In Politics, We Trust!

Pilkada oleh DPRD : Pembajakan Demokrasi?

dalam Kasospol Update

Pokok permasalahan yang selama ini menjadi poin penting dari rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah adalah adanya opsi untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD. Adanya fakta ini menandakan adanya pencabutan terhadap hak pilih rakyat dalam memilih kepala daerah secara langsung. Menurut pihak KMP (Koalisi Merah Putih) sebagai aktor yang turut serta mengawal usaha pengesahan RUU Pilkada ini, terdapat beberapa sebab krusial yang menjadi alasan pentingnya mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD.

Alasan pertama, adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilukada. Berdasarkan hasil penelitian Fitra, anggaran yang dikeluarkan pada tingkat kota/kabupaten berkisar antara Rp. 5 Milyar – Rp 28 Milyar, sedangkan pada tingkat provinsi anggaran yang dibutuhkan berkisar antara Rp. 60 Milyar – 78 Milyar. Alasan kedua, selain tingginya anggaran pemilu, mahalnya ongkos politik juga menjadi salah satu pertimbangan serius, dimana pilkada langsung dianggap menjadi sumber permasalahan money politics dari para calon wakil rakyat yang berlaga di gelanggang pemilu. Berdasarkan data oleh Kemendagri, hingga awal 2011 saja menunjukkan bahwa 17 gubernur, 135 bupati dan walikota tersangkut kasus korupsi. Alasan ketiga, pilkada langsung dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya konflik horizontal maupun kekerasan komunal dalam pilkada. Alasan keempat, rakyat Indonesia dianggap belum cukup “dewasa” untuk menjalankan demokrasi bahkan di level prosedural seperti yang telah dilakukan sejak 2004-kini. Selain itu, secara konstitusi, Pilkada langsung dianggap tidak melanggar, karena dalam Pasal 18 ayat 4 Uud 1945 tidak secara eksplisit disebutkan mengenai keharusna untuk melaksanakan pemilihan umum secara langsung.

Berdasarkan berbagai alasan di atas, apakah hak pilih rakyat atas pemimpinnya lantas harus dicabut? Bagaimana jika dengan dicabutnya akses politik rakyat atas pemimpinnya melalui pencabutan hak pilih menjadikan krisis politik orde baru terulang kembali?

Pilkada oleh DPRD : Pembajakan Demokrasi?

Notulensi Musyawarah Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI

Oleh An Nisa Tri Astuti, Staf Departemen Kajian Sosial dan Politik HMIP UI

Pokok permasalahan yang selama ini menjadi poin penting dari rancangan undang-undang tentang pemilihan kepala daerah adalah adanya opsi untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung atau melalui DPRD. Adanya fakta ini menandakan adanya pencabutan terhadap hak pilih rakyat dalam memilih kepala daerah secara langsung. Menurut pihak KMP (Koalisi Merah Putih) sebagai aktor yang turut serta mengawal usaha pengesahan RUU Pilkada ini, terdapat beberapa sebab krusial yang menjadi alasan pentingnya mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD. Alasan pertama, adalah besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilukada. Berdasarkan hasil penelitian Fitra, anggaran yang dikeluarkan pada tingkat kota/kabupaten berkisar antara Rp. 5 Milyar – Rp 28 Milyar, sedangkan pada tingkat provinsi anggaran yang dibutuhkan berkisar antara Rp. 60 Milyar – 78 Milyar[1]. Alasan kedua, selain tingginya anggaran pemilu, mahalnya ongkos politik juga menjadi salah satu pertimbangan serius, dimana pilkada langsung dianggap menjadi sumber permasalahan money politics  dari para calon wakil rakyat yang berlaga di gelanggang pemilu. Berdasarkan data oleh Kemendagri, hingga awal 2011 saja menunjukkan bahwa 17 gubernur, 135 bupati dan walikota tersangkut kasus korupsi. Alasan ketiga, pilkada langsung dianggap sebagai salah satu penyebab maraknya konflik horizontal maupun kekerasan komunal dalam pilkada. Alasan keempat, rakyat Indonesia dianggap belum cukup “dewasa” untuk menjalankan demokrasi bahkan di level prosedural seperti yang telah dilakukan sejak 2004-kini. Selain itu, secara konstitusi, Pilkada langsung dianggap tidak melanggar, karena dalam Pasal 18 ayat 4 Uud 1945 tidak secara eksplisit disebutkan mengenai keharusna untuk melaksanakan pemilihan umum secara langsung.

Berdasarkan berbagai alasan di atas, apakah hak pilih rakyat atas pemimpinnya lantas harus dicabut? Bagaimana jika dengan dicabutnya akses politik rakyat atas pemimpinnya melalui pencabutan hak pilih menjadikan krisis politik orde baru terulang kembali? Sejarah mencatat, krisis yang disebabkan minimnya akses politik yang dimiliki masyarakat menjadikan kelompok minoritas sebagai salah satu pihak yang dipersalahkan atas berbagai polemik yang terjadi karena ketiadaan akses politik tersebut. Selain itu, kestabilan ekonomi yang tentunya akan terganggu dengan adanya UU tersebut, tidakkah kita perlu berpikir ulang dan mengkaji kembali mengenai berbagai alasan dikembalikannya mekanisme pemilu langsung kepada DPRD?

Maka dari itu, yang menjadi pertanyaan mendasar dalam musyawarah kali ini adalah, benarkah pencabutan hak pilih rakyat secara langsung menjadi sebuah solusi yang solutif untuk menjawab berbagai persoalan terkait pilkada seperti yang telah dipaparkan di atas? Tidakkah solusi tersebut malah memunculkan berbagai permasalahan baru dan mengganggu kepentingan dan kelangsungan hak berpolitik dari masyarakat?

Pemilukada Efisien Namun Tetap Demokratis

Pada pokok permasalahan anggaran pilkada, sebenarnya yang harus dilakukan adalah perbaikan sistem pemilu yang dapat meningkatkan efisiensi dari pemilu itu sendiri. Peningkatan efisiensi pemilu seharusnya dapat dilakukan dengan cara memperbaiki desain atas mekanisme pemilu itu sendiri, bukannya dengan melakukan pencabutan hak pilih rakyat dalam pemilu tersebut. Hal ini bukannya seakan-akan menjadikan permasalahan teknis sebagai alasan krusial untuk menggagalkan tujuan utama dari demokrasi itu sendiri? Beberapa alternatif solusi sudah diajukan, salah satunya adalah pilkada lokal dan nasional yang dilakukan secara serentak, sehingga menghemat biaya operasional penyelenggaraan pemilu.

Praktik Money Politics,  Pembajakan Demokrasi?

Tak dapat dipungkiri, bahwa praktik politik uang dan politisasi birokrasi semakin mendominasi pelaksanaan Pemilukada. Bentuk kecurangan yang sangat terstruktur dan masif tersebutlah yang menjadikan pelaksanaan pemilu langsung seakan-akan mengingkari nilai-nilai demokrasi. Kompas (18/1) menyebutkan bahwa berdasarkan item pengeluaran dan gegap gempitanya pesta demokras, operasi money politics melibatkan dana yang tak sedikt, yaitu mencapai puluhan miliar rupiah. Kemendagri pernah menyebut angka Rp 60 hingga 100 miliar rupiah. Angka yang termasuk sangat besar tersebut tentunya tidak sebanding dengan pendapatan yang akan diterima wakil rakyat tersebut, dimana hal inilah yang menjadikan alasan para wakil rakyat tersebut melakukan korupsi dalam rangka mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama pesta demokrasi berlangsung.

Pilkada Langsung : Kurang Signifikan?

Salah satu argumen mendasar yang selama ini disebutkan oleh para pendukung Pilkada oleh DPRD adalah permasalahan ketidaksiapan rakyat Indonesia dalam menjalankan pemilu secara langsung.  Rakyat Indonesia dianggap belum cukup “dewasa” untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Namun yang menjadi pertanyaan dari argumen ini adalah, jika memang rakyat Indonesia masih belum cukup “dewasa” untuk menjalankan pemilu secara langsung, bagaimana ukuran kedewasaan sebuah bangsa menjadi sebuah alasan yang menghambat bangsa tersebut untuk “belajar” menjadi lebih dewasa? Sederhananya, saat ini bangsa Indonesia memang sedang dalam tahap demokrasi prosedural, dimana sebenarnya perjalanan bangsa ini masih panjang. Jika alasan ketidakmampuan menjadi landasan dicabutnya akses politik rakyat terhadap representasinya, lantas kapan bangsa ini akan belajar dan “naik level” ke tahap demokrasi yang lebih substansial? Selain itu, jika pemilukada dilakukan oleh DPRD, maka konsep legitimasi dan akuntabilitas hanya akan dijalankan oleh anggota DPRD. Pemilu oleh DPRD menjadikan rakyat tidak memiliki akses politik dan legitimasi untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah, dimana pada hakikatnya sebuah negara demokrasi “dipimpin” oleh rakyat, yaitu rakyat memiliki peran aktif dan legitimasi untuk mengawasi representasinya di pemerintahan.

Selain permasalahan ketidaksiapan rakyat dalam melaksanakan pemilukada secara langsung, permasalahan krisis kepercayaan kepada partai politik juga menjadi masalah yang serius. Selama ini, korupsi ada karena terjadi pemusatan kekuasaan di tingkat elit maupun lokal. Hal ini disebabkan kurang berjalannya fungsi artikulasi partai sehingga kurang adanya pengawasan terhadap elit pemerintah. Partai politik juga dianggap mengalami reduksi dari aspek fungsi, dimana hal ini disebabkan mekanisme rekrutmen dan kaderisasi parati politik yang tidak demokratis dan cenderung subjektif. Maka dari itu, masyarakat menganggap keberadaan partai politik tidak berpengaruh signifikan, karena partai politik sendiri tidak menjalankan fungsi artikulasinya dengan baik. Apatisnya rakyat terhadap partai politik inilah yang seharusnya menjadi lecutan bagi para partai politik tersebut untuk melakukan reformasi terkait dengan fungsi-fungsinya yang selama ini tidak digunakan dengan seharusnya.

Berdasarkan bahasan di atas, agenda reformasi partai politik memang dapat menjadi solusi yang potensial untuk dilakukan, tapi sebenarnya permasalahan tidak hanya terletak pada UU Pilkada dengan pilkada langsung dan tidaknya, terlebih juga pada UU MD3, pada pasal 201 menyebutkan bahwa, “setiap anggota DPR terkait tindak pidana, harus melalui persetujuan untuk pemeriksaanya”. Lantas kenapa? Pasal tersebut menunjukkan bahwa  UU MD3 memperkuat posisi legislatif dan partai politik. Disinilah permasalahanya, dimana secara institusional, baik legislatif maupun partai politik belum ada yang menjalankan fungsi dan strukturnya sesuai institusinya. UU MD3 juga mengindikasikan kemudahan untuk melakukan praktik korupsi. Pelemahan sistem KPK dan penguatan sistem parpol menjadikan praktik korupsi akan menjadi lebih “subur”. Berdasarkan fakta tersebut, kombinasi UU MD3 dan UU Pilkada dapat menjadikan korupsi menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan masif. Sehingga, pertanyaan mendasarnya adalah sistem apa lagi jika bukan demokrasi? Demokrasi adalah sistem politik berbasis partisipasi masyarakat, dimana partisipasi politik masyarakat menjadi kunci penting berjalannya sebuah pemerintahan dibawah sistem demokrasi. Masyarakat yang sebenarnya memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan terhadap representasinya di elit-elit pemerintahan.

Kesimpulan

Berbagai permasalahan demokrasi yang telah dipaparkan di atas menandakan kemunduran demokrasi di Indonesia. UU Pilkada merupakan salah satu manuver kecil yang dilakukan oleh para elit untuk mencabut hak politik rakyat. Yang menjadi poin penting adalah, para elit politik sebagai representasi kita di pemerintahan mulai memiliki intensi yang jelas untuk mengebiri legitimasi politik yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Kita sebagai pilar penyangga demokrasi, seharusnya berkonsolidasi bersama untuk mengawal demokrasi Indonesia kedepannya. Maka dari itu, HMIP bersikap menolak UU Pilkada  dan HMIP akan turut bergabung dalam gerakan “Aliansi UI untuk Demokrasi” sebagai salah satu bentuk partisipasi HMIP dalam usaha konsolidasi rakyat untuk mengawal demokrasi di Indonesia.

[1] Seknas Fitra,, 2011. Naskah Rekomendasi : Kebijakan Anggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah, Efisien dan Demokratis. Hal 9.

Terbaru dari Kasospol Update

Kembali Ke Bagian Atas