Pernyataan Dukungan HMIP FISIP UI 2017 terhadap Gerakan Tolak Pembangunan Pabrik Semen oleh Petani Kendeng

dalam Berita/Berita Kita/Kasospol HMIP FISIP UI

Pada tanggal 23 Maret 2017, HMIP FISIP UI 2017 menyatakan dukungan terhadap gerakan petani Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen bersama Keluarga Mahasiswa FISIP UI. Pernyataan dukungan tersebut, didasarkan dari hasil diskusi dan kesepakatan Forum LiterAksi yang diadakan oleh Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FISIP UI 2017.  Kesimpulan dari Forum LiterAksi adalah bahwasanya BEM FISIP UI, HMIP, HMIK, HIMAKRIM sepakat untuk mengeluarkan pernyataan sikap terkait aksi isu Kendeng pada 24 Maret 2017. Selanjutnya, HMIKS, HMS, HMHI, FSI FISIP, HéMan, BPM FISIP UI, PO, dan KMK juga menyatakan sepakat untuk ikut mendukung perjuangan masyarakat Kendeng. Pada Siaran Pers ini kami, Departemen Kajian Sosial dan Politik, mewakili HMIP FISIP UI 2017 akan menjelaskan latar belakang dan alasan dukungan. Hal ini kami lakukan sebagai bentuk pertanggung jawaban kami terhadap publik, terutama mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI.

Pada tahun 2013, PT Semen Indonesia membuat rencana untuk membangun sebuah pabrik semen dengan nilai total investasi sebesar Rp 5 triliun di daerah pegunungan Kendeng,  tepatnya di daerah Rembang. Pada kawasan pegunungan Kendeng Utara, terdapat Gunung Watuputih yang termasuk dalam kawasan lindung Geologi yang diatur dalam Perda Tata Ruang Kab. Rembang No. 14 tahun 2011. Gunung Watuputih ini juga merupakan daerah cekungan air tanah (CAT) yang diatur dalam Keppres RI No. 26 tahun 2011.[i] Hal ini pun memicu penolakan dari masyarakat sekitar pegunungan Kendeng, yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani.

Masyarakat yang mayoritas merupakan petani pun melakukan berbagai kecaman dan protes yang akhirnya membuahkan hasil pada tanggal 5 Oktober 2016. Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi mengeluarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 99 PK/TUN/2016 yang mengabulkan gugatan petani Kendeng dan mencabut Izin Lingkungan Pembangunan dan Pertambangan Pabrik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang.[ii] Namun pada tanggal 23 Februari 2017 lalu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan surat keputusan terkait izin lingkungan baru PT Semen Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 660.1/6 Tahun 2017. Surat keputusan tersebut memberikan izin atas kegiatan penambangan serta operasional dari PT Semen Indonesia dengan alasan bahwa PT Semen Indonesia telah memenuhi AMDAL. “Langkah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan menerbitkan begitu saja izin baru bagi pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng jelas merupakan suatu ‘penyelundupan hukum’ dengan mengakal-akali putusan Mahkamah Agung,” kata Raynaldo Sembiring, Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)[iii]. Akibat dikeluarkannya keputusan tersebut, para petani dari pegunungan Kendeng kembali melakukan aksi cor kaki pada tanggal 13 Maret 2017 yang dilakukan di Istana Negara. Sampai saat ini, para petani pegunungan Kendang masih menunggu keputusan yang akan diambil oleh pemerintah terkait kelanjutan nasib mereka.

Terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa seiring berkembangnya kekuasaan negara selama berabad-abad, kecenderungan ini hanya menambah degradasi lingkungan karena negara telah menggunakan kekuasaan politiknya untuk mempromosikan perkembangan ekonomi dibandingkan konservasi lingkungan.[iv] Menurut petani Kendeng yang bernama Gunarti dan Sukinah, bumi kendeng–yang mereka sebut sebagai Ibu Bumi–adalah sang Ibu Pemberi kehidupan bagi petani, peternak, anak-anak, pepohonan dan burung.[v] Oleh karena itu, manusia harus membalas budi Ibu Bumi dengan merawatnya dan menyedekahinya–bukan merusaknya dengan penambangan bahan semen.[vi] Prinsip tersebut berasal dari kearifan lokal dan pengetahuan ekologi tradisional yang mereka anut. Meskipun terdapat kajian ilmiah yang menyatakan bahwa pendirian pabrik semen tidak memberikan dampak negatif kepada lingkungan, kearifan lokal dan pengetahuan ekologi tradisional perlu menjadi pertimbangan oleh negara. Ditambah lagi dengan gejolak pergerakan petani Kendeng dan sejumlah organisasi masyarakat lainnya yang menolak pendirian pabrik semen. Pada konteks ini, kami mengharapkan negara tidak hanya mengedepankan perkembangan ekonomi, melainkan juga memperhatikan konservasi lingkungan.

Konflik kepentingan antara masyarakat dengan perusahaan bukanlah hal yang baru. Pada konteks ini, kami berpandangan bahwa negara harus hadir sebagai aktor yang bijak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Seperti apa yang dinyatakan oleh Hobsbawm, negara tetap sangat diperlukan hingga kini untuk berfungsinya masyarakat modern.[vii] Indonesia adalah sebuah negara demokrasi, dan demokrasi pada hakikatnya mengamanatkan pembangunan berbasis kemasyarakatan karena masyarakat sejatinya merupakan bagian fundamental dari pembangunan.

Atas dasar solidaritas kami pada masyarakat Kendeng yang menolak pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Indonesia, kami mendukung gerakan petani Kendeng.

Demikian pernyataan HMIP FISIP UI 2017 kami sampaikan dengan sebaik-baiknya.


Narahubung: Jazi (081297181998/jazirahrm)

Departemen Kajian Sosial dan Politik

HMIP FISIP UI 2017

Progresif Bermanfaat


[i] Kristin Erdinato. “Menagih Janji Presiden Jokowi Agar Kendeng Tetap Lestari”. Diakses dari http://internasional.kompas.com/read/2017/03/20/06512711/menagih.janji.presiden.jokowi.agar.kendeng.tetap.lestari?page=all pada tanggal 31 Maret 2017 Pukul 12.45 WIB.

[ii] Ging Ginanjar. “Penyelundupan hukum dalam kasus izin pabrik semen di Kendeng?”. Diakses dari http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39321180 pada tanggal 31 Maret 2017 Pukul 13.27 WIB.

[iii] Ibid

[iv] Raymond L. Bryant dan Sinéad Bailey, “Third World Political Ecology”, London: Routledge, 1997, hlm. 69.

[v] Dirumuskan kembali dari penjelasan Budi Widianarko, “Ekologi Nurani”, Kompas, 7 Mei 2016, hlm. 6.

[vi] Ibid.

[vii] Lihat E. J. Hobsbawm, “The Future of The State”,  Development and Change 27, 1996, hlm. 276.