaan
  3. Mewakili FISIP Universitas Indonesia sesuai kompetensinya

Pasal 59

Kewajiban UKM Badan Otonom FISIP Universitas Indonesia

  1. Melaksanakan    segala    peraturan    yang    berlaku    dalam    IKM    FISIP Universitas Indonesia;
  2. Memberikan laporan kinerja kepada Forum Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh forum mahasiswa;
  3. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FISIP Universita Indonesia

Pasal 60

Pembubaran UKM Badan Otonom Universitas Indonesia:

  1. Jika telah terbukti melanggar ketentuan IKM FISIP Universita Indonesia;
  2. Jika tidak memenuhi syarat sebagai UKM BO yang disebut pada pasal 59 ayat 1,2,3
  3. Jika   tidak   aktif   selama   kurun   waktu   2   tahun   akademik   dari   terakhir penyerahan laporan kinerja kepada Forma
  4. Pembubaran UKM BO melalui mekanisme ketetapan Forma

Pasal 61

UKM BSO Fisip Universitas Indonesia adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa FISIP Universitas Indinesia dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat fakultas yang berada di bawah kordinasi BEM

Pasal 62

Hak UKM BSO Universitas Indonesia:

  1. menetukan AD/ART secara otonom sepanjang tidak menyimpang dari peraturan di tingkat FISIP Universitas Indonesia;
  2. merancang program kerja dibawah kordinasi BEM FISP Universitas Indonesia;
  3. mendapatkan  fasilitas  dan  anggran  dengan  melakukan  kordinasi  dengan BEM Mahasiswa FISIP Universita Indonesia; dan
  4. mewakili mahasiswa FISIP Unversitas Indonesia dalam bidang peminatan, bakat, atau pelayanan keagamaan dengan sepengetahuan BEM Universitas Indonesia

Pasal 63

Kewajiban UKM BSO FISIP Universitas Indonesia:

  1. melaksanakan    segala    peraturan    yang    berlaku    dalam    IKM    FISIP Universitas Indonesia
  2. memberikan    laporan    kinerja    kepada    BEM    mahasiswa    FISIP Universitas Indonesia secara berkala dan/atau jika diminta;dan
  3. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di IKM FISIP Universitas Indonesia

Pasal 64

Syarat pendirian UKM BSO FISIP Universitas Indonesia

  1. memiliki AD/ART yang tidak bertentangan dengan PDKK;
  2. memiliki susunan kepengurusan;
  3. memiliki   anggota   sedikitnya   15   Anggota   aktif   IKM   FISIP   Universitas Indonesia, minimal 3 jurusan/program studi

Pasal 65

Pembubaran UKM BSO FISI[P Universita Indonesia:

  1. UKM  BSO  dapat  dibubarkan  apabila  telah  melanggar  ketentuan  IKM FISIP Universitas Indonesia;dan
  2. Pembubaran  UKM  BSO  FISIP  Universitas  Indonesia  hanya  dapat  dilakukan oleh Forbama

BAB IX

SUKSESI LEMBAGA KEMAHASISWAAN

Pasal 66

Suksesi lembaga kemahasiswaan adalan proses pergantian untuk memilih anggota BPM, Ketua Umum BEM, Badan Otonom Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa Program Studi

Pasal 67

Perodisasi BEM, BPM, dan BO Mahasiswa, HMJ/HMPS adalah satu tahun kepengurusan, sejak Januari hingga Desember,

Pasal 68

Jenis-jenis suksesi Lembaga Kemahasiswaan:

  1. Pemilihan Raya;
  2. Mekanisme internal BO;

Pasal 69

  1. Pemilihan Raya selanjutnya disingkat Pemira dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, setiap setahun sekali
  2. Pemilih dalam Pemira adalah anggota IKM FISI
  3. Pemira diselenggarakan oleh Panitia pemira yang bersifat sementara dan mand

Pasal 70

  1. Pemira diselenggrakan untuk memilih ketua dan wakil ketuaBEM, Anggota Umum BEM
  2. Anggota umum BPM  terpilih,  sedikitnya mendapatkan seratus lima piluh suara dari total jumlah peserta Pemira
  3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemira Diatur dalam Tap BPM

Pasal 71

Mekanisme pemilihan Ketua UKM ditentuka oleh kebijakan internal masing-masing UKM BO

BAB X

PERUBAHAN PDKK

Pasal 72

  1. Usul perubahan pasal-pasal PDKK dapat diagendakan dalam sidang FORBAMA apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota FORBAMA
  2. Setiap  usul   perubahan   pasal-pasal   UUD   diajukan   secara   tertulis   dan ditunjukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasan
  3. Untuk mengubah pasal-pasal PDKK,Sidang FORBAMA harus dihadiri oleh sekurang- urangnya ¾ dari jumlah anggota FORBAMA
  4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal PDKK dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota FORBAMA yang hadir

ATURAN PERALIHAN

Pasal 73

Sejak PDKK Ini disahkan, maka PDKK 2009 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 74

Segala peraturan perundang undangan yang ada, masih tetap berlaku selama belum diatur dalam PDKK.

Pasal 75

Semua lembaga yang ada di dalam IKM FISIP UI Univesitas Indonesia masih tetap berfungsi selam belum dibentuk lembaga-lembaga baru menurut PDKK ini.

Pasal 79

Masa kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan di dalam IKM FISIP UI nulai berlaku efektif pada Januari hingga Desember 2009. Sebelum masa kepengurusan tersebut berlaku efektif, masa kepengurusan Lembaga Kemahasiswaan di dalam IKM FISIP UI dimulai pada Juni 2007 hingga Juni 2008. Masa transisi suksesi Lembaga Kemahasiswaan di dalam IKM FISIP UI ditentukan oleh FORBAMA.

 

Pengesahan

Forum Lembaga Mahasiswa

Pukul            WIB

Ruang Sekretariat Bersama FISIP UI, Depok

Presidium Sidang I                             Presidium Sidang II                    Presidium Sidang III

Ghana Rizky Akbar                                    Arini Dwi Deswanti                            Niken Kinanti