In Politics, We Trust!

Proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta Sebagai Mesin Pertumbuhan Kota Jakarta

dalam Pojok Karya

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia dengan melakukan aktivitas pemanfaatan sumberdaya alam. Aktivitas ini sering dilakukan dengan adanya perubahan-perubahan pada ekosistem dan sumberdaya alam. Perubahan yang dilakukan tentunya akan memberikan pengaruh pada masyarakat dan lingkungan hidup sekitarnya. Biasanya, persoalan yang paling signifikan di daerah perkotaan berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya ialah penggunaan lahan. Penyebab utamanya antara lain ialah meningkatnya pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun perpindahan penduduk dari desa ke kota, pembangunan yang senantiasa mendominasi daerah perkotaan, dan faktor keterbatasan lahan perkotaan.[1]

Mayoritas kota-kota besar di Indonesia merupakan kota-kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat. Namun, seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut. Lahan menjadi terasa sangat sempit untuk dapat memenuhi kebutuhan kota untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, seperti perkantoran dan pemukiman, lokasi perindustrian, pusat perdagangan, atau hiburan dan wisata. Wilayah pesisir yang berada di bawah kewenangan pengelolaan daerah seringkali mendorong Pemerintah Daerah untuk mewujudkan ruang baru sebagai tempat untuk berbagai aktivitas.

Hal tersebut mendorong pemerintahan daerah yang ada di pinggir pantai untuk terus mencari alternatif baru sebagai tempat menampung kegiatan perkotaan, yaitu dengan cara reklamasi pantai. Pada dasarnya, reklamasi pantai dilakukan sebagai upaya untuk memperluas wilayah daratan untuk kepentingan ekonomi dari suatu daerah perkotaan yang memiliki permasalahan keterbatasan lahan.

Reklamasi pantai sendiri memiliki dampak negatif terhadap masyarakat beserta lingkungannya. Dampak yang pertama  ialah wilayah pantai yang semula dapat diakses oleh masyarakat akan hilang atau berkurang karena akan dimanfaatkan untuk kegiatan privat. Dampak yang kedua ialah menganggu kegiatan perekonomian masyarakat di wilayah pantai yang sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani tambak dan nelayan. Dengan adanya reklamasi ini akan mempengaruhi sumber daya ikan yang ada di laut, sehingga akan berakibat pada menurunnya pendapatan mereka yang tentunya menggantungkan hidup kepada laut.

Salah satu proyek reklamasi yang sedang berjalan di Indonesia yaitu proyek reklamasi Pantai Utara Jakarta. Proyek reklamasi tersebut bertujuan untuk menata kembali kawasan Pantai Utara dengan cara membangun kawasan pantai dan menjadikan Jakarta sebagai waterfront city. Reklamasi pantai utara akan menimbun laut Teluk Jakarta seluas 2.700 ha. Dasar hukum dari proyek ini ialah Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 yang memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI untuk menyelenggarakan reklamasi kawasan Pantai Utara Jakarta. Reklamasi ini memiliki tiga kawasan, yaitu wilayah barat yang diperuntukan untuk sektor perumahan, wilayah tengah yang dikembangkan menjadi kawasan bisnis, serta wilayah tengah yang pengolahan sampah dan perindustrian.[2]

Namun, proyek reklamasi memiliki dampak sosial terhadap masyarakat di sekitarnya. Reklamasi mengakibatkan hilangnya mata pencaharian ribuan pembudi daya ikan dan nelayan yang selama ini memanfaatkan Teluk Jakarta. Walaupun pemerintah menyediakan rumah susun bagi nelayan sebagai ganti rugi, namun hal tersebut tidak menggantikan kerugian dari hilangnya mata pencaharian karena proyek reklamasi. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta belum bisa mengantisipasi perubahan penggunaan lahan dalam proyek reklamasi. Oleh karena itu, dalam kajian ini penulis akan menjelaskan bagaimana Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta lebih mengutamakan proyek yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerahnya daripada melihat dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkannya.

Dalam kajian ini, saya mengasumsikan bahwa proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta sebagai mesin pertumbuhan Pemerintah Provinsi Jakarta. Untuk menganalisis permasalahan ini, saya menggunakan teori Growth Machine yang dikemukakan oleh Harvey Molotoch dalam tulisannya “The City as a Growth Machine : Toward a Political Economy of Place”. Menurutnya, alasan pemerintahan daerah kota membentuk mesin pertumbuhannya dikarenakan terjadinya kelangkaan lahan untuk medorong pertumbuhan ekonominya.[3] Oleh sebab itu, elit-elit pemerintahan daerah mencari keuntungan melalui intensifikasi lahan. Ini lah yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang mengalami kelangkaan lahan. Mereka mencoba melakukan reklamasi pantai agar dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dari Teluk Jakarta.

Namun, bukan saja produktivitas dan pertumbuhan ekonomi saja yang harusnya dibahas dalam pembangunan proyek reklamasi ini. Mengutip Molotoch, ketika berbicara mengenai mesin pertumbuhan ekonomi yang harus dibahas ialah politik distribusi manfaat dari proyek yang dijalankan. Distribusi manfaat kepada pelaksana proyek serta masyarakat yang terkena dampaknya. Dalam konteks ini, kita harus melihat bagaimana proses politik dalam pembangunan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta menentukan siapa untuk mendapat apa dan bagaimana. Berarti, kita harus mengetahui siapa saja aktor-aktor yang terlibat dan terkena dampak dalam proyek ini dan melihat manfaat yang ia dapatkan dari proyek ini.

Aktor yang pertama kali terlibat adalah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai pengusung proyek ini. Tujuan mereka untuk mengadakan proyek ini adalah menjadikannya sebagai mesin pertumbuhan daerah. Dengan membawa konsep water front city, Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta akan mempunyai lahan yang bisa mengundang para investor untuk berinvestasi. Mulai dari investasi properti sampai mendirikan pabrik. Dengan banyaknya investasi yang akan terjadi dalam kawasan reklamasi ini, maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.

Aktor yang akan diuntungkan dengan adanya proyek reklamasi ini adalah para pengembangnya. Seperti kita ketahui, dari 17 pulau yang akan dibuat,  15 pulau dibuat oleh para pengembang. PT Pelindo, PT Manggala Krida Yudha, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Jakarta Propertindo, PT Muara Wisesa Samudra, dan PT Kapuk Naga Indah yang mendapatkan izin untuk menggarap proyek Reklamasi Pantai Jakarta.[4]

PT Pelindo dan PT Jakarta Propertindo diberikan izin untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Reklamasi Pantai Utara Jakarta.[5] KEK nantinya akan dijadikan jalur logistik. Dengan adanya jalur logistik, akan mempermudah arus keluar masuk barang ke DKI Jakarta. Dengan begitu, ongkos investasi di DKI Jakarta menjadi murah. Hal tersebut akan menarik para investor dan menambah pendapatan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan PT Pelindo sendiri.

Sementara itu, PT Manggala Krida Yudha akan membangun rumah pompa di kawasan Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Rumah pompa ini anntinya berfungsi unutk mengatasi banjir di kawasan Sunter dan Pademangan, Jakarta Utara. Pembangunan rumah pompa dibangun dengan anggaran mencapai Rp 1 Triliun. PT Kapuk Naga Indah memiliki izin pelaksanaan atas pulau C, D, dan E yang berada di sisi paling barat yang berfungsi untuk membangun pengolahan air limbah dan sebuah pantai.[6]

PT Muara Wisesa Samudra yang merupakan anak perusahaan dari Agung Podomoro Group akan membangun Pluit City, pusat perkantoran, rekreasi, hotel, dan perumahan. Tujuan dibangunnya Pluit City adalah membuka banyak langan pekerjaan. Menurut Kepala Agung Podomoro Group, proyek Pluit City sarat modal dan tenaga kerja dan bisa mengatasi permasalahan perlambatan ekonomi yang akan memperburuk situasi ekonomi.[7]

Setiap ada proyek mesin pertumbuhan pastinya terdapat klaim bahwa pertumbuhan ekonomi dapat membuat lapangan pekerjaan bagi masyarakat disekitarnya.[8] Ini lah yang dibicarakan oleh Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan para pengembang bahwa proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta dapat menyediakan lapangan kerja bagi para penduduk di kawasan Jakarta Utara sehingga menciptakan peningkatan taraf hidup penduduk. Namun, hal tersebut yang belum dirasakan oleh masyarakat di kawasan tersebut.

Ekonomi pesisir yang paling terancam karena pelaksanaan proyek pembanguann Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Kelompok pesisir yang paling dirugikan dalam proyek pembangunanreklamasi ini  ialah nelayan. Semenjak dimulainya proses pembangunan reklamasi ini, sebanyak 12 ribu nelayan akan terkena dampaknya. Mereka kehilangan mata pencahariannya sebagai nelayan karena akses terhadap laut yang biasa didapat sekarang dihalang oleh proyek-proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Bahkan, banyak nelayan yang merugi karena proyek ini beralih profesi lainnya. Efek dari banyaknya nelayan yang beralih profesi bisa membuat distribusi ikan di Provinsi DKI Jakarta berpotensi akan berkurang. Proyek reklamasi ini juga menyebabkan sebagian besar permukiman di kawasan sekitarnya harus tergusur. Di kawasan barat pantai, sekitar 737.300 jiwa harus dipindahkan. Di kawasan tengah ada 452.000 jiwa. Sementara itu, kawasan timur ada 670.000 orang.[9]

Dari fakta-fakta diatas membuktikan bahwa Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan pengembang proyek Reklamasi yang paling mendapatkan keuntungan melalui kebijakan pemerintah. Mesin pertumbuhan yang mereka buat sangat menguntungkan kedua belah pihak. Sementara itu, masyarakat di sekitar proyek mesin pertumbuhan terkena dampak negatif. Nelayan dan masyarakat di sekitar proyek harus direlokasi dari wilayah mereka. Banyak nelayan juga beralih profesi dikarenakan akses ke laut menjadi susah ketika proyek ini berjalan.

Memang dengan dibangunnya reklamasi akan menunjang pertumbuhan ekonomi kota. Tetapi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tidak bisa mengatasi dampak sosial yang terjadi akibat proyek reklamasi. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dan pengembang hanya memberikan solusi bahwa nantinya proyek ini akan memberikan lapangan kerja dan kamjuan ekonomi bagi masyarakat. Tapi untuk mengantisipasi dampak sosial yang terjadi ketika pembangunan proyek reklamasi belum dilakukan oleh mereka. Seharusnya mereka memberikan alternatif-alternatif lahan untuk mereka beraktivitas menjadi nelayan seperti biasa.

Oleh : Aditya Fathurrahman (Ilmu Politik 2012)

[1] Henry Djainal, Reklamasi Pantai dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan Fisik Di Wilayah Kepesisiran Kota Ternate, diakses dari http://download.portalgaruda.org/article.php?article=176341&val=314&title=REKLAMASI%20PANTAI%20DAN%20PENGARUHNYA%20TERHADAP%20LINGKUNGAN%20FISIK%20DI%20WILAYAH%20KEPESISIRAN%20KOTA%20TERNATE pada tanggal 25 September 2015 pada pukul 10.34

[2] Bambang Marwanta, Dampak Bencana Pada Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Alami Vol.8 No.2 (2003). Hal. 49

[3] Harvey Molotoch, The City as a Growth Machine : Toward a Political Economy of Place, American Journal of Sociology Vol. 82/No.2. Hal. 309

[4] Dana Aditiasari, 7 Pengembang Siap Garap Megaproyek Reklamasi 32 Km Pantai Jakarta, http://finance.detik.com/read/2014/07/07/195525/2630553/4/7-pengembang-siap-garap-mega-proyek-reklamasi-32-km-pantai-jakarta diakses pada tanggal 26 September 2015 pukul 12.05

[5] Ady Sukarno, DKI & Pelindo II Akan Bangun KEK di Pulau Reklamasi, http://jakarta.bisnis.com/read/20150511/384/432229/dki-pelindo-ii-akan-bangun-kek-di-pulau-reklamasi diakses pada tanggal 26 September 2015 pukul 13.28

[6] Duwi Setiya Ariyanti, Proyek NCICD : Perusahaan ini Kantongi Izin Pelaksanaan, http://jakarta.bisnis.com/read/20141226/77/386035/proyek-ncicd-perusahaan-ini-kantongi-izin-pelaksanaan diakses pada tanggal 26 September 2015 pukul 13.46

[7]Hilda B. Alexander, Bos Agung Podomoro : Proyek Reklamasi Pluit City Jalan Terus, http://properti.kompas.com/read/2015/08/27/121115821/Bos.Agung.Podomoro.Proyek.Reklamasi.Pluit.City.Jalan.Terus diakses pada tanggal 26 September 2015 pukul 14.20

[8] Harvey Molotoch, Op.cit, Hal. 320

[9] Agus Khalid, Reklamasi Pantura Mengancam Kehidupan Nelayan, http://news.liputan6.com/read/126894/reklamasi-pantura-mengancam-kehidupan-nelayan diakses pada tanggal 26 September 2015 pukul 14.53

Terbaru dari Pojok Karya

Refleksi Sepuluh Sebelas

 “Seseorang dipanggil pahlawan bukan dengan begitu saja, namun berasal dari apa yang
Kembali Ke Bagian Atas