In Politics, We Trust!

Voicing The Voiceless; Dilema Upah Kampus Kuning

dalam Pojok Karya

Ini semua berawal di Perpustakaan Pusat UI. “The Crystal of Knowledge”, nama perpustakaan yang belum lama diresmikan pada tahun 2011. Bangunannya megah, artistik nan modern, pusat koleksi literatur yang memiliki luas 33.000 m2 dan terbagi menjadi delapan lantai, memiliki pekarangan yang luas dan nyaman, menghadap ke danau yang indah.

Suatu sore, seusai meminjam buku untuk keperluan kuliah, saya menyempatkan diri mampir untuk di kedai kopi yang ada di gedung perpustakaan mewah tersebut. Sebuah coffee shop Internasional yang harga kopi paling murahnya sekitar tiga puluh ribu rupiah; Starbucks Coffee.

Kebetulan hari akhir pekan. Banyak pengunjung disana, namun tak seramai hari biasa. Ditemani secangkir cappucinno hangat dan sepotong roti bagel yang lezat, saya bersantai sejenak di perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

Menikmati pemandangan pekarangan perpustakaan yang indah, saya melihat begitu banyak orang berlalu lalang disana. Salah satunya adalah seorang wanita ‘bule’ yang cukup menarik perhatian saya. Rambut pirang yang panjang tergerai menghiasi wajahnya cantiknya. Ia berjalan dengan anggun, membawa sebuah buku dan tas kecil berwarna merah. Saya tidak tahu apakah ia memang seorang mahasiswi UI atau hanya pengunjung perpustakaan. Karena memang, perpustakaan UI banyak dikunjungi oleh pengunjung, tak hanya dari dalam negeri, namun juga banyak dari luar negeri.

Namun disaat menikmati pemandangan indah itu, tiba-tiba ada pemandangan lain yang membuat saya menolehkan pandangan. Seorang petugas Pelayanan Sepeda Kuning berlalu di hadapan, ia sedang menggiring dua sepeda untuk dibawa ke halte sepeda. Bajunya tampak basah dengan keringat, wajahnya terlihat sangat letih.

Iba, itulah yang ada di benak pikiran saya. Saya membayangkan, ia harus berkeliling seharian, membereskan sepeda-sepeda yang dipakai mahasiswa. Panas. Lelah. Mungkin kadang harus kehujanan. Dan saya pun penasaran, berapa upahnya? Dan apakah layak? Untuk menemukan jawabannya saya pun kemudian berinisiatif mengajaknya berbincang santai.

Atas dasar permintaannya yang tak ingin namanya untuk dipublikasi, maka sebut saja ia bernama Fajar. Fajar merupakan seorang petugas Pelayanan Sepeda Kuning di UI, sebuah fasilitas peminjaman sepeda gratis bagi mahasiswa UI. Tugasnya adalah untuk merapikan sepeda-sepeda sehingga teratur pada tempat yang seharusnya, dan juga untuk mencatat siapa saja yang meminjam sepeda.

Untuk mampu membeli secangkir cappucinno dari Starbucks Coffee, Fajar harus menggunakan upahnya dari tiga hari bekerja. Katakanlah secangkir cappucinno tersebut harganya tiga puluh ribu rupiah. Apabila membeli minuman tersebut, sama saja baginya untuk makan selama tiga hari hanya dengan sisa uang sebesar sembilan ribu rupiah. Dapat dibayangkan berapa penghasilan fajar setiap harinya?

Tiga belas ribu rupiah. Ya, itulah jumlah upah harian yang didapatkan pria tambun yang usianya kira-kira sekitar dua puluh tahunan tersebut. Gaji pokoknya sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan. Apabila lembur, tambahan yang didapatnya pun sangat kecil, hanya sebesar dua ribu rupiah, untuk setiap satu jam lemburnya.

Ia bekerja dari hari Senin hingga Jumat, maka dapat dikatakan, penghasilan bulanan Fajar dari total dua puluh hari ia bekerja setiap bulannya, adalah Rp 510.000,-. Itu sudah merupakan upah kotor, artinya untuk makan dan biaya transportasi ia harus menggunakan uang dari upahnya tersebut.

Fajar telah bekerja selama sembilan bulan di UI. Ia dipekerjakan oleh PT. Ikoda, sebuah perusahaan outsourcing yang disewa UI. Berhubung ia belum menikah, hasil upah kerjanya memang hanya untuk dirinya sendiri.

Bagi sebagian orang, tanpa berpikir panjang maka akan segera mengatakan bahwa jumlah tersebut wajar bagi orang-orang dengan okupasi seperti Fajar. Mungkin jumlah tersebut akan mampu mencukupi kebutuhan makan sehari-hari apabila hanya untuk mereka sendiri. Wajar atau tidak wajar, mencukupi atau tidak mencukupi, tak bisa sedemikian rupa menjadi tolok ukur atas pertimbangan kita. Kita harus kembali kepada fakta bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Di Indonesia, kita mengetahui adanya aturan mengenai Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan setiap tahunnya. Pada UMR tahun 2012, ditetapkan bahwa upah minimum di kota Depok sebesar Rp 1.424.797,-. Melihat nominal tersebut, kita dapat membandingkannya dengan upah Fajar. Berdasarkan perhitungan, maka upah yang didapat oleh Fajar selaku petugas Pelayanan Sepeda Kuning di UI masih kurang 64% dari ketentuan upah minimum yang berlaku di kota Depok.

Terlepas dari apapun alasan dari pihak-pihak yang bersangkutan atas fakta tersebut, hukum tetaplah hukum, yang harus dipatuhi. Untuk itu, UMR adalah suatu ketetapan yang harus dipatuhi dan untuk itu maka telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat ditafsirkan bahwa upah  terhadap tenaga kerja adalah menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan. Untuk pelanggaran terhadap UMR, maka dari Undang-Undang tersebut kita dapat merujuk kepada Pasal 90 ayat (1), dimana disebutkan bahwa:

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.”

Dan bagi perusahaan yang mampu tetapi tidak melaksanakan akan terkena sanksi sesuai peraturan  yang berlaku yaitu:

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) dikenakan : Sanksi denda paling sedikit Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).”

Jelas bahwa kesejahteraan tenaga kerja telah diatur secara hukum dan adalah suatu yang ironis melihat bahwa pelanggaran terhadapnya justru masih terjadi pada Universitas terkemuka di negeri ini.

Berdiri pada tahun 1849, Universitas Indonesia (UI)  kini telah menghasilkan lebih dari 400.000 alumni dan telah menjadi kampus yang secara kontinyu kerap menyandang predikat sebagai kampus terbaik di Indonesia.

“Universitas Indonesia adalah kampus modern, komprehensif, terbuka, multi budaya, dan humanis yang mencakup disiplin ilmu yang luas.” Inilah sebuah kutipan pendek dari pengantar profil Universitas Indonesia pada situs resminya.

Sebagai mahasiswa UI, sedikit banyak saya mengetahui mengenai cita-cita kampus. Dalam upayanya  menjadi universitas riset dan institusi akademik terkemuka didunia, belakangan begitu banyak perkembangan yang terjadi pada kampus yang terkenal dengan jaket kuningnya ini.

Berdirinya perpustakaan baru “The Crystal of Knowledge” yang begitu megahnya, pembangunan Gedung Fakultas Ilmu komputer yang modern, dan juga pembangunan Faculty Club UI dengan fasilitas-fasilitasnya yang menghebohkan, menunjukan betapa UI begitu ambisius untuk terus menjadi kampus yang lebih baik.

“Jor-joran”. Mungkin itulah istilah yang tepat untuk menggambarkan UI dalam upayanya merengkuh ambisi.

Saya sebagai mahasiswa UI, tentunya senang dengan pengembangan yang dilakukan oleh kampus. Namun, dengan segala kebanggaan saya terhadap UI dan predikat-predikatnya, dan juga dengan kenyataan bahwa saya merupakan mahasiswa universitas tersebut, saya mencoba untuk tidak naif. Sebaik-baiknya suatu hal pasti ada cacatnya juga. Begitupun dengan kampus saya.

Humanis. Itulah salah satu kata yang terpapar pada pengantar profil kampus pada situs resminya. Kata sifat tersebut terdapat pada kalimat yang sekiranya bertujuan mendeskripsikan tentang kampus yang secara geografis berlokasi di Depok dan Salemba ini. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat disimpulkan bahwa humanis berarti menegakan humanisme, yang disana pula diartikan sebagai “aliran yg bertujuan menghidupkan rasa perikemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yg lebih baik”.

Saya tidak akan mengatakan bahwa kata tersebut tidak pantas untuk mendeskripsikan kampus yang saya cintai tersebut. Sebagai seorang warga kampus UI Depok yang berkeseharian disana, memang benar saya pun mengakui bahwa saya merasakan bahwa kampus UI merupakan kampus yang humanis, dan banyak contoh yang dapat membuktikannya.

Misalnya, tak seperti pada beberapa kampus tertentu yang menerapkan ospek (orientasi studi dan pengenalan kampus) yang tak hanya keras namun juga sebenarnya “membodohi” mahasiswa-mahasiswi barunya, UI membuktikan dirinya sebagai kampus yang humanis dengan justru menyuguhkan sebuah sistem ospek yang begitu bermanfaat, menurut saya.

Kala itu, ketika saya pertama kali diterima menjadi mahasiswa UI,  semua dari kami yang baru menjadi “anggota keluarga” UI diharuskan menjalani serangkaian program ospek. Saat menjalani ospek itu lah pertama kalinya pula saya tahu bahwa UI menerapkan metode belajar kolaboratif (Collaborative Learning), dan kami dilatih membiasakan diri belajar dengan metode tersebut. Metode belajar yang sedemikian rupa mengajarkan nilai dari kerja dalam kebersamaan untuk efektivitas dan efisiensi yang lebih baik itu, menurut saya turut andil dalam menjadikan mahasiswa UI terbiasa berkolaboratif, yang secara tak tangsung juga turut membangun kedekatan satu sama lain diantara mahasiswanya.

Kedekatan dengan senior yang juga dibina dengan baik melalui rangkaian program tertentu, seperti malam keakraban, yang menjadikan hubungan antara mahasiswa UI semakin luas, kekeluargaan, dan saling support.

Mungkin contoh tersebut belumlah cukup untuk membuktikan UI sebagai kampus yang humanis. Bukti lainnya adalah, walaupun masih sering menuai kritik karena hanya berlaku di program sarjana reguler, yaitu biaya masuk. Mahasiswa baru  program sarjana reguler masuk melalui skema biaya operasional pendidikan berkeadilan, artinya: calon mahasiswa program sarjana reguler akan dikenakan biaya sesuai dengan kemampuan orang tuanya. Tentunya ini meringankan beban ekonomi bagi mereka yang kurang mampu. Humanis bukan?

Masih banyak lagi contoh yang dapat menjadi bukti kehumanisan kampus UI, namun rasanya akan terlalu bertele-tele apabila saya harus sebutkan semuanya.

Saya tak dapat memungkiri UI merupakan kampus yang humanis. Suatu keaadaan yang saya banggakan, namun saya tak mampu berjumawa. Saya mengingat kata pepatah: “tak ada gading yang tak retak”. Se-humanis apapun UI, pasti masih ada ke-tidak-humanisannya juga.

Sebagai bagian dari kampus UI yang mencintai kampus UI, maka saya mencoba berpartisipasi “memperbaiki” keretakan yang saya temui pada ‘gading kehumanisan’ UI. Dengan mengungkap apa yang telah saya temukan sebagai das sein (yang terjadi), dengan tulisan ini saya berharap UI dapat melakukan perubahan sehingga tercapai keadaan atas apa yang merupakan das sollen (yang seharusnya), sehingga dapat tercipta kehidupan yang sepatutnya.

Mengusung topik mengenai pelanggaran terhadap aturan UMR, saya menyadari bahwa pelanggaran tersebut sebenarnya terjadi dimana-mana pada negeri ini.

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Kenyataan ini berbenturan dengan fakta bahwa Indonesia masih berkutat dengan masalah keterbatasan lapangan kerja. Jelas, dengan benturan fakta semacam itu tentunya banyak dari masyarakat Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan nafkah untuk hidup, jangankan untuk keluarganya, bahkan walau hanya untuk dirinya sendiri sekalipun.

Kesulitan mencari pekerjaan, menjadikan lahirnya keputusasaan yang melahirkan persepsi atau prinsip “yang penting bisa makan”, atau “asal perut bisa kenyang” mengenai persoalan mencari nafkah di sebagian masyarakat Indonesia. Keadaan tersebut, yang kemudian banyak dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang kurang memiliki kepekaan terhadap tenaga kerja inilah yang menurut saya merupakan salah satu penyebab utama banyaknya pelanggaran terhadap UMR.

Keadaan semakin buruk, melirik kenyataan  banyaknya masyarakat yang pendidikannya masih tergolong rendah. Pendidikan yang rendah menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang tidak tahu menahu mengenai adanya aturan UMR, apakah sudah sesuai aturan UMR yang telah ditentukan atau belum, apakah dilanggar atau tidak.

Setidaknya inilah yang terjadi pada Yusup, yang telah dipekerjakan di UI oleh perusahaan outsourcing PT Karisma Cipta Lugas selama dua setengah tahun. Sejak awal ia bekerja di UI, yang awalnya sebagai petugas kebersihan, upah kotornya per bulan hanyalah enam ratus ribu rupiah dan belum pernah naik. Pria yang kini berprofesi sebagai penjaga kebersihan kandang rusa yang ada di UI dan masuk setiap hari tanpa libur sekalipun dalam seminggu itu mengaku tidak mengetahui mengenai aturan UMR. Apa mau dikata, ia pun tak tahu bahwa upahnya jauh dibawah dari yang telah ditetapkan sebagai UMR kota Depok.

Bagi mereka yang mengetahui aturan UMR pun, rendahnya pendidikan tetap membuat mereka tak berkutik. Mereka tak berdaya untuk melakukan upaya demi perubahan. Semua serba salah. Apabila protes, maka kemungkinan mereka akan diberhentikan dan dipersilahkan untuk mencari pekerjaan lain, karena banyaknya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan akan menjadikan perusahaan dengan mudahnya mendapatkan seorang pengganti. Apabila meninggalkan pekerjaannya, maka karena keterbatasan lapangan kerja, ditambah banyaknya syarat terhadap pendidikan untuk mendapatkan pekerjaan, akan menyulitkan mereka untuk mencari mata pencaharian penggantinya. Ujung-ujungnya, perut mereka akan kelaparan.

Ini terbukti oleh pernyataan Ika, yang dipekerjakan sebagai petugas kebersihan kampus UI oleh perusahaan outsourcing yang sama seperti Yusup. Dengan upahnya yang juga hanya enam ratus ribu rupiah per bulan, ia mengakui bahwa ia sebenarnya tau bahwa jumlah tersebut dibawah dari yang telah ditetapkan sebagai UMR, dan sering iri terhadap teman-temannya yang bekerja di tempat lain namun memiliki penghasilan sesuai atau diatas aturan UMR. Namun apa daya, iya tak berani berbuat apa-apa.

“Ya habis bagaimana lagi mas, kalau kita mau protes, nanti atasan malah ngomelin saya, dibilang kalau nggak mau kerja disini ya cari saja di tempat lain, begitu. Kalau mau ya kerja, kalau nggak mau ya sudah…”, jawabnya tentang ketakutannya untuk menyuarakan ketidakadilan yang terjadi pada dirinya.

“Ya, yang penting bisa nambah-nambah pemasukanlah mas buat anak-anak bisa makan.”, tambah ibu dari tiga anak ini.

Miris memang. Pelanggaran terhadap aturan UMR, dengan keadaan di Indonesia yang sedemikian rupa, menjadi semacam dosa yang dilakukan secara masal di negeri ini. Harkat dan martabat tenaga kerja dilecehkan dalam skala besar di negeri ini.

Potret keadaan perupahan yang sedemikian rupa, begitu menjijikan dan mengiris hati. Perubahan terhadapnya bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, namun rasanya saya harus realistis bahwa hal itu merupakan hal yang sangat berat. Namun betapa baiknya apabila setidaknya kita tetap berusaha, dimulai pada ruang lingkup yang lebih kecil, lingkungan masing-masing. Saya pribadi, sebagai mahasiswa UI, memilih memulai yaitu pada ruang lingkup kampus saya terlebih dahulu.

Sebagai bagian dari kampus, dimana ‘kampus’ sendiri secara umum dapat dikatakan merupakan simbol intelektualitas, sudah seharusnya bahwa kita dapat memanfaatkan intelektualitas yang kita miliki untuk membantu mereka yang dilanda ketidakadilan.

Karena siapa lagi bila bukan kita? Mereka tak akan mampu untuk mengubah nasibnya sendiri. Haruskah mereka terus menderita? Tentu bukan yang terbaik dari harapan kita. Maka segenap anggota keluarga UI harusnya peka, dan atas kepekaannya itu mau membantu menyuarakan apa yang harus disuarakan atas nama mereka yang ‘tak mampu bersuara’.

Pusat literatur yang mewah dengan sebuah kedai kopi internasional, kandang rusa untuk rekreasi, pelayanan sewa sepeda gratis lengkap dengan jalur dan haltenya. Ya, UI menyediakan itu semua untuk kami semua. Bahkan masih banyak lagi, namun rasanya terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu.

Lagi pula, bukankah nurani dan logika kita masih berbisik bahwa ada hal lebih penting yang perlu diperhatikan: bukankah merupakan sesuatu yang kurang humanis, untuk sebuah universitas yang terus melakukan pengembangan besar-besaran untuk memperjuangkan ambisi serta gengsinya, dengan gelontoran uang yang begitu besarnya, disisi lain mengabaikan kesejahteraan beberapa pekerjanya?

Jelas bahwa bukan suatu yang dapat dielakan bahwa UI sejatinya, dengan kita menengok segala upaya-upaya pengembangannya yang “mahal”, sebenarnya pasti mampu untuk tidak melanggar ketentuan upah minimum.

Pegawai outsourcing. Ya, mereka yang saya tulis pada tulisan ini bukanlah pegawai honorer UI. Hanya pegawai kontrak. Mereka merupakan orang-orang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan jasa outsourcing yang disewa UI. Benar adanya bahwa UI bukanlah perusahaan yang bertanggung jawab langsung terhadap para pekerja tersebut. Saya tak mengerti benar mengenai hukum, namun mungkin benar pula adanya bahwa dalam keadaan ini UI tidak dapat dihadapkan pada sanksi hukum. Namun ini tidak dapat menjadi alasan apa-apa bagi kampus untuk merasa tidak dapat dipersalahkan, karena sejatinya masih ada beberapa tanda tanya yang patut ditegakan.

Mungkin pada fenomena ini tidak sepenuhnya kesalahan berada pada pihak UI. Mungkin terdapat ke-tidak-transparanan dan mungkin UI menganggap bahwa kampus harusnya ‘terima jadi’ atas segala hal mengenai pegawai-pegawai yang dipekerjakan perusahaan outsourcing yang telah disewanya: entah itu mengenai upah, atau apapun itu. Namun hal ini tidak dapat dibenarkan begitu saja.

Universitas Indonesia, yang pada kasus ini berperan sebagai klien dari perusahaan outsourcing, sebagai institusi pendidikan dan simbol intelektual terkemuka harusnya tidak lepas tangan dan menutup mata begitu saja terhadap kesejahteraan pekerja-pekerja yang disewanya.

Sebagai suatu institusi pendidikan dengan predikat-predikat baiknya, harusnya UI mampu menjadi tauladan dalam hal-hal semacam ini. Menjadi tauladan tidak hanya melalui pengajaran, namun memberikan contoh yang baik dari segi penerapan. Pada beberapa mata kuliah tertentu di UI, diajarkan mengenai UMR. Ironisnya, mengapa kekacauan dan pelanggaran terhadap UMR justru masih terjadi pada pekerja-pekerja kampus UI?

Adalah suatu hal yang sangat memalukan bahwa fenomena pelanggaran terhadap UMR ini terjadi di kampus UI. Kenyataan mengenai upah para pekerja outsourcing UI ini merupakan sebuah tragedi kemanusiaan yang utuh. Harusnya UI yang dikenal sebagai simbol intelektualitas mampu memanfaatkan intelektualitasnya, sehingga hal-hal semacam ini tidak dibiarkan terjadi begitu saja.

Mengutip perkataan Sokrates, filsuf kebesaran Yunani: “Suatu kehidupan yang tidak diteliti bukanlah kehidupan yang patut dijalani seorang manusia”. UI sebagai simbol intelektualitas, tentunya memiliki kapasitas intelektual untuk meneliti: apakah kehidupan para pekerjanya telah pada taraf kesejahteraan yang sepatutnya, atau belum? Bukan justru lepas tangan atas dasar anggapan pekerja-pekerja tersebut hanya pekerja kontrak yang jasanya disewa dari sebuah perusahaan outsourcing sehingga tidak secara langsung menjadi tanggung jawabnya.

Sebagai kampus unggulan yang humanis, dan mengaku humanis, alangkah lebih humanisnya apabila UI yang ‘mampu’, bersedia untuk memperhatikan lebih teliti, lalu memperjuangkan harkat dan martabat para pekerjanya, yang sangat disayangkan bahwa beberapa diantaranya, yang mungkin dengan alasan atau tanpa alasan, masih memiliki upah dibawah ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan.

Penulis: Pradhana Abhimantra, Mahasiswa Ilmu Politik 2011

*Tulisan ybs disadur dari Blog HMIP FISIP UI

Terbaru dari Pojok Karya

Refleksi Sepuluh Sebelas

 “Seseorang dipanggil pahlawan bukan dengan begitu saja, namun berasal dari apa yang
Kembali Ke Bagian Atas